Tanggul Desa Tinanding Telah Tertutup, Tim OPSDA BBWS Pemali Juana Lanjutkan Penguatan untuk Kendalikan Banjir

Tanggul Desa Tinanding telah berhasil ditutup sebagai langkah cepat pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Grobogan. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana ini memastikan aliran air kembali terkendali dan risiko dampak lanjutan terhadap permukiman warga dapat diminimalkan.

Saat ini, penguatan lanjutan terus dipersiapkan melalui pemasangan jumbo bag dan pancang bambu. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala cuaca serta banjir kiriman yang menyebabkan peningkatan debit air di lokasi pekerjaan. Tim juga tengah melakukan pembuangan sisa genangan untuk mempercepat pengeringan area kerja.

Setelah kondisi dinyatakan stabil, penguatan tanggul akan segera dilanjutkan guna memastikan perlindungan yang lebih maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tinanding dan sekitarnya.

Kabupaten Semarang - BBWS Pemali Juana menerima kunjungan lapangan dan diskusi evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jragung bersama Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan (SAMPU I), Edy Juharsyah didampingi Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Bendungan dan Danau, Nimbrot Rumaropen beserta jajaran, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi BPAKLN beserta jajaran di Jawa Tengah, Rabu (25/2)

Kegiatan diawali dengan paparan progres pekerjaan oleh Kepala SNVT Pembangunan Bendungan I, Wahyu Apri Yoga mewakili Kepala BBWS Pemali Juana, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan lapangan dan diskusi evaluasi. Percepatan pembangunan Bendungan Jragung menjadi prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Bendungan ini berfungsi sebagai penyedia air irigasi, air baku, dan berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Selain itu, bendungan juga berperan dalam pengendalian banjir serta potensi pengembangan pariwisata. Manfaat tersebut sejalan dengan Program Asta Cita Prabowo–Gibran dalam memperkuat ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan air.

Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 90,510%. Timbunan bendungan utama mencapai 86,16% dan ditargetkan selesai Juli 2026. Pengerjaan Jalan akses menuju bendungan telah selesai dan terowongan pengelak sepanjang 393 meter sudah rampung dan difungsikan untuk pengelakan sungai. Selain itu, bangunan pelimpah, bangunan fasilitas dan penunjang OP sudah selesai. Pengerjaan relokasi SUTET 500 kVA yang sebelumnya berada di area genangan pun telah selesai dan berfungsi normal. Untuk bangunan intake pengerjaannya telah mencapai 90,45% dan ditargetkan rampung di akhir bulan Mei 2026.

Menyusul bangunan intake, Impounding atau pengisian awal waduk direncanakan pada awal Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan pengerjaan hidromekanikal dan elektrikal serta pengerjaan puncak bendungan yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus hingga November 2026. Bendungan Jragung ditargetkan tuntas dan siap diresmikan di akhir tahun 2026.

Melalui kunjungan ini, BBWS Pemali Juana berkomitmen menyelesaikan proyek tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan pemanfaatan bendungan bagi masyarakat.

Kudus - Dalam rangka mendukung Flood Management in North Java Project (FMNJP) yang didukung Asian Development Bank (ADB), Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali Juana menerima kunjungan dan survei lapangan dari Kementerian PPN/Bappenas pada 19–20 Februari 2026 di Kantor BBWS Pemali Juana dan beberapa titik di Wilayah Sungai Pemali–Juana.

Kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi bersama Bappenas, dipimpin oleh Kepala Bidang KPI beserta jajaran dengan pemaparan mengenai titik rawan banjir dan rob di wilayah sungai.

Selanjutnya, tim Bappenas dan BBWS Pemali Juana melanjutkan survei lapangan ke titik prioritas hasil rapat, yaitu titik rawan rob Sayung, bantaran Sungai Wulan, Sungai Wulan, dan Tanggulangin. BBWS Pemali Juana mendampingi kunjungan dan survei lapangan, memberikan gambaran kondisi eksisting sungai dan lokasi rawan banjir dan rob.

