Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
05 February 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar acara Penandatanganan Kontrak Bersama Paket-paket di Lingkungan BBWSBS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Graha Tirta I, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (05/02/2021). Acara penandatanganan tersebut terhubung secara daring melalui video conference yang disaksikan oleh jajaran Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA)¬¬—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam kesempatan ini, BBWSBS menandatangani dua belas paket pekerjaan, yakni empat paket dari Satker BBWSBS, satu paket dari SNVT PJSA Bengawan Solo, empat paket dari SNVT PJPA Bengawan Solo, dua paket SNVT Pembangunan Bendungan BBWSBS, dan satu paket dari Satker Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA Bengawan Solo. Dengan rincian paket diantaranya DD Pembangunan Tembok Penahan Gelombang Laut di Wilayah Tuban, Jawa Timur, Peningkatan Kapasitas Sudetan Floodway (Pelangwot-Sedayu Lawas) di Lamongan, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gondang di Karanganyar dan Sragen (Lanjutan), LARAP Pembangunan D.I. Bengawan Jero, Supervisi Pembangunan Bendungan Bendo Tahap II di Ponorogo, Rehabilitasi Bendung Plesungan D.I. Pondok di Ngawi, Review DD Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang di Lamongan, Supervisi Pembangunan Bendungan Gongseng Tahap II di Bojonegoro, Supervisi Pengeboran Ulang (Redrilling) Sumur Produksi Air Tanah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, DD Penanganan Kali Anyar di Kota Solo, Supervisi Rehabilitasi Bendung Plesungan D.I. Pondok di Ngawi, dan Pemeliharaan Berkala Tanggul/ Tebing Bengawan Solo Hulu. “Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah yang telah bekerja keras dan sudah menyelesaikan paket-paket, semoga target yang akan diharapkan dapat terpenuhi bersama,” kata Kepala Bidang (Kabid) PJSA Bengawan Solo, Ir. Isgiyanto, M.T. Kepala BP2JK Jawa Tengah, V. Untoro Kurniawan, S.T., M.M., M.T., juga berpesan agar kedua belah pihak dalam sebuah kontrak pekerjaan dapat saling bahu membahu dan bersinergi menyelesaikan tugas masing-masing. “Penandatanganan kontrak ini bukanlah akhir dari suatu kemenangan untuk penyedia jasa, namun sebagai titik tolak awal dimulainya perjuangan yang lebih berat dan penuh tanggung jawab. Untuk itu bagi semua pihak terkait agar memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam kontrak tersebut,” pesannya. Direktur Sungai dan Pantai (Supan) Ditjen SDA, Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si., secara daring menyampaikan bahwa akan selalu mendukung sekaligus berperan sebagai pembina. “Kami ingin agar para pihak yang terkait agar segera action di lapangan sehingga jangan bersantai setelah penandatanganan kontrak. Dan bagi Kasatker maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera membuat action plan yang lebih aktual dan realistis dengan kondisi di lapangan untuk kontraktornya, karena nantinya saat di lapangan akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan baru,” tutupnya. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
29 May 2021
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Nota Kesepakatan terkait Penanganan Pengendalian Banjir Kali Lamong yang dipimpin oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M., di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jatim, Jumat (28/05/2021). Kegiatan tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Acara rapat persiapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan Nota Kesepakatan Pengendalian Banjir Kali Lamong dan Anak-anak Sungainya sebagai payung hukum dalam sinergitas operasional pengendalian banjir Kali Lamong oleh Kabupaten/Kota yang terdampak. Selain itu, turut membahas persiapan dan kesiapan penandatangan Nota Kesepakatan antara Kementerian PUPR dengan Bupati Gresik, Walikota Surabaya, Kabupaten Lamongan, serta Kabupaten Mojokerto. Secara administrasi daerah aliran sungai (DAS) Kali Lamong mencakup sejumlah daerah diantaranya Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto di wilayah hulu serta Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik pada wilayah hilir. Dari cakupan wilayah tersebut, sebesar 44% dari DAS Kali Lamong berada di Kabupaten Gresik. Dan pada bagian hilir, Kali Lamong juga mendapat tambahan inflow dari outlet drainase kota dan tambak disekitarnya. Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., dalam rapat menyampaikan bahwa prinsipnya BBWSBS siap melaksanakan penanganan banjir Kali Lamong dan dengan adanya kesepakatan sinergisitas ini. “Diharapkan melalui sinergitas yang dibangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan percepatan serta kepastian untuk masing-masing pihak dalam melaksanakan tugasnya, sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir di Kali Lamong,” pesannya. Sebagai tambahan informasi, Kali Lamong termasuk dalam kategori sungai intermitten dengan penampang yang relatif datar. Sungai tersebut juga memiliki 34 anak sungai dengan kapasitas maksimal sungai utama ±250 M3/detik sedangkan debit saat musim penghujan dapat mencapai >700 M3/detik. (BBWSBS/Ferri)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
