Menghadapi bencana banjir di musim hujan mendatang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Jawa Tengah, mengaku telah menyusun langkah-langkah kesiapan. Sebagai siklus musim tahunan, banjir tetap akan menjadi ancaman masyarakat,

"Jadi PSDA akan mengadakan tindakan dalam pengelolaan bencana seperti pra bencana, saat bencana dan pascabencana," kata Ir Agus Purwadi CES kabid Sungai Waduk Pantai PSDA Jateng, Rabu pagi (19/9) di posko induk jalan Madukoro Semarang.

Posko yang berada di kantor di PSDA Jateng ini akan mulai dibuka 1 Oktober 2012 sampai 31 Maret 2013. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi 024-7608201 dan email seksipbp@yahoo.co.id.

Menurut catatan, di Jateng selama periode Oktober 2011 sampai April 2013 telah terjadi 112 bencana banjir yang menggenangi sawah 3.722 hektare, tambak 35 hektare, pemukiman 4.402 KK, jalan 14 km serta tanggul jebol 59 kali.

"Maka dalam rangka mengantisipasi musim hujan mendatang, kesiapsiagaan tetap diupayakan sejak sekarang guna memperkecil dampak kerugian karena banjir," kata Agus.

Langkah-langkah persiapan itu antara lain, penyediaan bahan banjiran dan peralatan seperti karung plastik (sand bag), kawat bronjong dan alat-alat berat seperti eksavator (tujuh unit), buldoser (satu unit), truk dump (lima unit) dan vibro roller (empat unit).

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan Waduk Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dinilai mendesak. Waduk itu perlu dibangun untuk bisa mengoptimalkan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun areal pertanian, khususnya di wilayah tadah hujan seperti Blora dan Grobogan. Gubernur Bibit Waluyo menyatakan, Waduk Banjarejo di Blora sesuai hasil kajian berpotensi dibangun setinggi 25 meter dengan panjang 2.000 meter. Menurutnya, pembangunan waduk ini diproyeksikan dapat menyuplai air di bendungan yang ada di Blora dan Grobogan. Salah satunya menyuplai Bendungan Dumpil, Kecamatan Ngaringan, Grobogan. Hasil pantauan gubernur di lapangan, baru-baru ini, Bendungan Dumpil yang dibangun tahun 1990 masih kokoh atau kuat. Namun, potensinya belum dapat dioptimalkan. Bendungan itu sebenarnya memiliki potensi mengaliri 11 ribu hektare lahan, tetapi kenyataannya baru bisa untuk menyuplai 4.469 hektare. Bibit menyatakan, Waduk Banjarejo memang perlu dibangun untuk bisa memberikan kontribusi ketahanan pangan di Jateng dan nasional. "Kini, rencana pembangunan ini masih menunggu kajian dari pemerintah pusat. Jika Waduk Banjarejo sudah dibangun, Bendung Dumpil sebenarnya bisa mengairi 11 ribu hektare lahan," katanya. Gubernur didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budi Yuwono mengaku telah mengecek calon lokasi pembangunan waduk. Diakuinya, pembangunan waduk ini membutuhkan tantangan berat. Selain membutuhkan 1.900 hektare lahan, proses pembangunannya juga akan lama karena harus melewati tahapan pembebasan tanah terlebih dulu. Sembari menunggu studi lanjutan rencana pembangunan Waduk Banjarejo, gubernur mengimbau masyarakat Blora dan Grobogan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan ribuan sumur lapang dan sumur pantek yang sudah ada di kedua wilayah tersebut. Menurut dia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air juga telah dilakukan di Todanan, Blora. Di mana, pemerintah membangun sumur di bawah lapisan tanah keras dengan kedalaman 20 meter dengan debit air 80 liter/detik.

Dalam hal potensi sumber daya air Indonesia menempati posisi ke lima dan itu berarti Indonesia mempunya sumber daya air yang berlimpah dengan jumlah sekitar 3.200 miliar meter kubik yang didapat dari 7.956 sungai dan 521 danau.

?Dengan potensi sumber daya air yang besar tersebut, masih belum dapat memenuhi dan belum dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat terutama untuk keperluan irigasi dan air baku,? ujar Mohammad Hasan dalam acara seminar Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2012 dengan tema Pengembangan Infrastruktur Bendungan yang Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB), Rabu (5/9), di Jakarta.

Sumber daya air yang baru dapat dimanfaatkan sekitar 25 persen untuk penyediaan air baku, air irigasi dan kebutuhan rumah tangga perkotaan dan industri. Selain itu, kebutuhan air untuk lahan beririgasi sekitar 7,2 juta ha baru sekitar 11 persen yang terlayani. Untuk itu Pembangunan bendungan untuk air irigasi, air baku industri dan rumah tangga dilakukan pemerintah di berbagai lokasi untuk kapasitas tampungan waduk sekitar 1,5 miliar meter sampai 2014.

Sedangkan pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air yang masih dalam proses perencanaan akan dibangun di berbagai lokasi seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua. ?Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air tersebut akan dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta yang direncanakan mencapai kapasitas terpasang sekitar 7.000 megawatt sampai dengan tahun 2020,? ujar Moh. Hasan.

Peningkatan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk bendungan yang telah ada perlu dilakukan untuk meningkatkan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan dan merupakan rangkaian dari pengembangan infrastruktur bendungan yang berkelanjutan.

Hasan mengingatkan perlunya perhatian mengenai upaya pembangunan dan pengelolaan bendungan untuk pengembangan infrastruktur bendungan yang berkelanjutan tersebut, harus merupakan bagian dari pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan seminar ini diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari anggota KNI-BB, para pakar bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN dan Pengelola Bendungan.

Turut hadir dalam tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono, Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dan Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal SDA Imam Agus Nugroho.(DatinSDA)

Acara Buka Bersama Satuan kerja BBWSPJ

Banjir adalah fenomena alam yang tidak bisa dihilangkan selama masih ada hujan. Pemerintah saat ini berupaya mengurangi resiko dari dampak banjir. Seperti halnya Jakarta yang dulunya banjir masih setinggi pinggang orang dewasa sekarang hanya semata kaki dan genangannya juga tidak sampai berhari-hari.

Hal tersebut dapat teratasi karena dibangunnya Banjir Kanal Timur (BKT) yang memotong lima sungai, yaitu Cakung, Sunter, Buaran, Cipinang dan Jati Kramat. Aliran kelima sungai tersebut langsung di buang ke laut, maka tidak ada air dari kelima sungai tersebut yang mengalir ke kawasan utara Jakarta. Disampaikan penjelasan Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dalam acara dialog radio RRI Pro 3, (8/8) di Jakarta.

?Pengendalian banjir tidak hanya dilakukan dengan upaya struktural, namun juga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air salah satunya adalah dengan melakukan konservasi sumber daya air secara keberlanjutan yang dimana keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Saat ini hampir semua water catchment area sudah berkurang sehingga menimbulkan genangan di saat hujan tiba,? ujar Pitoyo

Pitoyo menambahkan untuk mengurangi resiko banjir pemerintah melakukan normalisasi di tiga kali, yaitu Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Sunter yang saat ini masih dalam proses pekerjaan.

Sementara itu, menurut Kuswanto Sumi Atwojo dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pembangunan infrastruktur pengendalian banjir juga harus diikuti dengan perkembangan masyarakat kota tersebut. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta, akan berpengaruh terhadap infrastruktur yang akan dibangun. Contohnya adalah masalah drainase yang menjadi masalah utama yang menyebabkan banjir dan harus diatasi dengan baik.

?Permasalahan banjir juga bisa diatasi dengan masyarakat yang bisa menjaga lingkungan sekitar dan berani bertindak tegas terhadap pelanggar aturan seperti membuang sampah sembarangan, agar lingkungan terjaga dan terbebas dari banjir,? jelas Pitoyo.

Pembangunan Waduk Jatibarang ditargetkan selesai Januari 2014. Pembangunan Waduk Jatibarang menjadi salah satu upaya penanganan beberapa masalah yang terjadi di daerah Semarang dan sekitarnya. Pembangunannya Waduk Jatibarang memiliki daya tampung sebesar 2,6 juta m3/detik dan dapat mengurangi debit banjir hingga 170 m3/detik. Pembangunannya kini mencapai 37,51%. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali ? Juana, Isprasetya Basuki, Senin (6/2) di Jakarta.

Adapun permasalahan yang terjadi di daerah Semarang dan sekitarnya. Antara lain banjir besar yang sering melanda Semarang dan sekitarnya, kurangnya ketersediaan air baku, penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah berlebih dan intrusi air laut melalui sungai dan saluran air. Sebagai upaya penanganannya, BBWS Pemali ? Juana melakukan beberapa pekerjaan yakni normalisasi Kali Garang/Banjir Kanal Barat, Pembangunan Waduk Jatibarang dan Perbaikan drainase Kota Semarang.

Pembangunan fisik Waduk Jatibarang mencapai Rp 560 miliar. Normalisasi Kali Garang/Banjir Kanal Barat senilai Rp 289 miliar, Rehabilitasi Bendung Simongan sebesar Rp 37 miliar, Pekerjaan Fasilitas pemantauan banjir sekitar Rp 3 miliar. Keseluruhan dana tersebut berasal dari pinjaman JICA.

Waduk Jatibarang meliputi empat kelurahan yakni Jatibarang, Jatirejo, Kedungpane, dan Kandri, di dua wilayah Kecamatan meliputi Mijen serta Gunungpati, didahului dengan membendung Sungai Kreo untuk dibuat cofferdam. Pembangunan Waduk memiliki umur rencana selama 50 tahun bermanfaat sebagai air baku, energi listrik berkapasitas 1,5 MW (megawatt).

Kepala SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang Mohammad Mazid mengatakan, pembangunan Waduk Jatibarang didukung oleh pembangunan sarana dan fasilitas lain. Seperti, Japanese Memorial Park, Jogging track, serta desain kenyamanan sungai.

?Kami berupaya melakukan penanganan masalah yang terjadi di Semarang dan sektiarnya. Banjir besar yang sering terjadi, kurangnya ketersediaan air baku dan lingkungan sekitarnya. Selain pembangunan fisik Waduk Jatibarang, juga diperhatikan lingkungan sekitar. Yakni pembangunan Japanese Memorial Park, Semarang Boat Race, Semarang Boat Lake Kali Garang dan Trotoar pejalan kaki,? papar Mazid.

Upaya perbaikan Banjir Kanal Barat dan Kali Garang dilakukan dengan penggalian dasar sungai, perbaikan dan peninggian tanggul banjir, pembangunan dan perbaikan pelindung tebing dan bangunan drainase, pembangunan dinding penahan tanah, pelindungan pondasi jembatan dan pembangunan Kenyamanan Sungai.

Sementara itu, rehabilitasi Bendung Somongan dilakukan perbaikan permukaan tubuh bendungan dan kolam olakan, penggantian pintu-pintu air, perbaikan atap pelindung pintu dan pembangunan bangunan pemeliharaan. (ind)

Pusat Komunikasi Publik

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur PU tidak hanya dilihat dari bangunan fisiknya saja, tetapi juga bisa berfungsi dan berguna bagi masyarakat. Demikian? disampaikannya dalam acara pencanangan program Integrated Water Resources and Flood Management Project (IWRFMP) for Semarang yang bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Walikota Semarang Sukawi Sutarip, Dirjen Sumber Daya Air Iwan Nusyirwan, Kepala BBWS Pemali-Juwana Hartanto dan perwakilan Pemerintah Jepang.

Program yang didanai JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan kode loan IP-534 ini terdiri dari 3 komponen yakni normalisasi Kali Garang atau Banjir Kanal Barat Semarang dengan anggaran Rp237,7 miliar dan? pembangunan Waduk Jatibarang dengan anggaran Rp 548,5 miliar yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana. Sementara? komponen ketiga yaitu perbaikan drainase kota termasuk normalisasi Kal Semarang, Kali Asin dan Kali Baru akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya dengan anggaran Rp277,2 miliar.

Menteri PU mengatakan apabila program tersebut selesai tidak serta merta Semarang tidak akan pernah banjir lagi, namun akan meminimalisir terjadinya banjir. Pengendalian banjir di kota Semarang melalui pembangunan Waduk Jatibarang dan normalisasi Kali Garang didesain untuk mengendalikan banjir periode 50 tahunan. Disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan air baku khususnya Semarang bagian barat.

Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat intrusi air laut, amblesan, genangan rob serta memperbaiki lingkungan sepanjang aliran sungai serta dan merupakan bagian dari konservasi DAS Garang. Ditargetkan pembangunan fisik Waduk Jatibarang seluas 2 21,65 hektar ini dapat selesai pada pertengahan tahun 2013. "Prioritas awal adalah menyelesaikan pembangunan tapak bendungan dan jalan masuk ke arah Waduk. Baru setelah itu, daerah genangannya," ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana Hartanto.

Mengenai keberadaan Goa Kreo, Hartanto mengatakan bahwa Goa tersebut tetap ada dan akan dibangun jembatan sebagai akses menuju Goa tersebut. Sementara itu Walikota Semarang Sukawi Sutarip mengatakan disamping untuk pengendalian banjir kota Semarang, lokasi Waduk Jatibarang juga akan dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Juga akan dibangun pembangkit listrik Mini Hidro dengan kapasitas 1,5 megawatt.

Pada acara tersebut juga dicanangkan pembangunan Daerah Irigasi Lanang yang berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan luas 1.900 hektar yang saat ini merupakan sawah tadah hujan. Prasarana irigasi berupa Bendung Lanang telah dibangun sebelumnya. Pembangunan DI Lanang merpakan pengembangan dari DI Sidorejo (6.038 Ha) yang? merupakan bagian dari masterplan sistem irigasi Kedung Ombo. Dana untuk program ini berasal dari pinjaman JICA dengan kode loan IP-505 dan ditargetkan selesai tahun 2011.

Rapat_Koordinasi_Berkala_Ditjen