Ende, Nusa Tenggara Timur – Menteri Pekerjaan Umum melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka meninjau dan memperkuat langkah pemulihan pascagempa yang berdampak terhadap masyarakat serta berbagai infrastruktur di wilayah tersebut.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan langkah penanganan pascabencana secara terarah dan terintegrasi.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah pejabat dan unsur terkait, antara lain Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi NTT, Kasatker PJPA, PPK ATAB NT II, serta PPK OP2 NT II.

Dari Pemerintah Kabupaten Ende, turut hadir Bupati Ende, Wakil Bupati, Dandim 1602/Ende, Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, jajaran BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, serta unsur terkait lainnya.

Kebutuhan Daerah Menjadi Perhatian Utama

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kebutuhan Kabupaten Ende dalam menghadapi dampak gempa dan proses pemulihan menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah kebutuhan dan permasalahan yang perlu mendapatkan dukungan serta penanganan dari pemerintah pusat.

Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Menteri PU menekankan bahwa setiap kebutuhan yang disampaikan oleh pemerintah daerah perlu disusun secara jelas, terukur, dan terdokumentasi agar dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk dukungan dan penanganan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Menteri PU Minta Usulan Kabupaten Ende Disusun dalam Draft Resmi

Salah satu poin penting yang ditekankan Menteri PU adalah perlunya Pemerintah Kabupaten Ende menyusun draft permintaan/usulan secara resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Draft tersebut diharapkan memuat secara rinci kebutuhan daerah, lokasi, kondisi di lapangan, tingkat kerusakan, serta jenis penanganan yang diperlukan. Dengan adanya dokumen tersebut, proses koordinasi dan tindak lanjut antara pemerintah daerah dengan Kementerian PU dapat dilakukan secara lebih terarah.

“Seluruh kebutuhan dan permintaan dari Kabupaten Ende agar dituangkan dalam draft usulan secara jelas, sehingga dapat menjadi dasar bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan di lapangan,” menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan tersebut.

Arahan ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan bahwa penanganan pascagempa tidak dilakukan secara parsial, melainkan berdasarkan kebutuhan prioritas yang telah diidentifikasi bersama oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pemulihan

Pemulihan pascagempa membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Ende bersama BPBD, perangkat daerah, unsur TNI, serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai dan satuan kerja terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam melakukan pendataan, verifikasi kondisi lapangan, hingga penyusunan kebutuhan penanganan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II beserta jajaran juga menjadi bagian dari koordinasi tersebut, khususnya dalam melihat kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur sumber daya air dan infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Melalui koordinasi yang semakin kuat, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas.

Kunjungan Menteri PU ke Kabupaten Ende menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan proses pemulihan pascagempa berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, dengan menempatkan keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama.