Berkaitan dengan target Millenium Development Goals (MDGs), pemerintah telah mencanangkan program penyediaan air bersih melalui penambahan 10 juta sambungan rumah sampai dengan tahun 2015.

Untuk mencapai target MDGs tersebut, dukungan pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembangunan jaringan air baku di kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) yang dibagi menjadi tiga kawasan. Hal tersebut disampaikan Kepala BBWS Pemali Juana, di sela-sela rangkaian acara Rakertas (Rapat Kerja Terbatas) Ditjen Sumber Daya Air (5/10), di Jakarta.

?Kawasan Bregas I dibangun melalui mata air Banyumudal-Serang-Yamansari dengan debit air mencapai 250 ltr/det yang pembangunannya sudah mencapai 98 persen, pembangunan kawasan Bregas II berasal dari mata air Tuk Suci ke daerah Camber Kalibakung dengan debit air 250 ltr/det dan kawasan Bregas III berasal dari mata air Suniarsih ke Camber Sarwan,? ujar Kepala BBWS Pemali Juana Isprasetya Basuki, (5/10), di Jakarta.

Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas ini menelan total biaya 243 milyar, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas I (Banyumudal-Serang-Yamansari), Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas II (Tuk Suci), dan Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas III (Tuk Suniarsih)

Secara nasional tingkat layanan air bersih sampai saat ini ? 41 persen di perkotaan, dan ? 8 persen di pedesaan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, tingkat air bersih perkotaan ? 33 persen dan di pedesaan ? 8 persen.

Isprasetya mengatakan untuk mendukung program jaringan air baku kawasan Bregas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah menyepakati target penambahan penyediaan air baku untuk air minum di tiga kawasan tersebut dengan total debit secara keseluruhan 650 ltr/det.

Maksud dari pembangunan jaringan air baku Bregas ini adalah menyediakan prasarana jaringan air baku untuk air minum sepanjang ? 20 km. Tujuan dari kegiatan pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas ini adalah untuk tambahan pasokan air baku untuk air minum kawasan Bregas secara bertahap.

Penggelontoran 1.500 liter per detik debit air dari Bendung Kelambu, Kabupaten Grobogan hari Rabu semalam (19/9) menuju ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kudu di Kecamatan Genuk, Semarang diharapkan akan mengatasi krisis air di wilayah Semarang Timur.

Dipastikan sebanyak 45 ribu KK pelanggan PDAM paling lambat hari Jumat (21/9) besok akan bisa menikmati air PDAM kembali.

Kabag Irigasi dan Air Baku PSDA, Lukito mengatakan pasokan air dari Bendung Kelambu itu akan tiba di Kudu Semarang setelah jam enam sore hari Kamis ini. Sebab laju air harus menempuh waktu 36 jam melalui saluran yang dibangun oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan jarak 40,58 kilometer.

Pasokan air itu memang diharapkan akan segera mengatasi krisis air yang telah terjadi sejak beberapa hari di wilayah Semarang Timur, sehingga sekitar 45 KK pelanggan tidak menerima air.

"Jadi jumlah 1.500 liter per detik yang semalam kami alirkan dari Kelambu itu akan menambah debit yang semula hanya 300 liter per detik," kata Lukito, saat meninjau IPA Kudu, Kamis (20/9) siang.

Menurutnya, hari ini pasokan air ke sebagian wilayah di Semarang Timur mulai kembali normal. "Namun pada Kamis (20/9) ini dari sisa debit 300 liter per detik yang masih ada sudah bisa didistribusikan ke sebagian wilayah seperti di Pedurungan dan Tlogosari," kata sambung Lukito.

Menghadapi bencana banjir di musim hujan mendatang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Jawa Tengah, mengaku telah menyusun langkah-langkah kesiapan. Sebagai siklus musim tahunan, banjir tetap akan menjadi ancaman masyarakat,

"Jadi PSDA akan mengadakan tindakan dalam pengelolaan bencana seperti pra bencana, saat bencana dan pascabencana," kata Ir Agus Purwadi CES kabid Sungai Waduk Pantai PSDA Jateng, Rabu pagi (19/9) di posko induk jalan Madukoro Semarang.

Posko yang berada di kantor di PSDA Jateng ini akan mulai dibuka 1 Oktober 2012 sampai 31 Maret 2013. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi 024-7608201 dan email seksipbp@yahoo.co.id.

Menurut catatan, di Jateng selama periode Oktober 2011 sampai April 2013 telah terjadi 112 bencana banjir yang menggenangi sawah 3.722 hektare, tambak 35 hektare, pemukiman 4.402 KK, jalan 14 km serta tanggul jebol 59 kali.

"Maka dalam rangka mengantisipasi musim hujan mendatang, kesiapsiagaan tetap diupayakan sejak sekarang guna memperkecil dampak kerugian karena banjir," kata Agus.

Langkah-langkah persiapan itu antara lain, penyediaan bahan banjiran dan peralatan seperti karung plastik (sand bag), kawat bronjong dan alat-alat berat seperti eksavator (tujuh unit), buldoser (satu unit), truk dump (lima unit) dan vibro roller (empat unit).

