Ternate, 7 Oktober 2025 — Anggota Komisi I DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, melaksanakan kunjungan kerja reses ke lokasi pembangunan Sabodam Rua di Kota Ternate, Maluku Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara).

Dalam kegiatan tersebut, Irine didampingi oleh Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, bersama jajaran teknis. Ia meninjau langsung kondisi lapangan, memantau progres fisik pekerjaan, serta mendengarkan penjelasan teknis terkait manfaat dan fungsi Sabodam Rua bagi masyarakat sekitar.

Menurut Irine, pembangunan sabo dam tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan ekositem DAS, khususnya untuk mencegah ancaman bencana banjir serta melindungi kawasan permukiman warga di Kota Ternate.
“Proyek ini sangat strategis karena tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman banjir, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai. Saya berharap pembangunan ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi warga Ternate,” ujar Irine.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, menyampaikan bahwa progres fisik pembangunan Sabodam Rua telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan bahwa keberadaan bangunan sabo dam ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan sistem pengendalian sedimen di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BWS Maluku Utara beserta jajaran teknis memberikan penjelasan umum mengenai tahapan pekerjaan dan kondisi terkini di lapangan. Peninjauan ini juga menjadi sarana bagi BWS Maluku Utara untuk menyampaikan progres dan tantangan pelaksanaan proyek secara langsung kepada anggota DPR-RI Fraksi PDI-P tersebut.

Usai meninjau pembangunan sabo dam, rombongan juga menyambangi lokasi hunian tetap (HUNTAP) bagi 49 kepala keluarga di Kelurahan Jambula sebagai bagian dari pemulihan pascabencana. Kunjungan reses ini juga menjadi momentum koordinasi antara pemerintah pusat, pelaksana teknis, dan masyarakat, untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.