Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dalam beberap bulan terakhir ini akan mengeringkan Waduk Gunungrowo. Ini berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan berkala pada menara pintu pengambilan (intake) waduk tersebut. Pengeringan Waduk Gunungrowo tersebut rencananya akan berlangsung selama 3 bulan, mulai September mendatang. Dan selama pengeringan tersebut, air sudah mulai dikeluarkan dari waduk di sepanjang aliran Waduk Gunungrowo.

Pengeringan itu, terkait dengan perbaikan-perbaikan Waduk Gunungrowo. Dan saat ini, air waduk sudah dikeluarkan terus, sejak beberapa hari terakhir ini. Kalau tidak segera ditangani, berdampak waduk akan bocor terus.

Pihak BBWS akan melakukan pengeringan lebih dulu. Meski berlangsung pengeringan, pengeluaran air telah dikoordinasikan dengan Paguyuban Petani Pemakai Air (P3A) Ngudi Rahayu. Sehingga petani dapat memanfaatkan air waduk, untuk keperluan irigasi tanaman pertanian.

Air yang dikeluarkan itu, dialihkan untuk pertanian. Artinya, air yang masih tersisa di sungai-sungai di sepanjang aliran Waduk Gunungrowo, dapat memanfaatkan untuk tanaman pertaniannya. Terutama tanaman-tanaman pertanian palawija yang tidak banyak membutuhkan irigasi. Karena sekarang ini pengelolaan air, tidak oleh instansi, tapi oleh P3A yang memanfaatkan air dari Waduk Gunungrowo.

Yunitta Chandra Sari adalah Doktor Wanita Pertama bidang Sumber Daya Air di Kementerian PUPR. Turut hadir dlm Ujian Promosi Doktor Teknik Sipil Yunitta Chandra Sari, Dirjen SDA Imam Santoso & Dirjen Bina Marga Arie Setiadi. Yunitta Chandra Sari adalah Doktor Wanita Pertama bidang Sumber Daya Air di Kementerian PUPR.

Ratusan bangunan yang berdiri di atas sempadan saluran sekunder Mlilir daerah irigasi Bendung Glapan rencananya akan dibongkar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Sesuai kesepakatan bersama beberapa hari lalu, pembongkaran bangunan berupa toko dan rumah tinggal itu akan dilakukan pekan depan. Yakni dari tanggal 8-10 Agustus.

Dari pantauan di lapangan, sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut, sudah banyak bangunan yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Setelah dibongkar sebagian pemilik mendirikan bangunan itu ke lahan pribadi. Namun, ada pula yang membawanya untuk disimpan terlebih dulu.

Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyatno mengatakan, penertiban bangunan di atas saluran tersebut sedianya dilakukan oleh warga sendiri dengan batas waktu sampai 31 Juli lalu. Namun, sampai batas akhir ternyata masih banyak bangunan yang belum dibongkar.

Jumlah seluruh bangunan di kawasan Bendung Glapan mencapai 246 unit yang ada di sepanjang saluran irigasi. Yakni, dari Desa Ginggangtani sampai Desa Kemiri di Kecamatan Gubug. Dari jumlah itu, bangunan yang sudah dibongkar pemiliknya ada 116 unit.

?Di sempadan irigasi tidak boleh didirikan bangunan. Daerah itu untuk inspeksi irigasi guna pemeliharaan dan rehabilitasi,? jelasnya.

Untuk bangunan yang masih berdiri akan dibongkar sampai bersih. Dalam eksekusi pekan depan, pihaknya menyediakan sebuah alat berat dan sejumlah personil. Untuk kelancaran pembongkaran, pihaknya juga minta bantuan personil dari Satpol PP, Polisi dan TNI.

Terobosan demi terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Pelayanan dan ketersediaan air baku bagi pelanggan terus diupayakan. Seperti yang dilakukan oleh tim dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana bersama pelaksana dari Tim KPMP Semarang meninjau dan mensurvai mata air di desa Kecepit, Kecamatan Randudongkal, Rabu (2/8). Menurut Dirut PDAM Tirta Mulia Pemalang Aji Setyabudi melalui kasubag humas dan Hukum Ponco Adisuseno mengatakan ?Kapasitas mata air desa Kecepit ini sekitar 50 liter per detik. Jarak antara mata air dengan wilayah pelayanan sekitar 15 km.? jelas Ponco ketika mendampingi tim survey mata air. Lebih lanjut Ponco menerangkan bahwa mata air dari desa Kecepit ini rencananya untuk melayani calon pelanggan yang berada di desa Bantarbolang, Sambeng, Gladag, Kebon gede, Pegongsoran dan Langgerong. Survey mata air baru ini ditempuh oleh PDAM Tirta Mulia Pemalang agar tidak mengganggu pelayanan ke pelanggan yang sudah ada. Rombongan juga meninjau dan mengecek keberadaan mata air Kebanggan yang diperkirakan mempunyai debit 150 liter per detik yang rencananya akan mensuplay air PDAM Tirta Mulia Pemalang untuk pelayanan pelanggan di daerah Pemalang, Taman dan Petarukan.

Para pedagang di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) tetap meminta untuk tidak direlokasi seiring proyek normalisasi sungai tersebut dalam waktu dekat.

?Kami semua sangat setuju dan mendukung atas rencana normalisasi Sungai BKT,? kata Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa (PPJ) Karya Mandiri Blok A-H Semarang, Yulianto, di Semarang.

Hal itu diungkapkannya usai rapat koordinasi para pedagang kaki lima (PKL) Barito Blok A-H dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang difasilitasi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Menurut dia, para PKL Barito yang sudah berada di kawasan itu selama berpuluh tahun tetap berharap dibiarkan berjualan seperti biasa tanpa harus direlokasi semua ke Pasar Klithikan Penggaron, Semarang.

?Ada 450-an pedagang anggota paguyuban yang sangat setuju normalisasi Sungai BKT. Namun, kami berharap tidak direlokasi semua. Ya, tetap dibiarkan berjualan di sini seperti biasanya,? katanya.

Namun, kata dia, pihaknya tidak menghalangi jika lapak-lapak PKL liar yang tidak mengantongi perizinan untuk direlokasi karena mereka bukan merupakan anggota paguyuban tersebut.

?Kalau untuk keluar masuk kendaraan proyek (normalisasi Sungai BKT), kami siap mencarikan tempat dari lahan-lahan PKL liar yang ada. Mereka bukan anggota kami,? katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Sungai dan Pantai BBWS Pemali Juana Teguh menjelaskan proyek normalisasi Sungai BKT akan dikerjakan sepanjang 6,7 kilometer yang terbagi atas tiga paket pekerjaan.

?Mayoritas pengerjaannya adalah pengerukan sedimentasi sungai. Rencananya, pengerjaan akan dimulai dari jembatan Majapahit menuju muara. Ini baru pengerjaan tahap pertama,? katanya.

Dengan adanya pengerjaan proyek, kata dia, tentunya membutuhkan akses untuk lalu lalang kendaraan-kendaraan berat sehingga idealnya harus bersih dari PKL yang ada di sepanjang Jalan Barito.

?Ya, idealnya Jalan Barito harus bersih dari PKL karena pasti aktivitas mereka juga akan terganggu dengan alat-alat berat, belum lagi debu yang ditimbulkan pengerjaan proyek,? katanya.

Dari sosialisasi yang merupakan kelanjutan dari sosialisasi-sosialisasi sebelumnya, disebutkan pengerjaan proyek normalisasi Sungai BKT rencananya dimulai pertengahan Agustus 2017.

