Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 March 2021
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di samping membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan, juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah dengan menggandeng petani di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) untuk ikut serta bekerja dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PKT melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen. BBWSBS dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada, yakni kegiatan P3TGAI dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/ dikontraktualkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum P3TGAI Pasal 8 yakni P3TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas dan Pasal 16 Penerima P3TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain. Secara keseluruhan di Provinsi Jateng dan Jatim, program P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 2021 yang dilaksanakan oleh BBWSBS menjangkau sebanyak 550 lokasi dengan anggaran sekitar Rp124 M. Adapun peta sebarannya meliputi 164 lokasi di tujuh kabupaten di Jateng, dengan rincian Boyolali 26 lokasi, Karanganyar 22 lokasi, Klaten 25 lokasi, Sragen 24 lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 lokasi. Sedangkan untuk wilayah Jatim tersebar di sembilan kabupaten, dengan rincian Bojonegoro 38 lokasi, Gresik 23 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, serta Tuban 30 lokasi. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga diharapakan turut bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan infrastuktur yang telah dibangun melalui dana P3TGAI sebagai aset, guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi desa yang ada di wilayah kerja BBWSBS.
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 November 2021
Komandan Korem (Danrem) 074 Warastratama, Kolonel Inf. Rudy Saladin, M.A, Dandim 0723 Klaten Letkol Inf. Joni Eko, didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Danau, Situ dan Embung (DSE), Yoga Darmawan Diparindra, S.T., M.T, beserta pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo melakukan melakukan kegiatan monitoring progres pekerjaan fisik Proyek Revitalisasi di Kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Selasa (09/11/2021). Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Naryo Widodo, S.T., M.T, menjelaskan bahwa alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program revitalisasi Rawa Jombor senilai Rp22,5 miliar. Alokasi anggaran itu digunakan untuk pekerjaan perbaikan longsoran, pekerjaan pintu dan rumah pintu, rehabilitasi rumah jaga, pedestrian, pembersihan keramba dan warung apung, pemancingan, pekerjaan portal, dan pengerukan (± 10.000 m3). “Rumah Jaga OP tinggal sedikit dan sebentar lagi selesai, Desember 2021 sudah selesai. Ada pembersihan karamba serta warung apung kerja sama dengan TNI. Juga ada pembangunan jalur pedestrian,” kata Naryo. Soal pembangunan jalur pedestrian, Naryo menjelaskan tahun ini proyek pembangunan pedestrian belum bisa dilakukan hingga rampung mengelilingi Rawa Jombor. Dari total keliling waduk sekitar 5,2 km, proyek tahun ini baru bisa membangun jalur pedestrian sepanjang 2,8 km. Proyek jalur pedestrian itu direncanakan dilanjutkan pada 2022. “Tahun depan kami menganggarkan Rp. 4 Miliar dari bidang OP untuk melanjutkan pekerjaan pedestrian melanjutkan kegiatan tahun ini,” kata dia. Kawasan Rawa Jombor bakal ditata dan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsi utama rawa tersebut sebagai daerah tangkapan air sekaligus sumber irigasi. “Tahun ini kegiatan difokuskan pada kegiatan pembersihan. Ada kegiatan pengerukan sedimentasi hanya pada daerah yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya ikan menggunakan karamba dan pemancingan. Perairan Rawa Jombor yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga, 5 persen atau 8,4 ha dari total luasan Rawa Jombor bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan menggunakan karamba dan pemancingan. Rencana lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk dua kegiatan tersebut sudah disiapkan di kawasan yang berdekatan dengan spillway atau bangunan pelimpah,” ujarnya. Komando Resor Militer (Danrem) 074 Warastratama, Kolonel Inf. Rudy Saladin, M.A, mengatakan bahwa Revitalisasi Rawa Jombor merupakan program kegiatan dari BBWSBS. Dalam pelaksanaannya, ada kerja sama dengan Kodam IV/Diponegoro pada bidang penertiban serta sosialisasi revitalisasi. “Saat ini sudah ada kegiatan pembangunan fisik di sisi timur rawa yakni pembangunan jogging track serta rumah operasi dan pemeliharaan rawa. Untuk pelaksanaan pembersihan atau pengaturan karamba masih dalam proses penataan,” kata Danrem. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tukul Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, Minggu (14/02/2021). Hadir dalam acara peresmian tersebut diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato. Jokowi mengatakan bahwa bendungan ini sekali lagi memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, untuk mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik, dan tentu saja ini adalah untuk warga Pacitan dengan kapasitas tampung 8,68 juta meter kubik. Selain itu, sambung Jokowi, Bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu mengairi 600 hektare sawah, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, dari biasanya satu kali tanam padi dan satu kali tanam palawija menjadi dua kali tanam padi dan satu kali tanam palawija. InsyaAllah ini nanti sudah bisa dilihat dan dilakukan. “Saya harapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat ketahanan air,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya kepada Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Bendungan Tukul tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan lebih lanjut sektor pertanian Jawa Timur. Berdasarkan angka sementara dari BPS, produksi padi di Jawa Timur pada 2020 lalu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat kontribusi nasional sebesar 18,17 persen dengan 5,76 juta ton beras. “Semoga Bendungan Tukul ini menjadi infrastruktur untuk penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pacitan, karena bisa menyuplai irigasi 600 hektare, air baku 300 liter per detik, dan potensi energi listrik untuk wisata dan konservasi,” katanya. Untuk diketahui Bendungan Tukul dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik, Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik(bbwsbs/charis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
10 October 2018
Dalam rangka mensosialisasikan dan memberikan pemahan kepada masyarakat terkait dengan antisipasi musim kemarau yang akan berlangsung hingga bulan November 2018 dan persiapan memasuki musim hujan tahun 2018-2019. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Diskusi tentang Antisipasi Cuaca dan Mitigasi Bencana di Pintu Masuk Pasar Gede Surakarta, Selasa (09/10/2018). Dalam keiatan tersebut dihadiri oleh Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, Kalakhar BPBD Prov. Jateng, Staklim Semarang BMKG Jateng, PPK O&P SDA I BBWS Bengawan Solo Antonius Suryono, A.Md.T, SH, MT, serta masyarakat Kota Solo. Bencana yang paling umum terjadi saat musim pancaroba adalah angin puting beliung. Musim pancaroba biasanya suhu udara berubah menjadi lebih panas dan gerah, disertai datangnya angin kencang, terjadinya awan gelap yang relatif singkat serta hujan deras. Hal tersebut sangat memberikan potensi besar terjadinya angin puting beliung dan banjir. Pengenalan tentang mitigasi kebencanaan menjadi kunci kesiapsiagaan masyarakat untuk antisipasi dan penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi bencana(DATINBBWSBS)
Baca Selengkapnya
PU NET