Palue, Nusa Tenggara Timur — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Palue.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU menegaskan bahwa penanganan di Pulau Palue tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga diarahkan untuk membangun infrastruktur yang lebih kuat, tangguh, dan mampu menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Salah satu perhatian utama adalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pulau Palue.

Menteri PU menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta dukungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui tim air bersih dari Jakarta untuk datang ke Pulau Palue. Selanjutnya, pelaksanaan pengeboran sumber air akan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II).

“Saya sudah minta tolong Bu Dirjen Cipta Karya, tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Jadi nanti akan dibor oleh teman-teman Balai Wilayah Sungai (BBWS NT II), kemudian di atas akan dikasih filter, sehingga Bapak-Ibu sekalian di Pulau Palue bisa mendapatkan air bersih,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Upaya tersebut akan diawali dengan survei untuk memastikan potensi sumber air tanah yang dapat dikembangkan. Setelah sumber air diperoleh, sistem pengolahan dan filtrasi akan disiapkan agar air yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain penyediaan air bersih, penanganan abrasi pantai juga menjadi perhatian penting pemerintah. Kondisi abrasi yang mengancam kawasan permukiman dan fasilitas umum membutuhkan penanganan yang terencana dan berkelanjutan.

Menteri PU menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan desain serta pembangunan tanggul pengaman pantai sebagai salah satu upaya untuk melindungi kawasan permukiman dan fasilitas umum dari ancaman abrasi.

“Penanganan abrasi pantai, menyiapkan desain dan pembangunan tanggul penahan pantai untuk mencegah abrasi merusak pemukiman dan fasilitas umum,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Pulau Palue tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat setempat agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita akan melibatkan Bapak, Ibu juga dalam pekerjaan ini. Sama-sama kita membangun Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ungkap Menteri PU.

BBWS Nusa Tenggara II sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Nusa Tenggara turut berperan dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui penanganan sumber daya air, khususnya dalam tahapan survei dan rencana pengeboran sumber air tanah di Pulau Palue.

Kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian PU, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan Menteri PU ke Pulau Palue menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Penyediaan air bersih, pengamanan pantai, serta pembangunan kembali infrastruktur dengan prinsip ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Palue.

Bukan sekadar memulihkan, tetapi membangun Palue menjadi lebih tangguh.