Lebih dari tiga tahun, warga Pekalongan kota terendam rob. Hal tersebut menjadi perhatian serius Pemkot Pekalongan untuk mengatasi rob, terutama di wilayah pesisir. Untuk mengatasi rob tersebut, Pemerintah berencana akan membangun tanggul dan long storage atau kolam retensi sepanjang 1.824 meter dengan lewar 30 meter.

?Lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan long storage 5.418 hektare,? ujar Kepala Bidang (Kabid) Program Perencanaan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Dani Hamdan dalam acara sosialisasi pembangunan tanggul penahan rob dan long storage di aula Kelurahan Panjang Wetan, Senin (24/7).

Dani menambahkan, diperkirakan pada akhir Agustus, akan dilakukan penandatanganan kontrak karena saat ini proses lelang prakualifikasi sudah selesai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Pekalongan, Joko purnomo mengatakan bahwa mulai Senin (24/7) tim konsultan BPN melakukan pemasangan patok pada lahan yang terkena proyek pembangunan tanggu.

?Tim konsultan dan BPN, sudah di lapangan untuk mematok trase mulai dari Jalan Samudera Kelurahan Kandang Panjang ke arah barat sampai di Bandengan,? ujar Joko.

Joko menambahkan bahwa lahan yang terkena proyek tanggul tersebut akan mendapat ganti rugi. Pemkot menyiapkan Rp. 53 miliar untuk ganti rugi lahan.

?Setelah pematokan selesai akan dilakukan identifikasi lahan per bidang, agar bisa segera dibebaskan. Kami sudah menghubungi tim appraisal, dan mereka siap untuk menentukan nilai. Awal Agustus diharapkan proses identifikasi lahan selesai dan bisa dilakukan pembebasan lahan,? lanjut Joko.

Salah seorang warga Bandengan, Darwanto meminta agar Pemkot segera membangun tanggul tersebut. ?Pembangunan tanggul harus dilaksanakan tahun ini. Kalau yang melaksanakan pemerintah pusat, kapan akan dilaksanakan. Kami minta September tahun ini harus sudah dikerjakan,? pintanya.

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk melakukan normalisasi Sungai Londo di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan masih harus menunggu kajian teknis dari pihak berwenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Prinsipnya, pihak BBWS tidak keberatan dan akan mengeluarkan izin pengerukan insidentil melalui APBD murni Kabupaten Kudus 2017, sepanjang dari sisi teknis memang dimungkinkan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi C DPRD Kudus, Edy Kurniawan dan Rochim Sutopo, usai berkoordinasi dengan Kepala BBWS Pemali Juana. ?BBWS masih menunggu tim teknis melakukan kajian di lapangan. Izin baru akan dikeluarkan setelah hasil kajian teknis tidak ada masalah,? ujar Edy, Selasa (25/7). Kajian juga terkait studi kelayakan redesign Sungai Juana tahun 2019 yang dilakukan pihak BBWS Pemali Juana. Sungai Juana merupakan bagian hilir dari Sungai Londo. ?Silahkan BBWS melakukan setudi kelayakan redesig Sungai Juana. Tetapi kaitan normalisasi Sungai Londo sangat mendesak dan tidak bisa ditunda- tunda lagi. Tujuannya untuk membuang air genangan guna menyelamatkan tanaman petani dari gagal tanam atau puso,? terangnya. Genangan banjir menjadi langganan setiap musim tanam di area pertanian di Desa Wonosoco (200 hektare), Berugenjang (20 hektare) dan Desa Lambangan Kecamatan Undaan Kudus seluas sekitar 30 hektare. Salah satu solusinya normalisasi Sungai Londo sepanjang 12 kilometer dari hulu hingga hilir, sebelum air masuk ke Sungai Juana. Pihak legislatif telah menganggarkan dana Rp 2 miliar dari APBD 2017 untuk normalisasi awal Sungai Londo sepanjang 2-3 kilometer. Kepala Desa Wonosoco Setiyo Budi menyatakan, normalisasi Sungai Londo mutlak harus dilakukan untuk menyelamatkan sawah dari genangan setiap tahunnya. "MT I lalu, petani mengalami tiga kali gagal tanam. Sedang pada MT II empat kali gagal tanam. Satu di antaranya gagal tanam palawija," terangnya. Gangguan tanam akibat genangan di desanya mulai terasa awal tahun 2000-an. Namun kondisi terparah baru terjadi beberapa tahun terakhir, karena air tidak dapat masuk ke Sungai Londo akibat terjadi pendangkalan.

Percepatan pembersihan eceng gondok dan material sedimentasi dari danau Rawapening, Kabupaten Semarang, terus dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terkait hal itu, saat ini sedang dilakukan perakitan tiga kapal keruk atau dregder di Dermaga Sumurup, Desa Asinan, Kecamatan Bawen.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan, ketiga kapal keruk atau dredger tersebut berfungsi untuk mengangkat eceng gondok dan sedimentasi yang ada di danau Rawapening.

Berdasarkan data, saat ini sekitar 80 persen perairan Rawapening tertutup oeh populasi eceng gondok.

"Rawapening termasuk danau yang tidak sehat di Indonesia. Pak Basuki (Menteri PUPR) ingin adanya percepatan pembersihan Rawapening," kata Ruhban, Senin (24/7/2017).

Pembersihan eceng gondok di Rawapening dilakukan dengan mengoperasikan tiga kapal aquatic dan satu kapal keruk sejak januari 2017 lalu. Setiap hari, eceng gondok yang berhasil diangkat ke daratan rata-rata mencapai satu hektar.

Menurut Ruhban, untuk membuat kondisi Rawapening kembali menjadi danau yang sehat, diperlukan waktu sekitar empat tahun.

"Sementara kami membuat tiga kapal dredger dulu untuk menambah enam kapal yang sudah ada. Pemerintah pusat rencananya juga akan menambah kapal keruknya, sehingga waktu empat tahun bisa dipercepat menjadi tiga tahun," imbuhnyatur Ruhban.

Dia berharap operasionalisasi tiga kapal dredger yang baru bisa dilakukan pada awal Agustus ini. Pasalnya, pada September tahun 2017 Rawapening rencananya akan dijadika venue dayung pekan olahraga nasional (PON).

"Agustus nanti ada perwakilan dari Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (Podsi) meninjau Rawapening," ungkapnya.

Untuk keperluan lomba dayung PON ini, kata Rubhan, sudah ada dua titik yang akan dipilih sebagai lokasi. Namun, dia belum bisa membuka informasi dua lokasi tersebut ke publik, sebelum sosialisasi ke masyarakat dilakukan.

"Panjang lintasannya 1.500 meter dengan lebar 1.200 meter. Tapi kami belum bisa menyebutkan lokasinya sekarang," tuntasnya.

Pasokan air irigasi melalui Bendung Sedadi bagian kanan dan kiri untuk sementara dihentikan. Penutupan itu dilakukan seiring masih adanya proyek perbaikan saluran irigasi primer dari bendung tersebut. ?Saat ini pekerjaan masih terus dilakukan. Kami tidak bisa bekerja optimal kalau saluran masih ada airnya,? jelas Kartiko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa III pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. Menurutnya, penutupan saluran dari Bendung Sedadi akan berlangsung tiga bulan. Terhitung mulai Juli sampai September. Keputusan penutupan sudah berdasarkan keputusan bersama dengan petani dan pemakai air. Dijelaskan, proyek perbaikan saluran irigasi tersebut sudah mulai dikerjakan 23 Oktober 2015. Rencananya, proyek dengan dana APBN senilai Rp 111,6 miliar tersebut rampung pada akhir bulan November 2018. Saat ini, progres pekerjaan sampai awal Juli lalu berkisar 17,8 persen. Ditargetkan, progres pekerjaan meningkat jadi 74 persen pada akhir September 2017. Sisa pekerjaan selanjutnya akan dituntaskan hingga November tahun depan. Proyek Bendung Sedadi merupakan salah satu bagian dari rehabilitasi saluran irigasi Waduk Kedungombo. Selain Bendung Sedadi, perbaikan juga menyasar saluran di Bendung Sidorejo, Klambu Kanan dan Klambu Kiri. Alokasi dana untuk mega proyek itu nilainya sangat besar. Yakni, Rp 1,6 triliun yang dikerjakan secara multi years dalam kurun waktu tiga tahun.

Harapan Presiden Joko Widodo setiap desa menganggarkan pembangunan embung sangat penting guna mewujudkan kedaulatan pangan desa seluruh Tanah Air. Langkah secara konkret ditempuh Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana mengarahkan alokasi dana untuk membangun 4 embung (waduk mini) di Kabupaten Blora pada TA 2017. Berikut ini adalah capaian Progres Fisik pembangunan 4 Embung Status 4 Juli 2017 ; Embung Plered 54%, Embung Purwosari 50%, Embung Jiken 48%, Embung Kemiri 62% .

Salah satu tujuan membangun embung agar dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian desa. Embung diharapkan mampu menggandakan produksi pangan dari indeks pertanaman dari 1,4 kali menjadi 2?3 kali setahun.

Jumlah embung desa memang terus ditingkatkan jumlahnya. Sehingga lahan tadah hujan yang kurang produktif akan mendapat manfaat dari tambahan pembangunan embung baru ini. Desa dengan lahan pertanian non-irigasi atau tadah hujan akan bisa dimanfaatkan sepanjang tahun. Embung penopang produksi pangan baik padi, jagung, bawang, ketela pohon, kedelai, maupun komoditas pangan lain. 

Embung merupakan cekungan penampung air irigasi. Asal air yang ditampung bisa dari air sungai atau hujan. Embung bisa dibangun di desa yang memiliki sungai dan tidak. Embung bisa untuk menampung air hujan saja. Embung mencegah banjir saat musim hujan dan mengatasi kekeringan saat kemarau. Embung untuk menampung air sungai atau hujan bermultifungsi.

Air hujan bisa ditampung untuk persediaan saat kemarau. Embung adalah tampungan besar yang bisa menyimpan ribuan kubik air hujan. Penggunaannya bisa diatur menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan air pada waktu kemarau saja. Selama hujan, persediaan air melimpah sehingga embung menjadi tabungan air.

Manfaat 

Embung bisa dibangun di daerah dataran tinggi yang tidak dilalui aliran sungai. Air embung bisa berasal dari air hujan. Perbukitan yang dulu gersang bisa memiliki persediaan air. Perbukitan perdesaan yang biasanya gundul pada musim kemarau sehingga banyak tanaman mati karena kekurangan air, bisa bertahan dengan irigasi dari waduk mini tersebut. 

Kedaulatan pangan desa semakin mendesak bagi masyarakat. Peran embung terkait kedaulatan pangan, terutama guna mengurangi faktor gangguan akibat kekeringan. Embung menjadi pilar dalam produksi pangan desa sehingga penduduk dekat dengan sumber makanan dan terhindar dari persoalan distribusi. Embung mendorong terciptanya swadaya pangan penduduk desa. 

Waduk juga bisa mendukung intensifikasi pertanian sehingga bisa meningkatkan frekuensi panen. Ini terutama tanaman padi dari setahun sekali menjadi dua atau tiga kali setahun. Kelipatan hasil pertanian akan bisa diwujudkan para petani desa dengan ketersediaan air.

Selain itu, penampungan air juga menopang diversifikasi pertanian. Peningkatan hasil pertanian melalui variasi jenis tanaman seperti pola tumpang sari. Sawah di Jawa bahkan disela-selanya dapat diselingi tanaman untuk ternak. Peningkatan hasil ternak akan menaikkan produksi protein hewani warga desa.

Dalam embung juga dapat disebar ikan untuk usaha perikanan yang diharapkan bisa mencegah kemungkinan perkembangan jentik nyamuk. Sementara, sekitar embung juga bisa dikembangkan kolam-kolam ikan menggunakan sistem pengairan berbasis.

Embung juga menjadi objek wisata baru yang menarik baik domestik maupun mancanegara. Waduk yang dibangun indah dikelilingi taman atau kebun berbagai buah-buahan. Semua tanaman memperoleh suplai irigasi dari embung tersebut yang terletak di perbukitan pedesaan. Di situ juga terdapat panorama pemandangan yang menawan lengkap dengan udara sejuk.

Penduduk desa harus ikut mengelola dan merawat embung secara aktif bergotong-royong. Ketentuan penggunaan air dilakukan secara musyawarah warga atau kelompok tani. Kedaulatan pangan harus diupayakan mulai dari desa. Embung memiliki peran strategis dalam turut menciptakan kedaulatan pangan perdesaan. Ini bisa jadi terobosan mengatasi banjir dan kekeringan desa.

Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah memulai penanganan banjir rob pada ruas jalan Pantura di Semarang. Penanganan mulai dari Kaligawe hingga Genuk, sekaligus untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2017.

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian PUPR, Minggu (18/6/2017), banjir rob ditandai dengan masuknya air laut yang pasang menggenangi daratan.

"Lebaran tahun lalu masih kena rob besar sehingga kami harus atasi dalam kondisi darurat dengan kantong-kantong pasir dan mendatangkan lebih dari 10 pompa, baik pompa mobile maupun permanen. Tanggul Sringin bahkan sempat dijebol masyarakat karena dianggap menjadi sumber banjir kawasan tersebut dan sekitarnya," ujar Basuki saat melakukan kunjungan kerja ke Polder Sringin dan Terminal Terboyo, Semarang, Jumat (16/6).

Oleh karenanya Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana-Ditjen Sumber Daya Air berupaya keras untuk menyelesaikan sistem penanggulangan banjir Kota Semarang dengan membangun 5 polder. Pada tahun lalu telah diselesaikan Polder Banger sehingga Pelabuhan Semarang hingga Semarang tengah bisa relatif tertangani.

Tahun ini dikerjakan Polder Sringin dengan tanggul dari Kali Tenggang ke Sringin, hingga nantinya mencapai Kali Babon. "Polder Sringin dilengkapi pompa, untuk melindungi jalan nasional yang sebelumnya tidak pernah kering dan rusak terus akibat banjir rob," jelasnya.

Ditambahkannya bila terjadi banjir akibat hujan di selatan Semarang, sudah diantisipasi dengan disiagakannya pompa.

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan tahap 1 Polder Sringin, serta normalisasi sejumlah kali Rp 210 miliar dan akan dilanjutkan tahap 2 dengan anggaran Rp 255 miliar sehingga total Rp 465 miliar. Pembangunan Polder Sringin juga dilengkapi dengan pembangunan tanggul sepanjang 2,2 km yang ditargetkan rampung akhir 2018.

"Dibangunnya Polder Sringin dan tanggul, dampaknya sudah bisa kita lihat jalan nasional dan Terminal Terboyo sudah kering," katanya.

Penyerahan Paket Sembako

Basuki menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada warga RW 01 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara. Paket sembako tersebut merupakan bantuan dari gabungan 31 BUMN.

Acara BUMN Berbagi Bingkisan Ramadan 1438 H tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi V DPR Nursyirwan Soejono, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Achmad Gani Ghazali, Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Kepala BBWS Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Maryono, dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Randi Anto.

Penyaluran 30 ribu paket sembako tersebut serempak dilakukan oleh 21 BUMN di 20 masjid sekitar area kota atau kabupaten Semarang. BUMN yang berpartisipasi antara lain BRI, BTN, Pegadaian, Pelindo 3, Bulog, Jasa Raharja dan PT Semen Indonesia.

"Harapan kami bingkisan ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah ini," tutur Basuki.