SEMARANG - Musim hujan berdampak pada penimbunan bendung utama Waduk Jatibarang. Pasalnya, pekerjaan di tubuh bendungan ini membutuhkan ketelitian dan tidak boleh bocor.

Karena itu, saat penghujan harus dihentikan.Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatibarang, M Mazid mengatakan, saat terjadi hujan penimbunan harus berhenti.

??Bila musim kemarau, pekerjaan penimbunan bisa dilembur selama 20 jam, tapi karena sekarang masuk penghujan, target pekerjaan di bendung utama ini relatif kecil.

Namun begitu, pekerjaan ini diharapkan rampung sesuai target sehingga proses penggenangan pada musim hujan 2013 sekitar November-Desember bisa dilakukan dan tidak mundur,?? kata Mazid.Dia mengungkapkan, tubuh bendungan tersebut nantinya memiliki tinggi 74 meter dengan panjang 200 meter dan lebar atas 10 meter.

Ketinggian tubuh bendungan tersebut turun 3 meter dari rencana awal setinggi 77 meter karena pada saat dilakukan penggalian telah mendapatkan pondasi yang bagus.

??Di dalam tubuh bendungan nantinya dilengkapi dengan konstruksi galeri dengan 300 anak tangga di bagian kanan dan kiri untuk keperluan inspeksi atau memantau tingkat keamanan seperti mendeteksi perilaku tubuh bendungan,?? katanya.

Sementara pekerjaan fisik lain seperti kompleks perkantoran yang digunakan untuk operasional bendungan lengkap dengan beberapa fasilitas seperti mushala, lapangan tenis dan voli, gudang alat, serta rumah pekerja sebanyak empat unit.

Proyek itu dijadikan satu paket dengan pembangunan jembatan penyeberangan Goa Kreo. Pekerjaan tersebut telah mencapai progres 83 persen dan diharapkan bisa selesai sekitar Maret tahun ini. Adapun pekerjaan spillway untuk limpasan air telah mencapai progres 85 persen dan masuk dalam tahap penyelesaian.

Menurut dia, pembangunan Waduk Jatibarang ini juga dilengkapi dengan fasilitas publik seperti taman bermain anak-anak, tempat kuliner dan cinderamata yang didesain dan ditata di daerah sabuk hijau.

??Di kawasan sabuk hijau sudah ada penataan bangunan-bangunan yang sedari awal telah didesain untuk mengontrol tingkat pertumbuhan bangunan. Ada juga sebuah fasilitas yang memungkinkan pengunjung bisa berinteraksi dengan monyet ekor panjang tanpa membahayakan pengunjung,?? katanya.

Terkait relokasi tujuh tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA lama yang terdapat di wilayah genangan, hingga kemarin sudah sampai pada tahap negosiasi dengan masyarakat. ??Tujuh tower ini akan direlokasi di luar genangan dan menjadi dua belas titik tower karena jarak jangkauan menjadi lebih panjang.

??Secara teknis, kami sudah tidak ada permasalahan dengan pihak PLN dalam relokasi tower tersebut. Kami masih melakukan negosiasi dengan masyarakat terkait lahan tempat relokasi tower,?? katanya.

PATI - Tidak hanya bendungan atau Waduk Gembong, Kabupaten Pati, yang membutuhkan antisipasi jika terjadi bencana. Ratusan bendungan lain di Indonesia juga membutuhkan rencana tindak darurat (RTD) ketika tempat penampungan air itu bermasalah.

?Umumnya, bendungan yang membutuhkan RTD tergolong tua atau letaknya sangat dekat dengan permukiman warga atau bahkan di tengah kota.

?Paling tidak ada 250 bendungan di Indonesia yang harus dibuatkan RTD. Nah, Bendungan Gembong termasuk yang sudah kami buatkan RTD,? ujar petugas dari Satker Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Sudarto, di Pati, Kamis (27/12).

Dia menjelaskan, Waduk Gembong merupakan bagian dari 34 bendungan lain yang tahun ini dilengkapi RTD. Adapun tahun depan ada 32 bendungan yang juga akan dilengkapi RTD, yang merupakan antisipasi bencana akibat kegagalan bendungan.