11 April 2022
Dalam rangka Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2022, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 di The Sunan Hotel Solo Jl. A. Yani No. 40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah Senin – Selasa (11– 12/04/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., Kepala Seksi OP SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Sragen, Dyah Patmasari, S.T., M.T., Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH., Pejabat di lingkungan BBWS Bengawan Solo, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Kepala Desa (Kades) Kabupaten Sragen. P3TGAI merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Total penerima manfaat kegiatan P3TGAI TA 2022 PPK OP SDA II ada sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap I ini akan kita laksanakan Bersama program P3TGAI di 203 desa yang berlokasi di 6 (enam) Kabupaten yaitu 28 desa di Kab. Wonogiri, 37 desa di Kab. Sukoharjo, 25 desa di Kab. Karanganyar, 35 desa di Kab. Sragen, 37 desa di Kab. Boyolali, dan 41 desa di Kab. Klaten. Adapun materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Tingkat Balai P3TGAI dan Pendampingan Kegiatan Swakelola P3TGAI T.A 2022 yaitu mengenai Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait P3TGAI Tahun 2022 dan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yusuf Hadiyanto, SH.,MH,. Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. berharap dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta landasan kerja yang kuat sehingga akan tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat. Diharapkan juga program tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. “Harapan kami, melalui acara ini dapat tercipta landasan kinerja yang kuat. Sehingga tercipta sinergi yang baik antara Desa, P3A, dan Tenaga Pendamping Masyarakat agar pelaksanaan P3TGAI dapat berjalan sesuai taget kinerja. Diperlukan komunikasi aktif, kerjasama yang solid, dan pemahaman petunjuk teknis yang baik. Tantangan maupun hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya pasti ada, namun saya harapkan semua pihak selalu termotivasi untuk sukses dalam melaksanakan program ini sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” katanya. Agus menambahkan, bahwa desa-desa yang masuk dalam daftar penerima P3TGAI merupakan desa yang memiliki P3A yang sudah legal secara hukum dengan memiliki Akta Notaris dan NPWP. Adapun pelaksanaan kegiatan P3TGAI ini harus berpijak pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan P3TGAI TA 2022.(BBWSBS/Tamara – Mayta)
Baca Selengkapnya
Berita Balai, Berita SDA, Berita KemenPUPR
27 July 2021
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono, bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo beserta jajarannya melakukan monitoring infrastruktur di Waduk Cengklik yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Selasa, (27/07/2021). Kegiatan tersebut sebelumnya telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Monitoring Infrastruktur tersebut terkait dengan rencana revitalisasi sekaligus untuk mengecek kondisi di Waduk Cengklik. Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 bersama Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA., telah melakukan kunjungan monitoring evaluasi waduk untuk mengantisipasi banjir. Sebagai informasi, Waduk Cengklik selain memiliki manfaat sebagai tempat wisata juga memiliki potensi luar biasa yang bisa mendatangkan manfaat bagi warga di sekitarnya. Waduk Cengklik berlokasi di Kecamatan Ngemplak ini dibangun oleh Pemerintah Hindia belanda sekitar tahun 1923-1931. Tubuh Bendungan memiliki tipe urugan tanah homogen, dengan volume efektif sebesar 9,87 juta m3. Waduk Cengklik juga dilengkapi dengan tiga bangunan intake, yakni intake utama berupa menara dengan dua buah pintu tipe butterfly valve, serta pintu sorong pada bagian intake kiri dan kanan. Dalam kunjungannya kali ini, M. Basuki Hadimuljono, memerintahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi kondisi yang perlu dilakukan perbaikan di Waduk Cengklik untuk ditangani segera termasuk dalam proses revitalisasi. “Saya mengingatkan seluruh satuan kerja untuk segera menangani kondisi yang ada di Waduk Cengklik,” paparnya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan mengatakan BBWS Bengawan Solo memiliki tugas dan fungsi untuk membangun dan membuat environment di sekeliling waduk. Tujuannya agar tanggul waduk kebanggaan masyarakat Boyolali tersebut tidak longsor. “Kami bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam memelihara sumber air dan lingkungan. Karena dalam proses revitalisasi nantinya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memerlukan dukungan penuh dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, agar proses pelaksanaannya berjalan lancar. Semoga revitalisasi ini dapat berjalan lancar sesuai target sehingga lahan di kawasan setempat yang tadinya hanya mengharap air hujan, kedepannya dapat diairi dan menjadi lebih produktif,”paparnya. (BBWSBS/Fira-Tamara)
Baca Selengkapnya
PU NET