Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Perizinan Sumber Daya Air pada Rabu (26/11) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I Pontianak. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah dan pengusahaan sumber daya air untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air.

Kegiatan yang dihadiri para Direktur Perumda Air Minum se-Kalimantan Barat, perwakilan perusahaan perkebunan, industri, serta pemegang izin pemanfaatan sumber daya air ini berlangsung dengan rangkaian pembukaan acara, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab.

Agenda inti sosialisasi mencakup paparan terkait substansi teknis Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 Tahun 2023. Setelah sesi pemaparan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan Desk Pemanfaatan Air, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berkonsultasi langsung mengenai kelengkapan perizinan serta pemenuhan kewajiban sebagai pemegang izin.

Melalui kegiatan ini, BWS Kalimantan I berharap penataan dan pengawasan perizinan sumber daya air di Kalimantan Barat semakin terarah, transparan, dan mendukung pemanfaatan air yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan dunia usaha.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Kabupaten Sanggau TA 2025 pada Selasa (25/11). Kegiatan ini merupakan upaya memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

Monev difokuskan pada progres Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Daerah Irigasi Temiang Mali 1, mencakup pekerjaan cor beton sepanjang 2.912 meter dan saluran tersier 9.600 meter, yang diproyeksikan melayani 164,11 hektare lahan pertanian. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan kelancaran dan keteraturan distribusi air bagi para petani.

Program yang merupakan bagian dari Inpres No. 2 Tahun 2025 (tahap 2) ini memiliki peran strategis dalam mendorong produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Hasil monev menunjukkan sebagian besar lokasi telah mencapai progres 100%, didukung padat karya dengan total 65 pekerja, terdiri dari 58 laki-laki dan 7 perempuan.

BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur sumber daya air agar manfaatnya dapat dirasakan langsung dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menyelenggarakan Sosialisasi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Pelaporan Perizinan Sumber Daya Air pada Senin s.d Selasa, 24–25 November 2025 di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I Pontianak. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan BPJN Provinsi Kalbar, BPBPK Provinsi Kalbar, BPD Provinsi Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar, Dinas PU Prov Kalbar, KSOP Kelas I Pontianak, GAPKI Kalbar, serta para narasumber dan peserta sosialisasi.

Acara diawali dengan laporan ketua panitia, Yosef Iwan, yang menyampaikan tujuan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait perizinan dan mekanisme BJPSDA bagi para pemanfaat air.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta kewajiban setiap pemanfaat air untuk memiliki izin dan memberikan kontribusi sesuai ketentuan.

Selama dua hari kegiatan, peserta menerima materi dari dua pemateri BWS Kalimantan I yang membahas aspek teknis BJPSDA dan pelaporan perizinan. Sosialisasi dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai penerapan regulasi di lapangan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat tertib perizinan dan meningkatkan kepatuhan para pemanfaat air dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dalam rangka Hari Bakti PU ke-80, BWS Kalimantan I melaksanakan Gerakan Sungai Bersih berupa pembersihan tanaman akuatik di Sungai Angkasa Pura 2 pada Jumat (22/11). Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Kubu Raya, jajaran Kementerian PU, unsur Forkopimda, perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, serta Komunitas Peduli Sungai Sangsakha. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan, Fadiah, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, turut memberikan arahan singkat mengenai urgensi menjaga ekosistem sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Beliau mengapresiasi peran Kementerian PU melalui BWS Kalimantan I yang secara rutin mendorong kegiatan pelestarian sungai dan mengajak seluruh peserta untuk menjadikan aksi bersih sungai sebagai gerakan bersama.

Kegiatan Gerakan Sungai Bersih kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa momentum Hari Bakti PU ke-80 menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap sungai sebagai aset vital daerah. Aksi bersih sungai ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta yang terlibat, mulai dari jajaran pegawai BWS Kalimantan I, pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga masyarakat sekitar. Melalui kerja bersama, area bantaran sungai berhasil dibersihkan dari tumpukan sampah permukaan, sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan sungai.

Sebagai penutup, BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mendorong aksi nyata dalam pelestarian sungai melalui kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan. Semangat Hari Bakti PU ke-80 diharapkan menjadi energi positif bagi seluruh pihak untuk menjaga sungai sebagai sumber kehidupan dan warisan bersama bagi generasi mendatang.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahun Anggaran 2025 di Kota Singkawang pada Kamis (13/11). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.

Monev difokuskan pada progres pembangunan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Sungai Rasau, sepanjang 1,2 kilometer, yang diproyeksikan mampu melayani hingga 15 hektare lahan pertanian. Kehadiran jaringan irigasi ini diharapkan meningkatkan kemudahan akses air bagi petani, sehingga aliran air dapat berjalan lebih lancar, teratur, dan berkelanjutan.

Optimalisasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil monev di lapangan, sebagian besar lokasi menunjukkan progres yang positif, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat setempat.

BWS Kalimantan I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur sumber daya air agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para petani, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I mendampingi Anggota DPR RI Komisi V, Yuliansyah, dalam rangkaian kunjungan lapangan untuk memastikan kelancaran berbagai pekerjaan penanganan sungai di Kalimantan Barat.

Kunjungan dimulai di Kecamatan Pontianak Barat, meninjau progres pembangunan turap Sungai Jawi yang saat ini sedang dikerjakan sepanjang 639 meter. Bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, rombongan melihat langsung kondisi lapangan, struktur turap, serta kualitas pekerjaan di beberapa titik. Kawasan ini dikenal memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga penguatan tebing menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan warga dan mendukung pengendalian banjir.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Kabupaten Kubu Raya untuk meninjau rencana normalisasi sungai dari Pal 9 hingga Muara Kakap. Dalam dialog bersama tim teknis dan tokoh masyarakat setempat, dibahas kebutuhan penanganan pendangkalan, peningkatan kapasitas aliran, serta upaya pencegahan banjir terutama pada musim hujan.

BWS Kalimantan I menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dalam pengawasan dan percepatan penanganan infrastruktur sumber daya air. Sinergi lintas lembaga ini menjadi dorongan penting untuk menghadirkan pembangunan yang aman, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kawasan tepi sungai.