Berita Balai Wilayah Sungai Papua Barat > BWS Papua Barat Hadiri Rapat Raker PUPR 2022
Selasa, 24 Mei 2022, Dilihat 318 kali
.jpeg)
SISDA BWS PB
BWSPAPUABARAT - Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Wempy Nauw bersama para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti rapat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara Virtual. Selasa, 24 Mei 2021.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Rapat kerja yang berlangsung secara Hybrid di Auditorium Kementerian PUPR tersebut, diikuti seluruh pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di 34 Kabupaten Kota.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan untuk fokus mengoptimalkan seluruh pekerjan ditahun 2022 ini sehingga tahun 2023 semuanya sudah selesai.
“Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga mengharapkan penyerapan anggaran dipercepat agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Hingga Mei 2022, progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88%, saya harap ini dipercepat," ujarnya.
Selain itu, Menteri Basuki juga menghimbau agar seluruh paket pekerjaan dapat memperhatikan kulalitas dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat.
"Jangan asal dikerja tapi harus memperhatikan detailnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini. Pertama untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.
“Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang. Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkap Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki anggaran ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden. Kemudian pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selanjutnya eskalasi, tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Pada kesempatan ini Menteri Basuki kembali menekankan untuk selalu menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).”Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” kata Menteri Basuki.
Rapat Kerja (raker) 2022 tersebut dilaksanakan untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023.
Berita Terkait
BWS Papua Barat Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa P3-TGAI
Jumat, 02 Juli 2021
Rapat Perdana Kepala BWS Papua Barat Tegaskan Kedisiplinan, Kekompakan, Koordinasi dan Komunikasi
Kamis, 30 September 2021
Rabu, 27 Oktober 2021
Perkuat Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah, Kepala BWS PB Audiensi dengan Kepala Bapedda PB
Senin, 22 November 2021
.jpg)