Kegiatan ini mendukung perencanaan pengelolaan sumber daya air yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah tersebut

Semarang - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menerima audiensi penanganan banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Kantor BBWS Pemali Juana. Kepala BBWS Pemali Juana diwakili Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (OP) bersama Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA) berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, beserta jajaran (19/2). Audiensi membahas kondisi banjir dan rob yang masih merendam 11 desa akibat hujan ekstrem, limpasan sungai, dan pasang laut.

Secara teknis, dilakukan evaluasi sistem long storage dan tiga rumah pompa dengan delapan unit pompa yang dinilai belum optimal. Aspirasi terkait optimalisasi jam operasional pompa, perbaikan pintu klep, penanganan sedimentasi, limpasan tanggul, serta penurunan muka tanah turut menjadi perhatian. Audiensi menghasilkan perlunya optimalisasi pompa dalam jangka pendek serta normalisasi, peninggian tanggul, perbaikan pintu air, dan kajian kolam retensi sebagai langkah jangka panjang.

BBWS Pemali Juana berkomitmen terus terbuka dan transparan dalam menerima masukan serta memperkuat koordinasi demi penanganan banjir dan rob yang lebih efektif dan berkelanjutan

Semarang - Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali Juana menghadiri Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang bertema “Banjir Wilayah Mangkang Terus Berulang, Normalisasi Sungai Plumbon Mendesak” pada Rabu (25/2).

Dialog ini menghadirkan 3 narasumber utama, diantaranya, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, Kepala Balai BBWS Pemali Juana yang diwakili oleh Lalu Ardian Bagus Nugroho selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto.

Dalam dialog tersebut, disampaikan bahwa normalisasi Sungai Plumbon telah memasuki tahap pembebasan lahan. Dari total sekitar 320 bidang seluas 8 hektar, sebagian sudah terealisasi dan sisanya menunggu dukungan penganggaran. Pelaksanaan fisik akan dimulai setelah lahan clear and clean, dengan pelebaran sungai 30–40 meter dan penguatan tebing untuk meningkatkan kapasitas tampung saat curah hujan tinggii.

Penanganan sementara di titik tanggul kritis tetap dilakukan rutin. BBWS Pemali Juana menegaskan komitmen bersinergi dengan Pemerintah Kota Semarang dan DPRD untuk percepatan solusi jangka panjang pengendalian banjir di Mangkang dan sekitarnya.

Semarang - Kementerian PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana menerima kunjungan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui Kepala Dinas PUPR Batang dan jajaran Bapperida Batang di Ruang Rapat Kedungombo, BBWS Pemali Juana (23/2).

Koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang KPI di dampingi jajaran. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Bupati Batang terkait permohonan dukungan penanggulangan banjir dan rob di Kecamatan Batang, sekaligus pembahasan rehabilitasi Saluran Sekunder Kali Mati dan normalisasi Kali Guyangan pada D.I. Kupang Krompeng.

Dalam koordinasi tersebut, disepakati perlunya penanganan terpadu melalui normalisasi Kali Mati, Kali Gabus, dan Kali Guyangan, peningkatan tanggul di titik rawan, serta optimalisasi bangunan pengatur air untuk memperlancar aliran saat debit tinggi. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi data teknis dan pemetaan lokasi prioritas sebagai dasar pengusulan program serta dukungan pendanaan, termasuk penanganan rob di kawasan pesisir.

BBWS Pemali Juana berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pusat dan daerah agar langkah penanganan dapat dilaksanakan secara terarah dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan sektor pertanian dan pesisir

Semarang - Pembersihan Rumah Pompa Tenggang (21/2/26) telah dilaksanan sebagai langkah menjaga kinerja infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Semarang, khususnya kawasan Semarang Timur.

Kegiatan ini difokuskan pada pengangkatan limbah plastik yang menumpuk di saringan air dan ruang pompa. Tumpukan sampah berdampak pada penghambatan aliran, menurunkan performa mesin, bahkan berpotensi menyebabkan pompa macet saat debit air meningkat.

