Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
15 February 2021
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di wilayah Pacitan, Jawa Timur, Minggu (14/02/2021). Kunker tersebut dalam rangka meninjau pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Gayuhan dan Karangrejo di Kecamatan Arjosari. Secara umum P3TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Untuk pekerjaan P3TGAI di Kecamatan Arjosari tersebut meliputi peningkatan jaringan irigasi pada saluran tersier dengan jenis konstruksi berupa pasangan batu kali sepanjang 780 meter untuk Desa Karangrejo dan sepanjang 752 meter untuk Desa Gayuhan. Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono disela kegiatan mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT ini, juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke pelosok desa sehingga dapat langsung diterima oleh rakyat,” terangnya. Warga Gayuhan, Kayati, mengatakan dirinya terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tempat kerja sebelumnya akibat pandemi Covid-19. “Dengan adanya P3TGAI ini kami merasa terbantu, karena proyek ini juga melibatkan perempuan, sehingga dapat membantu menambah penghasilan untuk keluarga,” ujarnya. Adapun untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), dibawah Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
13 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengadakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. P3TGAI merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau lnduk Perkumpulan. Program ini dicanangkan dalam rangka perwujudan Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dan tindak lanjut dari Program Padat Karya sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., mengatakan ada sebanyak 153 desa di Provinsi Jawa Tengah yang menerima manfaat kegiatan P3TGAI yang meliputi Kabupaten Boyolali 26 desa, Kabupaten Karanganyar 22 desa, Kabupaten Klaten 25 desa, Kabupaten Sragen 24 desa, Kabupaten Sukoharjo 25 desa dan Kabupaten Wonogiri 31 desa. “Pada tahun 2021 BBWSBS mendapatkan alokasi sebanyak 550 Desa penerima P3TGAI untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,” paparnya. Agus mengatakan pelaksanaan P3TGAI bertujuan untuk merehab irigasi kecil atau desa dan irigasi tersier. Dengan bantuan dana tersebut, semakin banyak sawah petani yang mendapatkan pasokan air irigasi. “Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi,” ujarnya. Dengan adanya pelaksanaan P3TGAI diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. Selain bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Program padat karya Kementerian PUPR juga mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. (BBWSBS/Tamara)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
09 April 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)di Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Rakor ini dibahas latar belakang pelaksanaan Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, terutama terkait penyediaan air baku dan irigasi, serta pengendalian banjir. Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah menyampaikan kami berterima kasih bahwa Bendung Karangnongko bagian dari PSN, kami sudah melakukan komunikasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dan tentunya KPPIP akan melakukan kunjungan kelapangan, melihat data peta terhadap potensi Bendung Gerak Karangnongko. “Di Kabupaten Bojonegoro ini masuk wilayah hilir sehingga kalau ada air banyak dari atas hilir yang terdampak luapan, sedangkan kalau air kurang kita juga kekurangan. Kami berharap KPPIP mendorong untuk Bendung Gerak Karangnongko ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” tambahnya. H. Adi Rusman, ST, MT selaku Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air menyampaikan bahwa awal mula Bendung Gerak Karangnongko masuk dalam Direktorat Irigasi dan Rawa, tetapi karena volume tampungan dan manfaatnya juga besar memenuhi ktiteria bendungan dan masuk dalam Direktorat Bendungan dan Danau. Saat ini sedang berproses untuk sertifikasi keamanan bendungannya. “Kami harapakan dengan adanya perencanaan dari awal dan kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” sambungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastrutur SDA Bengawan Solo Ali Rahmat, ST, MT menjelaskan bahwa Bendung Gerak Karangnongko ini merupakan Program Prioritas Nasional yang sebenarnya sudah setingkat PSN dan ini sudah masuk dalam Pola dan RPSDA Bengawan solo. Pada tahun 2009 sudah dilakukan basic desain, tahun 2011 memperoleh ijin AMDAL dan direview kembali tahun 2014, tahun 2015 telah dilakukan uji LARAP dan tahun 2020 dilakukan review terhadap studi tersebut. “Tubuh bendung ini nantinya berada di kawasan hutan, jadi butuh ijin pinjam pakai, dan kami sudah persiapkan domumen perencanaanya. Semoga diawal tahun 2022 sudah bisa kontruksi dengan rencana penyelesaian pada tahun 2024,” jelasnya. Nantinya Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun di Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi perbatasan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tipe concrete gravity, dengan daerah tangkapan seluas 10,03 Km2 serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Bendung Gerak Karangnongko diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha(BBWSBS/kharis).
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
05 March 2021
Pembangunan infrsatruktur di suatu wilayah dapat meningkatkan dan menggerakan sektor lain sebagai upaya pembangunan dan perkembangan di wilayah tersebut, seperti Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko yang direncanakan akan di bangun di Sungai Bengawan Solo tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur yakni sisi kiri berada di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan sisi kanan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai upaya percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ir. Isgiyanto, MT berkoordinasi bersama Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST MM, dan Tim Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Jajaran Pemerintah Kabupaten Blora membahas terkait Progres Pekerjaan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jum’at (04/03/2020). “Dalam proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko BBWS Bengawan Solo telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Review Detail Desain Bendung Gerak Karangnongko, Larap dari Area Genangan, dan Larap Irigasi. ” Pesan Ir. Isgiyanto, MT dalam paparannya. Bendung Gerak Karangnongko direncanakan dibangun dengan tipe concrete gravity, dengan daerah tangkapan seluas 10,03 Km2 serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha. Kebutuhan air baku Kabupaten Bojonegoro 280 lt/dt, Kabupaten Blora 100 lt/dt, Kabupaten Tuban 275 lt/dt dan Kabupaten Ngawi 500 lt/dt serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Tri Yuli Setyowato, ST MM dalam kesempatan itu menyampaikan ajakan agar bersama bergerak membentuk Satgas bersama Lintas Instansi agar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko berjalan dengan lancar sehingga dapat menjadi kawasan ekonomi kreatif bagi masyarakat Blora dan sekitarnya. “Kami berharap agar proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga kawasan Hutan di sekitar Bendung Gerak Karangnongko tetap terjaga kelestariannya” Ungkap Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut, M.Sc selaku Koordinator Perencanaan KHDTK. Pertemuan kali ini membahas terkait beberapa mekanisme dalam proses pembangunan Bendung Gerak Karangnongko seperti pembebasan lahan, relokasi masyarakat, pembahasan teknis sekaligus opsi solusi yang akan dilakukan yang menyesuaikan budaya masyarakat yang ada disekitarnya. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akan senantiasa bekerjasama dengan berbagai Instansi dalam pembangunan Bendung Gerak Karangnongko. (bbwsbs/sita).
Baca Selengkapnya
PU NET