?Hasil kajian kami, kebetulan yang direkomendasi untuk dibuatkan RTD ada 64 bendungan. Itu dilaksanakan bertahap dalam dua tahun,? jelasnya.

Perawatan Rutin

Dalam kesempatan sosialisasi RTD Bendungan Gembong, Sudarto berharap masyarakat tidak merasa ketakutan. Karena RTD disusun bukan karena waduk akan jebol sehingga menimbulkan banjir.

Sejauh ini pihaknya sebagai pemilik bendungan melakukan perawatan rutin. Itu dilaksanakan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana sebagai pengelola bendungan.

Inspeksi rutin dilakukan setiap tahun. Adapun untuk inspeksi besar biasanya dilaksanakan setiap lima tahun. Hasil dari inspeksi akan ditindaklanjuti dengan perbaikan.

Mengenai usulan masyarakat agar bendungan di Pati lain, yakni Waduk Gunungrowo di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong juga dilengkapi RTD, Sudarto menyatakan akan mengakomodasi. Dia mengakui, Bendungan Gunungrowo yang berjarak tidak jauh dari Bendungan Gembong juga perlu diantisipasi dampak bahayanya. Sebab, bendungan itu umurnya tidak jauh berbeda dengan Ben?dungan Gembong.

Di kawasan BBWS Pemali Juwana, sudah delapan bendungan yang dilengkapi RTD, yakni Bendungan Gembong (Pati), Greneng dan Tempuran (Blora), Sanggeh, Simo, dan Nglanggon (Grobogan), serta Grawan dan Panohan di Rembang.

SEMARANG - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan, diprediksi akan penuh oleh sampah.

Tempat itu diperkirakan tak akan muat lagi menampung sampah-sampah yang terkumpul dari seluruh Kota Semarang. Sebab sekitar 800 ton sampah tiap hari dibuang ke tempat tersebut.

Guna memperpanjang usia TPA itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan segera membangun sejumlah tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

?Dewan telah menyetujui anggaran yang kami ajukan untuk pembangunan dua TPST, guna mengurangi laju sampah ke TPA Jatibarang. Rencananya, dua TPST itu akan kami bangun di wilayah Tambak Aji dan Kaligawe,? ungkap Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Muthohar.

Dia mengatakan, untuk pembangunan dua tempat sampah terpadu itu, DPRD telah menyetujui anggaran Rp 400 juta. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam APBD murni 2013. ?Jadi, tahun depan pembangunannya sudah bisa dilakukan. Nantinya TPST dikelola dengan swadaya warga,? ujarnya.

Menurut dia, nanti akan dibentuk beberapa kelompok dari masyarkat sekitar dengan kegiatan mengelola sampah. Harapannya sampah dari warga yang dibuang ke TPST, dapat dikelola menjadi kompos atau barang berguna lain. Jika ini berhasil, rencananya akan dibangun TPST di tempat lain. ?Di TPA Jatibarang saat ini juga sudah ada pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Setiap hari 250 ton sampah dikelola menjadi kompos, sehingga bisa memperpanjang usia TPA,? ujarnya.

Muthohar menambahkan, jika tidak dilakukan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang dan tidak dibangun TPST, dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan TPA sudah penuh oleh sampah. ?Setiap tahun, dari proses pengomposan sampah yang dilakukan oleh pihak swasta di Jatibarang, mampu memberikan masukan pendapatan ke daerah hingga Rp 280 juta per tahun,? tegasnya.

Tambah Alat Berat

Selain berencana membangun TPST, dalam pengelolaan sampah DKP Kota Semarang juga akan menambah dua alat berat baru untuk mendukung aktivitas pengerukan sampah di TPA Jatibarang. Penambahan dua alat berat tersebut dianggarkan hingga mencapai Rp 5 miliar pada APBD murni 2013. ??Penambahan alat baru ini dilakukan karena saat ini kondisi enam alat berat yang beroperasi sudah sering rusak. Jadi, fungsinya sudah tidak maksimal. Apalagi pada musim hujan, sampah yang menumpuk menjadi sangat sulit didorong dengan alat lama,?? kata Muthohar.