Rumah pompa memiliki fungsi vital dalam mengendalikan genangan dengan memompa air dari saluran menuju sistem pembuangan utama, terutama saat hujan intensitas tinggi atau pasang air laut. Karena itu, kebersihan area instalasi menjadi faktor utama dalam kelancaran operasional.

Melalui kegiatan ini sekaligus disampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, karena dampaknya bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengganggu sistem pengendalian banjir yang melindungi kawasan permukiman dan aktivitas warga.

Semarang - Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Semarang dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (20/02/26) menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran 2026. Agenda diawali di Stasiun Tawang bersama PT Kereta Api Indonesia, BMKG, BASARNAS, Kementerian Perhubungan, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) Bidang Hubungan Antar Lembagas, serta sejumlah unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, salah satunya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Plt. Direktur Sungai Pantai didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana, yang membahas persoalan banjir, penurunan tanah, serta gangguan jalur rel akibat luapan sungai yang beberapa kali menghambat operasional hingga berjam-jam. Penanganan sementara seperti peninggian rel dan jembatan telah dilakukan, namun solusi permanen memerlukan penataan terpadu sungai, tanggul, drainase, dan sistem pengendalian air.

BBWS Pemali Juana menegaskan kesiapsiagaan personel, pompa, pintu air, dan pemantauan muka air di titik rawan, sekaligus melaksanakan proyek pengendalian banjir di sejumlah sungai dan kawasan pesisir. Upaya jangka panjang juga disiapkan melalui penguatan tanggul laut, peninggian kawasan, serta integrasi tata ruang, termasuk dukungan anggaran Rp60 miliar untuk penguatan tanggul Sungai Tuntang. Penanganan kawasan pesisir dan perkotaan juga turut disiapkan, meliputi pembangunan polder, pompa, serta penguatan tanggul dengan target konstruksi bertahap 2027–2028 dan kondisi genangan lebih terkendali pada 2029. Tantangan utama kawasan Pantura ialah penurunan muka tanah hingga 10–20 cm per tahun akibat eksploitasi air tanah, sehingga pendekatan penanganan harus terintegrasi lintas sektor.

Peninjauan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Mas guna melihat langsung kondisi tanggul laut dan fasilitas pelabuhan sebagai bagian dari sistem perlindungan kawasan pesisir dan infrastruktur transportasi logistik nasional.

Dalam agenda rapat lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kesiapan daerah menghadapi lonjakan mobilitas hingga puluhan juta orang. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut menekankan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur, khususnya jalur strategis nasional, agar rampung sebelum H-10 Lebaran. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan koordinasi lintas kementerian akan diperkuat melalui Posko Angkutan Lebaran yang berlangsung 13–30 Maret 2026. Melalui kolaborasi ini, BBWS Pemali Juana menegaskan perannya sebagai garda teknis pengelolaan sumber daya air yang mendukung keselamatan perjalanan, ketahanan infrastruktur, dan perlindungan masyarakat. Sinergi pusat - daerah dan lintas sektor menjadi kunci agar sistem prasarana nasional berfungsi optimal, sehingga arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan terkendali.

Grobogan - Plt. Direktur Sungai dan Pantai Mochamad Dian Alma’ruf bersama Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto dan jajaran meninjau lokasi Tanggul Sungai Tuntang yang mengalami limpas dan jebol pada Kamis (19/2).

Saat ini tengah dilaksanakan penanganan darurat melalui penutupan bagian tanggul yang jebol menggunakan timbunan tanah yang diperkuat dengan pancang bambu serta geobag. BBWS Pemali Juana menargetkan seluruh pekerjaan penanganan darurat dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima hari.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Sungai dan Pantai menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penanganan Sungai Tuntang. Penanganan akan difokuskan pada peninggian tanggul serta penguatan struktur di titik-titik tanggul kritis sesuai ketersediaan anggaran.

