Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
25 March 2021
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo menggelar acara Sidang Pleno I TKPSDA WS Bengawan Solo di Kantor BBWSBS, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (25/03/2021). Acara yang juga dilaksanakan secara <em>teleconference</em> tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebagai informasi, TKPSDA WS Bengawan Solo merupakan wadah koordinasi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). TKPSDA WS Bengawan Solo mempunyai tugas dan fungsi membantu Menteri PUPR dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air, khususnya WS Bengawan Solo. Susunan keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo periode 2019 – 2023 berjumlah 74 (tujuh puluh empat) anggota dengan komposisi 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Pemerintah dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota dari unsur Non Pemerintah WS Bengawan Solo yang pengelolaannya menjadi kewenangan BBWSBS ini sangat luas cakupannya, yaitu sekitar 19.552 km2, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sedikit bersinggungan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gunungkidul. Hal ini tentunya BBWSBS tidak bisa bekerja sendiri, namun memerlukan bantuan/dukungan dari berbagai lintas sektor, khususnya yang tergabung dalam TKPSDA WS Bengawan Solo. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA Bengawan Solo selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M.Si., menyampaikan bahwa TKPSDA sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA diharapkan dapat memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam aspek konservasi dan pendayagunaannya, serta pengendalian daya rusak air, baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan juga pengawasan di lapangan. “Dengan adanya kerjasama dan sinergitas seluruh unsur pemerintah maupun non pemerintah diharapkan pengelolaan SDA di WS Bengawan Solo ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik di dalam pemanfaatannya,” tuturnya. Dalam acara tersebut juga dilanjutkan dengan diskusi terkait Mengerakan Relawan dan Stakeholder untuk Gerakan Sekolah Sungai dan Gerakan Restorasi Sungai yang Berkelanjutan di Klaten untuk Indonesia yang disampaikan oleh narasumber Arif Fuad Hidayat selaku Ketua Yayasan Sungai Lestari dan Materi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Alokasi Air Waduk Wonogiri Tahun 2020/2021 yang disampaikan oleh narasumber Ariet Setiawan, S.T., M.T., selaku Kepala Departemen Hidroinformasi Perum Jasa Tirta I. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
19 March 2021
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Nasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini petani. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di samping membangun infrastruktur berskala besar seperti bendungan, juga membangun infrastruktur kerakyatan seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah dengan menggandeng petani di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) untuk ikut serta bekerja dalam program Padat Karya Tunai (PKT). Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana dan tidak membutuhkan teknologi. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PKT melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen. BBWSBS dalam pelaksanaannya, juga berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada, yakni kegiatan P3TGAI dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) secara swakelola atau tidak dipihakketigakan/ dikontraktualkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum P3TGAI Pasal 8 yakni P3TGAI diberikan kepada P3A/GP3A/IP3A berdasarkan jenis kegiatan dan urutan prioritas dan Pasal 16 Penerima P3TGAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi kepada pihak lain. Secara keseluruhan di Provinsi Jateng dan Jatim, program P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 2021 yang dilaksanakan oleh BBWSBS menjangkau sebanyak 550 lokasi dengan anggaran sekitar Rp124 M. Adapun peta sebarannya meliputi 164 lokasi di tujuh kabupaten di Jateng, dengan rincian Boyolali 26 lokasi, Karanganyar 22 lokasi, Klaten 25 lokasi, Sragen 24 lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 lokasi. Sedangkan untuk wilayah Jatim tersebar di sembilan kabupaten, dengan rincian Bojonegoro 38 lokasi, Gresik 23 lokasi, Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, Ponorogo 100 lokasi, serta Tuban 30 lokasi. Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, pemerintah desa juga diharapakan turut bertanggung jawab dalam perawatan dan pemeliharaan infrastuktur yang telah dibangun melalui dana P3TGAI sebagai aset, guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi desa yang ada di wilayah kerja BBWSBS.
Baca Selengkapnya
Berita Balai,
17 November 2025
<div>Pemeliharaan jaringan irigasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian nasional. Ketersediaan air yang stabil dan teratur menjadi kunci utama bagi peningkatan produktivitas lahan pertanian, sehingga pemeliharaan irigasi yang baik merupakan langkah strategis menuju terwujudnya swasembada pangan.<br> <br>Hal tersebut menjadi salah satu fokus BBWSBS untuk melakukan pengamanan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga perbaikan darurat sehingga fungsi jaringan irigasi dapat terus dipertahankan secara optimal. <br> <br>Setiap bentuk pemeliharaan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah kerusakan, memperpanjang usia infrastruktur, serta memastikan air irigasi tersalurkan dengan efisien ke lahan pertanian. BBWSBS berharap, upaya tersebut dapat meningkatkan terwujudnya program ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan para petani.</div>
Baca Selengkapnya
Berita Balai,
28 October 2025
<div>BBWSBS terus berkomitmen mendukung upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan Sumur JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah) sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian di wilayah potensial.<br><br>Kegiatan pembangunan Sumur JIAT di Provinsi Jawa Tengah ini tersebar di tiga kabupaten, dengan total luas layanan mencapai 80 hektare dan panjang jaringan irigasi 2,15 kilometer. Program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air irigasi, terutama pada musim kemarau, sehingga produktivitas tanam untuk pertanian dapat terjaga secara berkelanjutan.<br><br>Melalui pembangunan ini, BBWSBS berperan aktif dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas pasokan pangan. Inisiatif ini menjadi wujud nyata sinergi antara pengelolaan sumber daya air dan pembangunan sektor pertanian menuju kedaulatan pangan di Indonesia.</div>
Baca Selengkapnya
PU NET