13 Agustus 2026
Admin
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung mengikuti Rapat Koordinasi Kegiatan Feasibility Studies and Engineering Design for Groundwater Sector (GRASS Project) yang berlangsung di Ruang Rapat Margatiga pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Rapat ini dihadiri oleh tim Subdirektorat Wilayah I Direktorat Air Tanah dan Air Baku (ATAB) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti secara daring melalui Zoom.
Rapat koordinasi tersebut membahas rencana pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah provinsi, termasuk Provinsi Lampung, melalui GRASS Project.
Berdasarkan data yang dipaparkan Direktorat ATAB, program ini menargetkan pembangunan 1.300 unit sumur JIAT baru, rehabilitasi 1.000 unit JIAT, serta pembangunan 100 unit sumur pantau pada periode 2027–2031.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ditjen SDA dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan air bagi lahan pertanian. Program tersebut ditargetkan mampu menambah luas layanan irigasi hingga 30.000 hektare di 19 provinsi di Indonesia.
Untuk Provinsi Lampung sendiri, tercatat sudah ada 169 usulan pembangunan JIAT baru dan 81 usulan rehabilitasi JIAT pada tahun 2026.
Sebagai langkah awal pelaksanaan program, akan dilakukan feasibility studies atau studi kelayakan dengan sejumlah aspek yang menjadi fokus penilaian guna memastikan pembangunan sumur baru maupun rehabilitasi JIAT layak dan siap dilaksanakan.
Adapun aspek yang menjadi cakupan studi kelayakan meliputi:
Kelayakan teknis dan hidrologi, untuk memastikan potensi air tanah, debit air, kondisi sumur, serta jaringan irigasi sesuai dengan karakteristik lokasi.
Manfaat bagi sektor pertanian, dengan mengkaji kebutuhan air, luas layanan, indeks pertanaman, produktivitas, serta jumlah penerima manfaat.
Kelayakan ekonomi dan keuangan, melalui penilaian biaya investasi, manfaat ekonomi, biaya operasi, serta kemampuan pembiayaan.
Aspek lingkungan dan sosial, dengan mengidentifikasi risiko, status lahan, penerimaan masyarakat, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.
Kesiapan pengelolaan dan pelaksanaan, untuk memastikan kejelasan kewenangan pengelola, operator, koordinasi antarinstansi, dukungan pemerintah daerah, serta keberlanjutan layanan.
Melalui studi kelayakan yang komprehensif tersebut, diharapkan pelaksanaan GRASS Project dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian serta penguatan ketahanan pangan nasional. (Pan)
Baca Selengkapnya