Kerusakan enam alat berat lama yang sudah ada, membuat pekerjaan perataan dan pengerukan sampah di TPA kurang maksimal. Apalagi topografi di TPA Jatibarang berbukit-bukit. Enam alat berat yang ada telah berusia lebih dari 18 tahun dan sudah tidak kuat lagi untuk mendorong tumpukan sampah. ??Dibutuhkan alat yang mumpuni agar sampah di TPA tidak semakin menumpuk di satu tempat saja. Dengan kondisi alat berat yang sudah uzur dan sering rusak, membuat kami harus mengeluarkan dana yang besar untuk perbaikan dan menyewa alat berat serupa ke pihak ketiga,?? tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan, kalangan Dewan sangat mendukung pembangunan TPST guna memecah penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Pengelolaan sampah memang harus menjadi perhatian serius. Tidak hanya menangani yang di bagian hulu, tapi juga di bagian hilir.

?Kami mendukung penanganan sampah yang ditangani dari bagian hulu sampai hilir. Tidak hanya urusan mengangkut sampah, tapi juga pengolaan sampahnya,? ujarnya.

Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-67 pada 3 Desember mendatang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti dengan resik-resik kali Banjir Kanal Barat mulai dari Jembatan Siliwangi hingga Jembatan Lemah Gempal, Jumat (30/11).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan BBWS Pemali Juana, konsultan dan kontraktor proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat tersebut sekaligus untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan contoh kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ir. Isprasetya Basuki MSc mengatakan, beberapa minggu menjelang selesainya proyek Normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat, masyarakat sudah banyak yang memanfaatkan bantaran sungai yang sudah tertata bagus sebagai tempat santai dan bercengkrama.

Namun begitu, kesadaran mereka untuk ikut memiliki dan memelihara kebersihan lingkungan sungai masih kurang. Hal itu bisa terlihat dengan banyaknya sampah plastik, botol air minum kemasan dan bungkus rokok yang dibuang sembarangan di bantaran maupun di sungai.

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan masih kurang meskipun kami sudah menyediakan tempat sampah di sepanjang bantaran sungai. Karena itu, kami ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa keberadaan sungai sekarang tidak hanya sebagai tempat mengalirkan sungai tetapi juga sebagai tempat rekreasi. Sebab kalau sungai ini bisa dijaga kelestariannya, niscaya manfaat yang kami harapkan bisa dinikmati bersama," kata Isprasetya didampingi Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Waduk Jatibarang, Ir M Mazid.

Selain jalan sehat dan resik-resik kali, bersamaan dengan hari Menanam Pohon Nasional pada 28 November lalu, BBWS juga melakukan kegiatan penanaman pohon di halaman Kantor Sampangan yang memiliki luas 1,8 hektare.

"Ada sekitar 50 pohon durian dari berbagai jenis seperti durian montong, petruk, matahari dan sunan yang akan ditanam di halaman Kantor Sampangan. Yang belum kami dapatkan adalah bibit pohon durian asli Gunung Pati, durian kanjeng," katanya.

[nggallery id=2]

PATI-Sedimentasi yang terjadi di dua waduk di Pati? cukup mengkhawatirkan. Itu berpengaruh besar pada daya tampung waduk yang kini hanya tersisa tinggal separo dari total kapasitas. "Tampungan Waduk Gunungrowo dan Gembong di Pati semakin kecil. Daya tampung itu berkurang lebih dari separo," ujar Kasi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Drs Suroto MSi, beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut tidak luput dari perhatian pemerintah, sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan pengerukan, dan sekaligus penataan infrastruktur lain yang fungsinya semakin menurun. Upaya pembenahan tersebut bakal dilakukan tahun ini dan 2013. Itu untuk menjaga keamanan bendungan atau waduk. "Penataan ini bertujuan jangan sampai kejadian jebolnya Situ Gintung terjadi di Jawa Tengah. Makanya ada sembilan bendungan di Jawa Tengah yang akan ditata, termasuk Waduk Gunungrowo dan Gembong," tandasnya. Koordinator Petugas Penjaga Waduk Pati Suwono mengatakan, pembenahan tempat penampungan dan pengendali air itu sudah saatnya dibenahi secara menyeluruh. Itu agar fungsinya bisa kembali seperti semula dan aman bagi masyarakat sekitar. Bukan sebatas untuk mencukupi kebutuhan irigasi petani di Kecamatang Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Juwana, Pati, dan Margorejo, keberadaan dua waduk juga dimanfaatkan untuk suplai air baku.? Warga sekitar waduk, pun mendapat berkah dari penampungan air yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Mereka dapat mencari nafkah dengan mencari ikan di waduk. Menurut Suwono, saat ini air yang tersisa di Waduk Gunungrowo hanya tinggal 500 ribu meter kubik. Adapun Waduk Gembong tersisa sekitar 700 ribu meter kubik. "Penyaluran air terakhir terjadi pada September lalu untuk petani. Setelah itu kami tutup hingga nanti pada musim tanam tahun depan (April)," katanya.(H49-23)

Pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya kegiatan ekonomi saat ini memunculkan tantangan-tantangan di bidang ketahanan air. Oleh karenanya, Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air ( Jaknas SDA) perlu segera dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan yang handal.

Demikian isi sambutan Direktur Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam acara Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Wilayah Sungai Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara (9/10) di Manado, yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, Mudjiadi. Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara ini juga dihadiri oleh Gubernur Aceh, Kepala Proyek Unit Administrasi Asian Development Bank (ADB), Direktur Bina Penatagunaan SDA Kementerian PU dan perwakilan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air saat ini sering memicu konflik dalam penggunaan air antar petani, pengguna maupun masyarakat hulu dan hilir. ?Untuk mewujudkan keterpaduan itu, Pola dan Rencana Pengelolaan SDA di wilayah sungai harus disusun secara terkoordinasi di seluruh pemangku kepentingan?, ujar Mudjiadi.

Berdasarkan Jaknas Pengelolaan SDA, penyusunan Pola dan Rencana untuk 131 Wilayah Sungai (WS) harus selesai pada tahun 2015.?Tugas ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa dicapai. Untuk menunjang hal inilah kegiatan Capacity Development Technical Assistant ini dilaksanakan agar tercipta SDM yang memadai dan mekanisme kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah yang prima?, jelas Mudjiadi.

Kegiatan yang didanai oleh ADB melalui hibah CDTA 7849-INO: Water Resources and River Basin Management ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Dinas Pengelolaan SDA jawa Tengah dan Technical Assistant Team Leader untuk membahas rancangan awal strategi nasional peningkatan kapasitas pengelolaan SDA. Lokakarya dilanjutkan keesokan harinya untuk memformulasikan hasil pemaparan dan diskusi dalam menentukan langkah-langkah strategis nasional serta menyusun rencana kerja 2 tahun.

?Hal tersebut sesuai dengan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Evaluasi Lakip Instansi Pemerintah, dan Instruksi Menteri PU No. 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Lakip di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,? ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan dalam acara Pembinaan Penyusunan Lakip, (17/10), di Semarang.

Penyusunan LAKIP yang benar akan sangat membantu dalam evaluasi kinerja BBWS/BWS dan menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten. Untuk itu diperlukan adanya komitmen antara pimpinan dan seluruh jajarannya dalam penyusunan LAKIP.

Moh. Hasan mengatakan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) merupakan rangkuman laporan akuntabilitas kinerja dari BBWS, BWS dan Satker di daerah dan Satker Pusat yang disampaikan secara berjenjang sesuai dengan INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Misi Ditjen SDA tahun 2010 - 2014 adalah menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberadaan sumber daya air yang berkelanjutan, pemanfaatan SDA serta meminimalkan dampak daya rusak air seperti yang tertuang dalam Renstra Ditjen SDA 2010 ? 2014 yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat capaian kinerja Ditjen SDA di setiap BBWS atau BWS sebagai unit Pengelola Wilayah Sungai harus mempunyai atau memulai menyusun Renstra 5 tahunan yang dirinci berdasarkan kegiatan per tahunan yang disebut dengan perencanaan stratejik dan merupakan penjabaran atau bagian dari Renstra Ditjen SDA.

Moh. Hasan berharap seluruh pimpinan dan staf balai, baik Satker dan SNVT berkomitmen untuk menyusun LAKIP tahun 2012 dan menyampaikan kepada Ditjen SDA secara tepat waktu dan selanjutnya memberikan kontribusi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berkaitan dengan target Millenium Development Goals (MDGs), pemerintah telah mencanangkan program penyediaan air bersih melalui penambahan 10 juta sambungan rumah sampai dengan tahun 2015.

Untuk mencapai target MDGs tersebut, dukungan pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembangunan jaringan air baku di kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) yang dibagi menjadi tiga kawasan. Hal tersebut disampaikan Kepala BBWS Pemali Juana, di sela-sela rangkaian acara Rakertas (Rapat Kerja Terbatas) Ditjen Sumber Daya Air (5/10), di Jakarta.

?Kawasan Bregas I dibangun melalui mata air Banyumudal-Serang-Yamansari dengan debit air mencapai 250 ltr/det yang pembangunannya sudah mencapai 98 persen, pembangunan kawasan Bregas II berasal dari mata air Tuk Suci ke daerah Camber Kalibakung dengan debit air 250 ltr/det dan kawasan Bregas III berasal dari mata air Suniarsih ke Camber Sarwan,? ujar Kepala BBWS Pemali Juana Isprasetya Basuki, (5/10), di Jakarta.

Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas ini menelan total biaya 243 milyar, yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas I (Banyumudal-Serang-Yamansari), Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas II (Tuk Suci), dan Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas III (Tuk Suniarsih)

Secara nasional tingkat layanan air bersih sampai saat ini ? 41 persen di perkotaan, dan ? 8 persen di pedesaan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah, tingkat air bersih perkotaan ? 33 persen dan di pedesaan ? 8 persen.

Isprasetya mengatakan untuk mendukung program jaringan air baku kawasan Bregas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah menyepakati target penambahan penyediaan air baku untuk air minum di tiga kawasan tersebut dengan total debit secara keseluruhan 650 ltr/det.

Maksud dari pembangunan jaringan air baku Bregas ini adalah menyediakan prasarana jaringan air baku untuk air minum sepanjang ? 20 km. Tujuan dari kegiatan pembangunan jaringan air baku kawasan Bregas ini adalah untuk tambahan pasokan air baku untuk air minum kawasan Bregas secara bertahap.

Penggelontoran 1.500 liter per detik debit air dari Bendung Kelambu, Kabupaten Grobogan hari Rabu semalam (19/9) menuju ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kudu di Kecamatan Genuk, Semarang diharapkan akan mengatasi krisis air di wilayah Semarang Timur.

Dipastikan sebanyak 45 ribu KK pelanggan PDAM paling lambat hari Jumat (21/9) besok akan bisa menikmati air PDAM kembali.

Kabag Irigasi dan Air Baku PSDA, Lukito mengatakan pasokan air dari Bendung Kelambu itu akan tiba di Kudu Semarang setelah jam enam sore hari Kamis ini. Sebab laju air harus menempuh waktu 36 jam melalui saluran yang dibangun oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan jarak 40,58 kilometer.

Pasokan air itu memang diharapkan akan segera mengatasi krisis air yang telah terjadi sejak beberapa hari di wilayah Semarang Timur, sehingga sekitar 45 KK pelanggan tidak menerima air.

"Jadi jumlah 1.500 liter per detik yang semalam kami alirkan dari Kelambu itu akan menambah debit yang semula hanya 300 liter per detik," kata Lukito, saat meninjau IPA Kudu, Kamis (20/9) siang.

Menurutnya, hari ini pasokan air ke sebagian wilayah di Semarang Timur mulai kembali normal. "Namun pada Kamis (20/9) ini dari sisa debit 300 liter per detik yang masih ada sudah bisa didistribusikan ke sebagian wilayah seperti di Pedurungan dan Tlogosari," kata sambung Lukito.

Menghadapi bencana banjir di musim hujan mendatang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) provinsi Jawa Tengah, mengaku telah menyusun langkah-langkah kesiapan. Sebagai siklus musim tahunan, banjir tetap akan menjadi ancaman masyarakat,

"Jadi PSDA akan mengadakan tindakan dalam pengelolaan bencana seperti pra bencana, saat bencana dan pascabencana," kata Ir Agus Purwadi CES kabid Sungai Waduk Pantai PSDA Jateng, Rabu pagi (19/9) di posko induk jalan Madukoro Semarang.

Posko yang berada di kantor di PSDA Jateng ini akan mulai dibuka 1 Oktober 2012 sampai 31 Maret 2013. Adapun nomor telepon yang bisa dihubungi 024-7608201 dan email seksipbp@yahoo.co.id.

Menurut catatan, di Jateng selama periode Oktober 2011 sampai April 2013 telah terjadi 112 bencana banjir yang menggenangi sawah 3.722 hektare, tambak 35 hektare, pemukiman 4.402 KK, jalan 14 km serta tanggul jebol 59 kali.

"Maka dalam rangka mengantisipasi musim hujan mendatang, kesiapsiagaan tetap diupayakan sejak sekarang guna memperkecil dampak kerugian karena banjir," kata Agus.

Langkah-langkah persiapan itu antara lain, penyediaan bahan banjiran dan peralatan seperti karung plastik (sand bag), kawat bronjong dan alat-alat berat seperti eksavator (tujuh unit), buldoser (satu unit), truk dump (lima unit) dan vibro roller (empat unit).

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan Waduk Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dinilai mendesak. Waduk itu perlu dibangun untuk bisa mengoptimalkan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun areal pertanian, khususnya di wilayah tadah hujan seperti Blora dan Grobogan. Gubernur Bibit Waluyo menyatakan, Waduk Banjarejo di Blora sesuai hasil kajian berpotensi dibangun setinggi 25 meter dengan panjang 2.000 meter. Menurutnya, pembangunan waduk ini diproyeksikan dapat menyuplai air di bendungan yang ada di Blora dan Grobogan. Salah satunya menyuplai Bendungan Dumpil, Kecamatan Ngaringan, Grobogan. Hasil pantauan gubernur di lapangan, baru-baru ini, Bendungan Dumpil yang dibangun tahun 1990 masih kokoh atau kuat. Namun, potensinya belum dapat dioptimalkan. Bendungan itu sebenarnya memiliki potensi mengaliri 11 ribu hektare lahan, tetapi kenyataannya baru bisa untuk menyuplai 4.469 hektare. Bibit menyatakan, Waduk Banjarejo memang perlu dibangun untuk bisa memberikan kontribusi ketahanan pangan di Jateng dan nasional. "Kini, rencana pembangunan ini masih menunggu kajian dari pemerintah pusat. Jika Waduk Banjarejo sudah dibangun, Bendung Dumpil sebenarnya bisa mengairi 11 ribu hektare lahan," katanya. Gubernur didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budi Yuwono mengaku telah mengecek calon lokasi pembangunan waduk. Diakuinya, pembangunan waduk ini membutuhkan tantangan berat. Selain membutuhkan 1.900 hektare lahan, proses pembangunannya juga akan lama karena harus melewati tahapan pembebasan tanah terlebih dulu. Sembari menunggu studi lanjutan rencana pembangunan Waduk Banjarejo, gubernur mengimbau masyarakat Blora dan Grobogan untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan ribuan sumur lapang dan sumur pantek yang sudah ada di kedua wilayah tersebut. Menurut dia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air juga telah dilakukan di Todanan, Blora. Di mana, pemerintah membangun sumur di bawah lapisan tanah keras dengan kedalaman 20 meter dengan debit air 80 liter/detik.