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan Waduk Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dinilai mendesak. Waduk itu perlu dibangun untuk bisa mengoptimalkan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun areal pertanian, khususnya di wilayah tadah hujan seperti Blora dan Grobogan. Gubernur Bibit Waluyo menyatakan, Waduk Banjarejo di Blora sesuai hasil kajian berpotensi dibangun setinggi 25 meter dengan panjang 2.000 meter. Menurutnya, pembangunan waduk ini diproyeksikan dapat menyuplai air di bendungan yang ada di Blora dan Grobogan. Salah satunya menyuplai Bendungan Dumpil, Kecamatan Ngaringan, Grobogan. Hasil pantauan gubernur di lapangan, baru-baru ini, Bendungan Dumpil yang dibangun tahun 1990 masih kokoh atau kuat. Namun, potensinya belum dapat dioptimalkan. Bendungan itu sebenarnya memiliki potensi mengaliri 11 ribu hektare lahan, tetapi kenyataannya baru bisa untuk menyuplai 4.469 hektare. Bibit menyatakan, Waduk Banjarejo memang perlu dibangun untuk bisa memberikan kontribusi ketahanan pangan di Jateng dan nasional. "Kini, rencana pembangunan ini masih menunggu kajian dari pemerintah pusat. Jika Waduk Banjarejo sudah dibangun, Bendung Dumpil sebenarnya bisa mengairi 11 ribu hektare lahan," katanya. Gubernur didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budi Yuwono mengaku telah mengecek calon lokasi pembangunan waduk. Diakuinya, pembangunan waduk ini membutuhkan tantangan berat. Selain membutuhkan 1.900 hektare lahan, proses pembangunannya juga akan lama karena harus melewati tahapan pembebasan tanah terlebih dulu. Sembari menunggu studi lanjutan rencana pembangunan Waduk Banjarejo, gubernur mengimbau masyarakat Blora dan Grobogan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan ribuan sumur lapang dan sumur pantek yang sudah ada di kedua wilayah tersebut. Menurut dia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air juga telah dilakukan di Todanan, Blora. Di mana, pemerintah membangun sumur di bawah lapisan tanah keras dengan kedalaman 20 meter dengan debit air 80 liter/detik.

Dalam hal potensi sumber daya air Indonesia menempati posisi ke lima dan itu berarti Indonesia mempunya sumber daya air yang berlimpah dengan jumlah sekitar 3.200 miliar meter kubik yang didapat dari 7.956 sungai dan 521 danau.

?Dengan potensi sumber daya air yang besar tersebut, masih belum dapat memenuhi dan belum dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat terutama untuk keperluan irigasi dan air baku,? ujar Mohammad Hasan dalam acara seminar Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2012 dengan tema Pengembangan Infrastruktur Bendungan yang Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB), Rabu (5/9), di Jakarta.

Sumber daya air yang baru dapat dimanfaatkan sekitar 25 persen untuk penyediaan air baku, air irigasi dan kebutuhan rumah tangga perkotaan dan industri. Selain itu, kebutuhan air untuk lahan beririgasi sekitar 7,2 juta ha baru sekitar 11 persen yang terlayani. Untuk itu Pembangunan bendungan untuk air irigasi, air baku industri dan rumah tangga dilakukan pemerintah di berbagai lokasi untuk kapasitas tampungan waduk sekitar 1,5 miliar meter sampai 2014.

Sedangkan pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air yang masih dalam proses perencanaan akan dibangun di berbagai lokasi seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua. ?Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air tersebut akan dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta yang direncanakan mencapai kapasitas terpasang sekitar 7.000 megawatt sampai dengan tahun 2020,? ujar Moh. Hasan.

Peningkatan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk bendungan yang telah ada perlu dilakukan untuk meningkatkan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan dan merupakan rangkaian dari pengembangan infrastruktur bendungan yang berkelanjutan.

Hasan mengingatkan perlunya perhatian mengenai upaya pembangunan dan pengelolaan bendungan untuk pengembangan infrastruktur bendungan yang berkelanjutan tersebut, harus merupakan bagian dari pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan seminar ini diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari anggota KNI-BB, para pakar bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN dan Pengelola Bendungan.

Turut hadir dalam tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono, Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dan Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal SDA Imam Agus Nugroho.(DatinSDA)

Acara Buka Bersama Satuan kerja BBWSPJ

Banjir adalah fenomena alam yang tidak bisa dihilangkan selama masih ada hujan. Pemerintah saat ini berupaya mengurangi resiko dari dampak banjir. Seperti halnya Jakarta yang dulunya banjir masih setinggi pinggang orang dewasa sekarang hanya semata kaki dan genangannya juga tidak sampai berhari-hari.

Hal tersebut dapat teratasi karena dibangunnya Banjir Kanal Timur (BKT) yang memotong lima sungai, yaitu Cakung, Sunter, Buaran, Cipinang dan Jati Kramat. Aliran kelima sungai tersebut langsung di buang ke laut, maka tidak ada air dari kelima sungai tersebut yang mengalir ke kawasan utara Jakarta. Disampaikan penjelasan Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dalam acara dialog radio RRI Pro 3, (8/8) di Jakarta.

?Pengendalian banjir tidak hanya dilakukan dengan upaya struktural, namun juga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air salah satunya adalah dengan melakukan konservasi sumber daya air secara keberlanjutan yang dimana keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Saat ini hampir semua water catchment area sudah berkurang sehingga menimbulkan genangan di saat hujan tiba,? ujar Pitoyo

Pitoyo menambahkan untuk mengurangi resiko banjir pemerintah melakukan normalisasi di tiga kali, yaitu Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Sunter yang saat ini masih dalam proses pekerjaan.

Sementara itu, menurut Kuswanto Sumi Atwojo dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pembangunan infrastruktur pengendalian banjir juga harus diikuti dengan perkembangan masyarakat kota tersebut. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta, akan berpengaruh terhadap infrastruktur yang akan dibangun. Contohnya adalah masalah drainase yang menjadi masalah utama yang menyebabkan banjir dan harus diatasi dengan baik.

?Permasalahan banjir juga bisa diatasi dengan masyarakat yang bisa menjaga lingkungan sekitar dan berani bertindak tegas terhadap pelanggar aturan seperti membuang sampah sembarangan, agar lingkungan terjaga dan terbebas dari banjir,? jelas Pitoyo.