Selain itu, turut disampaikan pentingnya menjaga fungsi bantaran sungai sebagai dataran banjir pada ruang sungai, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pembenahan tanggul dari tanaman-tanaman yang berpotensi merusak dan melemahkan struktur tanggul.

Grobogan - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Sudarto, meninjau langsung lokasi banjir (18/2/2026) di titik tanggul jebol Sungai Tuntang, Desa Tinanding, Kabupaten Grobogan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat.

Penanganan darurat dengan menutup titik jebolan menggunakan jumbo bag berisi tanah guna mencegah longsoran susulan. Selain itu, pembukaan saluran sekunder irigasi juga dilakukan agar aliran air kembali lancar dan area persawahan tidak tergenang. Seluruh tahap darurat ini ditargetkan selesai dalam tiga kali dua puluh empat jam.

Saat ini penanganan didukung tujuh alat berat dan akan ditambah menjadi sembilan unit untuk mempercepat pekerjaan. Ke depan, solusi permanen juga disiapkan melalui program peninggian tanggul Sungai Tuntang dengan alokasi anggaran sekitar lima puluh miliar rupiah.

Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dari hulu kawasan Rawa Pening yang menyebabkan limpasan hingga melewati Bendung Gelapan dan tanggul sungai. Penanganan darurat ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan BPBD agar situasi segera pulih dan masyarakat kembali beraktivitas dengan aman.

Semarang - Upaya penanganan banjir dilakukan secara cepat dan terpadu pada 16 - 17 Februari 2026 melalui serangkaian aksi lapangan pada sejumlah titik di sejumlah wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Pembersihan sampah yang menyangkut di Jembatan Rel KAI Sungai Kanal Banjir Timur, Kelurahan Kemijen, Cilosari, dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan.

Langkah serupa juga dilaksanakan di Jembatan Trimulyo melalui kolaborasi antara BBWS Pemali Juana dan DPU Kota Semarang. Selain itu, pembersihan sumbatan dilakukan di pintu air Bendung Pucanggading serta Bendung Kebonbatur dengan dukungan alat berat excavator long arm guna mengangkat material penghambat aliran. Tidak hanya penanganan, langkah antisipasi juga dilakukan di Sungai Babon, Kelurahan Karangroto. Sebanyak 18 rit sandbag diturunkan dalam dua hari untuk meninggikan tanggul dan menekan risiko luapan air.

Sinergi petugas dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian banjir, demi menjaga keamanan lingkungan dan kenyamanan aktivitas warga.

Grobogan - Penanganan darurat banjir di Kabupaten Grobogan terus dipercepat melalui koordinasi lintas instansi. Pada 17 Februari 2026, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi tanggul jebol di Desa Tinanding pada aliran Sungai Tuntang untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Kunjungan dilanjutkan rapat koordinasi bersama Forkopimda, BBWS Pemali Juana, serta instansi terkait di Aula Kecamatan Gubug guna mempercepat penanganan banjir di wilayah Grobogan dan Kabupaten Demak.

Dalam penanganan darurat jebolan tanggul, ditargetkan penutupan tanggul selesai dalam tiga hari, kemudian dilanjutkan perkuatan menggunakan bronjong dengan dukungan lima unit excavator dan satu bulldozer. BBWS Pemali Juana turut hadir melalui perwakilan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Bidang PJPA, Kepala Satuan Kerja OP, serta tim lapangan untuk memastikan langkah darurat berjalan optimal sekaligus menyiapkan rencana jangka panjang.

Sebagai solusi dan penanganan permanen, Kementerian PU melalui BBWS Pemali Juana akan melakukan normalisasi pada tiga ruas sungai utama, yakni Sungai Tuntang, Sungai Sayung, dan Sungai Babon, sehingga diharapkan risiko banjir dapat berkurang signifikan ke depan.

Selain tanggul, perhatian juga diarahkan pada akses jalan provinsi yang terputus. Percepatan jalur darurat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PU Provinsi Jawa Tengah serta dukungan Kodam dan Kodim.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan berlangsung cepat, efektif, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat.