Baru sebulan berlalu, warga di wilayah Kecamatan Gubug kembali terancam bencana banjir. Hal ini menyusul naiknya elevasi Sungai Tuntang akibat hujan yang mengguyur sejak Rabu (9/11/2016).

Akibat naiknya cepat, sebagian air sungai ini sudah melimpah keluar melewati tanggul yang posisinya agak rendah. Menjelang petang, limpasan air yang sudah mulai mendekati areal perkampungan di beberapa desa. Antara lain, Desa Penadaran, dan Ngroto.

?Hujan hari ini intensitasnya tinggi sekali karena berlangsung sejak pukul 13.00 WIB sampai menjelang petang belum berhenti. Kondisi ini menjadikan elevasi Sungai Tuntang naik tajam dan sebagian air sudah limpas. Kami sudah menetapkan status siaga I untuk wilayah Gubug,? kata Kepala BPBD Grobogan Agus Sulaksono.

Informasi yang didapat menyebutkan, jika sudah ada ruas tanggul jebol di Desa Ngroto. Namun, kabar ini dibantah oleh Agus Sulaksono. ?Belum ada laporan soal tanggul jebol. Kalau kemarin memang ada ruas yang jebol sedikit dan sudah kita tutup. Kita harapkan, tanggul itu masih kuat menahan arus air,? cetusnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya sudah mengerahkan tim untuk stand by dan siaga di wilayah Gubug. Kemudian, berbagai peralatan penanganan bencana juga sudah disiapkan.

?Semua tim penanggulangan bencana sudah kita siagakan semuanya. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Para relawan juga menyatakan kesiapannya untuk turun jika sewaktu-waktu diperlukan,? katanya.

Seperti diketahui, pada 9 Oktober lalu, bencana banjir sempat melanda wilayah Gubug, Tegowanu dan Godong. Dalam musibah ini, ada ribuan rumah terendam banjir, dan ratusan hektar sawah tergenang. Bencana yang terjadi saat itu disebabkan adanya beberapa titik tanggul Sungai Tuntang jebol.

GROBOGAN, ? Ribuan rumah di Kabupaten Grobogan terendam banjir setelah tanggul Sungai Tuntang Jebol setelah diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Data relawan Partai Keadilan Sejahtera di Grobogan menyebutkan setidaknya terdapat tiga titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. ?Ternyata ada tiga titik tanggul yang jebol, dua titik di desa Ngroto dan satu di desa papanrejo. Sejak Senin dini hari air sudah masuk ke pemukiman warga hingga setengah meter lebih. 1 tanggul anak sungai Tuntang juga ada yang jebol di Tanggirejo,? kata Nur Edy, salah satu relawan PKS di Grobogan, Selasa (11/10) dilansir dari laman resmi PKS. Dia menuturkan, luapan air mulai meluas ke beberapa desa sejak Senin pagi. Hingga saat ini terdapat 12 desa di Grobogan yang tergenang oleh Air luapan sungai Tuntang. Air tidak hanya menggenangi rumah penduduk saja, namun hingga ke ruas jalan dan membuat lumpuh Jalan Raya Gubug ? Salatiga lumpuh. ?Sempat Jalan Gubug ? Salatiga Lumpuh, selain itu Gubug ? Ginggang juga lumpuh, bahkan sampai 50 cm banjirnya. Saat ini air sdh mulai mengarah ke tegowanu, jalannya sudah bisa dilalui normal. Ada sekitar 2000 rumah kebanjiran dari 12 Desa.? kata Nur Edi. Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Grobogan dengan sigap mendirikan posko peduli banjir Grobogan di Gubug. Nur Edy mengatakan bahwa senin malam Relawan PKS telah membagikan ratusan nasi bungkus serta mie instan ke warga dan mendistribusikan air bersih. ?Alhamdulillah kita bisa mendistribusikan beberapa makanan dan air bersih. Ahad malam, bersama Masyarakat kita membantu proses evakuasi masyarakat di desa Tanggirejo, Sukorejo, dan Gebangan,? tandas Nur Edy.

Sufron (59) memilih tetap berdiam di rumah meski tempat tinggalnya di RT 4 RW 4 Dukuh Kalitagih, Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terendam banjir setinggi lutut orang dewasa.

Pria yang sehari-hari bertani itu pun tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena lahan yang ia garap juga terendam banjir luapan Sungai Tuntang sejak Kamis (10/11/2016) pagi. Himbauan untuk mengungsi sudah ia dapatkan namun ia memilih tetap bertahan di rumah. "Sudah biasa banjir seperti ini, jadi di rumah saja," bebernya singkat. Saat di rumah, ia merasa lebih mudah mengawasi harta bendanya. Ia khawatir akan ada barang yang hilang jika ia harus mengungsi ke tempat saudara atau tempat yang lebih tinggi. "Luapan kali ini memang lebih parah dari biasanya, tadi dapat kabar juga akan ada limpahan air dari hulu, ya siap-siap saja, paling anak istri nanti ketempat saudara saya tetap dirumah," imbuhnya.

SEMARANG ? Setidaknya ada 17 sungai berpotensi banjir dan longsor yang mengancam wilayah di eks Karesidenan Semarang. Lambatnya normalisasi sungai dan kesalahan tata kelola lahan di wilayah hulu menjadi penyebab banjir.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, Prasetyo Budhi Yuwono menjelaskan sungai Sungai Bringin, Plumbon, Sringin, dan Babon mengancam Kota Semarang bagian barat dan timur. Belum dinormalisasinya Banjir Kanal Timur menjadi salah satu penyebab banjir. Debit air saat hujan tak sebanding dengan kapasitas sungai yang semakin mendangkal.

Di Semarang Utara sudah rutin terkena banjir rob dari air laut terutama di wilayah Kaligawe dan Genuk. Sementara Semarang bagian tengah aman.

?Untuk penangananya, Banjir Kanal Timur dan Sringin sudah teken kontrak. Tahun 2017 dikerjakan, anggaran dari APBN. Kali Bringin dikerjakan kalau tanah sudah bebas,? kata Prasetyo, Minggu (9/10).

Untuk megatasi rob, pembangunan tanggul laut sepanjang 4 Km dengan anggaran Rp 480 M dari Kementerian PUPR akan dimulai 2017. Penandatanganan kontrak dijadwalkan akhir 2016.

Di Kendal, setidaknya ada empat sungai yang sering terjadi banjir. Sungai Kendal, Buntu, Blorong, Waridin. Disebabkan adanya perubahan tata guna lahan di hulu sungai. Sehingga debit air selalu lebih besar dari kapasitas sungai. Satu sungai lainya, Bodri juga sering kali mengancam warga namun longsor. Disebabkan geografis pinggir sungai yang curam. Untuk penanganan sungai penyebab banjir, telah dilakukan normaliasi namun bertahap. Sama halnya dengan pembangunan tanggul di Sungai Bodri. Jika dihitung, untuk membangun tanggul Sungai Bodri saja dibutuhkan anggaran Rp 5 triliun.

?Kalau total anggaran untuk penanganan setiap tahunnya dari APBD provinsi Rp 25 miliar. Cukup kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan total,? lajutnya.

Di Demak ada Sungai KB 1 dan KB 15 yang penangananya masuk APBN 2017. Sungai Jragung dan Cabean ditangani 2018 dan dilalkukan secara multiyears. Sungai ini mengancam banjir di wilayah Guntur Demak dan Tegowanu Grobogan. Kali Wulan menjadi satu sungai lain yang juga mengancam warga Demak.

Warga Grobogan di pinggir Kali Lusi juga harus waspada saat musim hujan. Sampai saat ini belum ada pengendali air untuk sungai yang berhulu di Kabupaten Blora ini. Lainhalnya dengan Kali Serang yang sudah dikendalikan melalui Waduk Kedung Ombo. Satu wilayah lain di Gerobogan yang sering terkena banjir adalah Ngroto. Wilayah ini sering terkena luapan air dari Sungai Tuntang.

?Ngroto ini adalah titik kontrol luapan air Sungai Tuntang semenjak jaman Belanda. Jika debit air tinggi, pasti meluber ke Ngroto. Untuk Kali Lusi, sedang dilakukan kajian dari BBWS,? jelasnya.

Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga menjadi dua wilayah di eks Karesidenan Semarang yang aman dari luapan sungai. Jika sampai terjadi banjir, disebabkan sistem drainase yang buruk.

SEMARANG -Meskipun pekerjaan fisik Kali Tenggang dan Sringin segera dilakukan, masih ada lahan yang belum dibebaskan. Di Kali Tenggang, ada tujuh bidang tanah seluas 14.928 meter persegi yang belum dibebaskan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai-Pantai II Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Riyadi menjelaskan pekerjaan fisik tetap akan dilaksanakan pada 2017. Pihaknya akan memberikan surat kepada Pemkot, untuk mengerjakan titik yang bisa digarap. ??Dalam melakukan pekerjaan fisik, Pemkot Semarang juga akan melakukan pembebasan lahan,?? katanya, Jumat (7/10).

Riyadi menjelaskan, anggaran paket I Kali Sringin sebesar Rp. 214 miliar. Untuk paket II Kali Tenggang, dialokasikan Rp 273 miliar, ditambah supervisi kedua sungai tersebut, sekitar Rp 15 miliar. ??Paket III yakni pekerjaan pembangunan tanggul pantai dan membuat kolam retensi. Saat ini masih dalam tahap desain. Program itu masih lama, karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Anggaran semuanya dari pemerintah pusat,?? tambah Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih.

Belum Sepakat

Terpisah, Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Suryanto Edi menerangkan, tujuh bidang lahan di Kali Tenggang yang belum dibebaskan karena pemilik yang belum sepakat soal harga. ?Enam lahan itu berada di Kelurahan Terboyo, sementara sisanya di Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari,? kata dia.

Sementara itu, dari pantauaan Suara Merdeka, Jumat (7/10) siang, talut di sepanjang Kali Tenggang di Kampung Tenggang, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, rusak dan sebagian ambrol. Aliran sungai makin mengecil karena tidak jauh dari jembatan kampung, diurug untuk jalan kampung.

Warga meminta upaya normalisasi dan pelebaran Kali Tenggang dapat segera dilakukan. Sudah puluhan tahun mereka hidup di lingkungan rawan banjir dan rob. Salah satu warga Kampung Tenggang RT 05 / RW07, Eko Subroto, menuturkan banjir dan rob, dalam beberapa bulan terakhir ini semakin parah. Setiap hujan deras, Kali Tenggang selalu meluap. Banjir dan rob masuk ke perkampungan warga dan juga jalan Kaligawe Raya, hingga menghambat arus lalu lintas. Genangan air di perkampungan, sudah sampai di atas lutut orang dewasa. Sudah banyak rumah warga yang terendam dan terpaksa ditinggikan. ??Kami berharap, upaya normalisasi dan pelebaran segera dilakukan. Dari dulu sampai sekarang, kami terus menunggu.

Padahal ganti rugi sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap warga yang bangunannya akan terimbas pelebaran kali. Bangunan seperti rumah sudah dibongkar,? ujar Eko.

Warga lain, Maman Sutarman (50), mengatakan sekitar 20 tahun lalu, lebar kali masih mencapai 20 meter, dengan kedalaman 5-7 meter. Saat ini tinggal 10 meter dengan kedalaman 3-4 meter. Air di kali kala itu juga masih jernih. Sungai itu sekarang menyempit. Selain karena sedimentasi, juga karena ada sejumlah titik di pinggiran kali, yang diuruk menjadi pemukiman. Di Kali Sringin, talut sepanjang 10 meter di samping Masjid Baitul Izzah Ngilir, Terboyo Wetan, sudah sebulan ini ambrol dan belum diperbaiki.

Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, maka jalan Kampung Ngilir akan terputus. Nur Aini (56) warga Trimulyo yang kini tinggal di Genuksari, menjelaskan genangan air yang selalu menggenangi kawasan itu, karena rob dari Kali Sringin. Menurutnya, hal yang sama juga terjadi di Kali Sringin II, di samping Jalan Industri Terboyo. Upaya membangun Kali Sringin II, untuk mengatasi rob pun tidak menyelesaikan masalah.

Pembangunan jaringan baru untuk menambah pasokan air baku bagi irigasi dan SPAM Bregas Pembangunan saluran air baku ini sangat krusial. Jaringan akan menyuplai irigasi dan sistem penyediaan air minum (SPAM) kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal,dan Kabupaten Tegal/Slawi (Bregas). Penambahan pasokan air baku ini karena posisi Pantura yang dekat dengan laut sehingga daerah ini sulit memenuhi ketersediaan air bersih terutama di musim kemarau. Pada saat bersamaan daerah pegunungan di Jawa Tengah memiliki banyak mata air baku yang tidak termanfaatkan. Pembangunan Jaringan Air Baku kawasan Bregas adalah bagian dari target kerja Ditjen SDA untuk tahun 2015-2019. Sebelumnya Bregas I dibangun melalui mata air Banyumudal-Serang-Yamansari dengan debit air mencapai 250 liter/detik. Sedangkan Bregas II berasal dari mata air Tuk Suci ke daerah Camber Kalibakung dengan debit air 250 liter/detik sedangkan tahap ke III berasal dari mata air Suniarsih ke Camber Sarwan dengan kapasitas 150 liter/detik. Pembangunan jaringan air baku merupakan komitmen permerintah untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs) dimana pada 2019 seluruh rumah tangga di Indnesia memiliki akses ke sumber air bersih. Kepala BBWS Pemali Juana Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa Bregas merupakan prioritas utama untuk kawasan Pantura Jawa (untuk wilayah Brebes, Tegal dan Slawi) yang hingga kini masih sering kekurangan air bersih.

Aplikasi PDSDA PAI Versi 2 ini merupakan pengembangan dari Versi 1. Aplikasi PDSDA PAI V2 ini sudah bisa di instal dalam OS Windows 32 bit dan 64bit, jadi laptop yang 64 bit sudah dapat menjalankan aplikasi ini dengan lancar , untuk migrasi dari v1 ke v2 cukup mudah, cukup dengan copy folder data dan pai peta ke dalam folder pdsda pai v2, kemudian jalankan seperti biasa, maka otomatis akan bisa di jalankan tanpa hambatan. untuk mendownload aplikasi ini silakan klik Download Software PDSDA PAI V2 Disini ..

Berbagai atraksi seperti water show, wahana permainan, hingga panggung hiburan yang menyuguhkan puluhan artis Ibu Kota memeriahkan Pesta Rakyat Jateng Fair 2016. Acara tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (5/8/2016), pukul 20.30 WIB. Jateng Fair 2016 kembali diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Pemprov Jateng ke-66. Acara tersebut dihelat selama 31 hari, mulai Jumat 5 Agustus sampai Minggu, 4 September 2016 di Area PRPP Jateng, di Semarang. "Acara ini diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia, dari Jawa Tengah, semoga ke depannya kita akan bawa market dari pasar ekonomi ASEAN ke sini," ujar Ganjar Pranowo, dalam pembukaan Jateng Fair 2016. "Tahun ini Jateng Fair menyuguhkan sesuatu yang lebih meriah, tak kurang dari 500 booth stan, dancing fontain di tamansari, 57 artis nasional, hingga kesenian daerah dari 35 kabupaten dan kota," ujar Direktur Utama PT PRPP, Titah Listyorini selaku penyelenggara, saat pembukaan Jateng Fair 2016. Tak hanya itu ia pun menjelaskan konsep tahun ini dimeriahkan juga oleh lomba-lomba seperti foto, Miss?Jateng Fair?2016, Lomba Memasak, Lomba Fotografi, hingga Artis Corner. Wisatawan yang datang pun berhak mendapatkan doorprize berupa satu unit mobil Datsun, lima sepeda motor, serta handphone. Pengunjung dapat menikmati tarian air dari dancing fontain mulai sore hari saat Jateng Fair dibuka, pukul pukul 16.00-23.30. Sementara hari Minggu, buka mulai jam 10.00-23.00 dengan harga tiket Rp 15.000, sedangkan Jumat-Minggu harga tiket Rp 20.000. Dengan konsep yang baru tersebut, penyelenggara menargetkan 1 juta wisatawan yang datang, dengan target transaksi Rp 200 miliar.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan memberikan Penghargaan Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Tingkat Nasional 2016 pada 1 Agustus 2016 di Banjarmasin. Penghargaan tersebut terdiri atas Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional yang pada tahun 2016 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-9 (kesembilan) sejak tahun 2008, dan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai, Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB), Pemilihan Petugas OP Bendung Tingkat Nasional yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015.

Kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang untuk berkompetisi tetapi juga sebagai wahana silaturahmi dan tukar pengalaman yang baik antar wakil dari Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam peningkatan kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. Sebagai apresiasi, peserta yang terbaik tentunya perlu diberikan penghargaan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dengan total luas irigasi 9.136.028 Ha mencakup ketentuan sebagai berikut yaitu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah sebanyak 406 D.I. dengan luasan 3.142.532 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Provinsi sebanyak 1.296 D.I. dengan luasan 1.634.467 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 54.589 D.I. dengan luasan 4.359.028 Ha. Kewenangan tersebut meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Dengan adanya penetapan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pengelolaan irigasi antara lain melalui penyelenggaraan O&P Irigasi dan Rawa secara baik dan benar, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan air irigasi khususnya kepada para petani dalam upaya peningkatan produktifitas padi untuk mendukung kedaulatan pangan yang menjadi target Kabinet Kerja Periode 2015-2019.

Mudjiadi menambahkan bahwa selain irigasi dan rawa, sungai juga memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat menyebabkan adanya kecenderungan lahan-lahan di sekitar sungai dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, sehingga telah mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai.

Satu hal yang sangat mengembirakan bahwa saat ini telah tumbuh dengan pesat rasa kepedulian masyarakat akan sungai, yang terbentuk dalam wadah komunitas peduli sungai dengan berbagai macam kepeduliannya, seperti misalnya peduli terhadap penataan lingkungan persungaian, peduli terhadap kualitas air sungai/pencemaran, peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan penggunaan bantaran dan sempadan, dll, yang pada dasarnya muncul rasa memiliki terhadap sumber air/sungai di lingkungannya. Pemerintah pun memberikan apresiasi kepada para komunitas peduli sungai ini.

Di samping itu, bendungan juga merupakan prasarana sumber daya air yang memiliki nilai investasi tinggi dan mempunyai fungsi vital bagi kehidupan manusia. Selain mempunyai manfaat yang besar khususnya untuk penyediaan air baku baik itu untuk irigasi, air minum, hingga kebutuhan pembangkit listrik, bendungan juga mempunyai potensi bahaya yang besar jika mengalami kegagalan/keruntuhan, hal ini akan mengakibatkan dampak yang luar biasa berupa kerugian material/harta benda, hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya yang mungkin tidak sedikit jumlahnya.

Mudjiadi melanjutkan, untuk mengarahkan potensi manfaat maupun mengendalikan potensi bahaya ini dapat terpenuhi jika dikelola dengan baik. Aspek pengelolaan bendungan termasuk di dalamnya pengoperasian dan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air serta keamanan bendungan. Aspek pengelolaan ini dapat tercapai jika didukung antara lain oleh peran institusi/kelembagaan dan SDM yang handal. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan ?Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas OP Bendungan? dalam rangka selain untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi SDM pelaksana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, sekaligus untuk memberikan motivasi pembina dalam hal ini Balai di daerah untuk menata institusi/kelembagaan pengelola bendungan (UPB) khususnya dalam menghadapi tantangan ke depan yaitu terkait dengan Program Pemerintah yang direncanakan akan membangun 65 bendungan dalam 4 tahun ke depan.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan nonkonstruksi di setiap Unit Kerja, Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu. SMM tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, dengan maksud untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan, dan peningkatan bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.