TalkShow Program 1000 Embung di Jawa Tengah di Studio Mini TVRI Jawa Tengah bersama Kadin PSDA Prasetyo Budhie, Kepala Bidang Program dan Perencanaan BBWS Pemali Juana & Guru Besar Teknik Sipil UNDIP Semarang .

Kota Semarang, Jawa Tengah bakal dilengkapi dengan satu bumi perkemahan terbaru. Rencana ini akan dibangun di sektiar Bendungan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengatakan, bumi perkemahan akan didirikan di sekitar bendungan. Lahan yang digunakan masih dalam lahan milik pemerintah, sehingga tidak perlu pembebasan tanah. ?Tahun 2016 ini, kami akan bangun bumi berkemahan seluas 3 hektare di sisi bendungan Jatibarang, di atasnya bendungan,? ujar Ulfi, Sabtu (19/3/2016). Namun demikian, tanah yang dimaksud ialah milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana. Sehingga antara Pemkot Semarang dengan BBWS menunggu perjanjian bersama pemanfaatan lahan. ?Lahannya pakai lahan waduk, kalau oke akan dilaksanakan,? tambah dia. Jika rencana tersebut terealisasi, bumi perkemahan akan dibangun dengan standar yang baik. Selain bumi perkemahan, juga akan dibangun penginapan, cottage, tempat jogging track, hingga bangunan yang lain. ?Jadi nanti view-nya bendungan yang di bawahnya,? imbuh Ulfi. Jika bumi perkemahan ini jadi dibangun dipastikan akan melengkapi paket wisata Bendungan Jatibarang yang telah dibuka untuk umum. Pengunjung yang datang ke Bendungan selain bisa menikmati wisata air, juga bisa melihat atraksi kera yang hidup di kawasan bendungan yang diresmikan Mei 2015 lalu.

Keterpaduan penelitian merupakan tema yang akan selalu diusung oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu contoh keterpaduan tersebut diwujudkan pada penelitian mengenai pengembangan kawasan kampong bahari di Tambak Lorok, Semarang.

Dalam rangka membentuk sebuah sinkronisasi, Kamis (10/3) Balitbang yang diwakili langsung oleh Kepala Balitbang (Kabalitbang) Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, Msc. mengunjungi Balai Kota Semarang yang terletak tidak jauh dari gedung bersejarah kota Semarang, Lawang Sewu di Jalan Pemuda. Lawatan Kabalitbang ini bertujuan untuk mengadakan audiensi dengan para pemangku kepentingan di Kota Semarang dalam hal ini jajaran pemerintah daerah yang ada di Semarang.

Meski tidak dihadiri langsung oleh Walikota Semarang, namun rombongan Balitbang diterima dengan sangat baik oleh pejabat di Balai Kota dan langsung diberikan kesempatan untuk memaparkan inovasi yang diinginkan untuk bisa diterapkan di Kampung Bahari Tambak Lorok.

?Kampung Bahari Tambak Lorok merupakan kawasan kumuh yang butuh penanganan segera. Kami dari Balitbang memiliki sebuah konsep inovasi ?Penerapan Teknologi Modular Wahana Apung? yang merupakan kolaborasi dari seluruh Pusat Litbang yang ada di lingkungan Balitbang Kementerian PUPR. Mulai dari inovasi yang bersifat teknis maupun yang bersifat sosial dan kebijakan?, ujar Kabalitbang saat membuka paparannya.

Seperti yang telah dikatakan di atas, penelitian tentang pengembangan Kawasan Bahari Tambak Lorok ini merupakan penelitian yang menggabungkan seluruh teknologi dari setiap Pusat Litbang Kementerian PUPR.

Antara lain, Puslitbang Sumber Daya Air akan berkontribusi membuat teknologi pemecah gelombang terapung, Puslitbang Jalan dan Jembatan akan menciptakan teknologi pembuatan jembatan di kawasan tersebut, kemudian Puslitbang Perumahan dan Permukiman akan menyodorkan teknologi andalannya Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat di Tambak Lorok. Terakhir yang tidak kalah pentingnya ada soft technology dalam bentuk kajian dalam memetakan segala aspek sosial di kawasan Tambak Lorok yang dikerjakan oleh Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (KPT).

Kabalitbang menambahkan bahwa kawasan Tambak Lorok ini sudah penuh dengan permukiman warga. Meski demikian, ternyata kawasan ini sangat tidak aman bagi masyarakat, yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. ?Kawasan Tambak Lorok cukup berbahaya bagi nelayan dsana krn tercampurnya jalur pelayaran kapal pelabuhan (Tanjung Mas) dan kapal nelayan?, beliau menambahkan.

?Untuk itu butuh penanganan melalui relokasi ke kawasan yg lebih baik, yang memberikan sarana dan prasarana yg lebih lengkap. Namun karena kebanyakan mereka adalah nelayan maka tentu saja kawasan yang baru pun tidak akan jauh-jauh dari kawasan laut?, lanjut Kabalitbang mengenai rencana penanganan kawasan Tambak Lorok.

Menilik pada kondisi eksisting saat ini, Badan Litbang PUPR telah memetakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di kawasan baru kelak. Antara lain Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tambatan perahu bagi nelayan, perumahan bagi nelayan, sarana prasarana utilitas umum serta sarana prasarana kebaharian.

Selain paparan dari Kabalitbang, kesempatan berbicara juga diberikan kepada Kepala Puslitbang (Kapuslitbang) KPT, Ir. Bobby Prabowo, CES. terkait dengan masalah sosial dan ekonomi di Kampung Bahari Tambak Lorok.

Bobby Prabowo mengutarakan bahwa setiap tahunnya kerugian besar dialami masyarakat disana dikarenakan sekitar 20% pengeluaran rumah tangga adalah untuk perbaikan rumah. Hal ini mengindikasikan betapa kawasan tersebut butuh penanganan serius agar bisa lebih layak huni lagi.

Selain itu, potensi yang tersimpan di kawasan ini juga sangat besar. Potensi wisata bahari yang ada di Tambak Lorok tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. ?Selain itu, menurut data, nilai transaksi Tempat Pelelangan Ikan Tambak Lorok pada tahun 2013 juga cukup besar yakni mencapai 6,4 juta rupiah per hari?.

Beliau menutup paparannya dengan menekankan bahwa pekerjaan rumah paling penting saat ini bagi kementerian dan pemerintah daerah adalah meyakinkan masyarakat Kampung Bahari Tambak Lorok untuk mau kooperatif membantu menangani kasus ini.

Menjelang berakhirnya penetapan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang/puting pada tanggal 31 Maret 2016 mendatang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng, mencatat, volume air seluruh waduk di Jawa Tengah, baru sampai sekitar 43 persen. Padahal targetnya memasuki bulan Maret ini volume air waduk dan sungai mencapai 65-70 persen. "Volume air waduk yang masih kurang ini perlu diwaspadai, karena musim kemarau akan segera berlangsung setidaknya satu bulan lagi," ujar Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jateng, Agus Purwanto Ia menyebut, kekhawatiran terhadap menurunnya debit air tersebut misalnya tampak di hampir seluruh waduk di Jawa Tengah. Penyusutan air di sejumlah bendung yang menjadi titik kontrol berlangsung terus-menerus. Agus menyebut, waduk tersebut sangat bergantung pada air sungai. Sehingga jika terjadi kerusakan lingkungan dapat menyebabkan sebagian besar daerah aliran sungai tidak berfungsi optimal. "Kalau aliran sungai tidak berfungsi normal, maka debit waduk tidak akan terisi penuh, sehingga bencana kekeringan di sungai pada musim kering dan banjir pada musim hujan masih saja selalu terjadi,"

Seperti diketahui bahwa pada periode 2014-2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai program pembangunan waduk baru sebanyak 49 waduk selain itu?juga melanjutkan pembangunan 16 waduk yang belum selesai, jadi total waduk yang dikerjakan adalah 65 waduk. Dari ke 65 waduk, ditargetkan pada akhir periode (2019), sebanyak 30 waduk akan rampung pembangunannya. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi di sela kunjungan Presiden ke Waduk Logung beberapa waktu lalu. "Program presiden Jokowi itu kan untuk 5 tahun ini melaksanakan pembangunan 49 waduk,? sebelum itu kita punya 16 yang on going, jadi total sampai?2019 itu kita akan melaksanakan 65 waduk, nah diperkirakan sebanyak 29-30 waduk akan diselesaikan pada periode (2014-2019__red) tersebut, sisanya diperkirakan selesai 2021-2022, kan rata-rata pembangunan waduk itu 3-5 tahun ," tutur Mudjiadi. Sampai saat ini, Mudjiadi mengatakan, sebanyak 6 waduk telah diselesaikan pembangunannya, yaitu waduk Nipah di Madura, Bajulmati di Banyuwangi, Titab di Bali, Jatigede di Sumedang, Rajui di Aceh dan Pandan Duri di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan ditahun 2017, diperkirakan ada beberapa waduk yang juga rampung pengerjaannya, yaitu waduk Gondang dan Logung di Jawa Tengah dan Teritip di Kalimantan Timur. Diketahui bahwa dari 65 waduk yang dikerjakan,? sebanyak 49 diantaranya baru dibangun pada periode 2014-2019. Dari jumlah tersebut telah dimulai di tahun 2015 sebanyak 13 waduk yaitu Keureto (Aceh), Seigong (Kepulauan Riau),?Karian (Banten), Logung di?(Jawa?Tengah),?Telaga Waja (Bali), Tapin? (Kalimantan Selatan),?Passeloreng (Sulawesi Selatan), Lolak (Sulawesi Utara), Raknamo dan?Rotiklod (NTT), Tanju, Mila dan Bintang Bano (NTB). Sedangkan yang akan dimulai di 2016 sebanyak 8 waduk, yaitu, Waduk Rukoh (Aceh), Sukaraja (Lampung), Sukamahi, Ciawi, Cipanas (Jabar), Keris, Ladongi (Sulteng) dan Kuwil (Sultra). Pemerintah saat ini gencar membuat infrastruktur waduk, Mudjiadi menjelaskan bahwa saat ini jumlah tampungan air untuk 250 juta orang di Indonesia adalah sebanyak 15 juta meter kubik, artinya hanya sekitar 24 kubik per kapita/orang, apabila dibandingkan dengan Thailand saat ini memiliki tampungan 1200 meter kubik per kapita. Selain itu, Mudjiadi mengatakan bahwa?pembangunan waduk yang gencar saat ini juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melakukan?adaptasi terhadap perubahan iklim. "Menghadapi perubahan iklim kita harus banyak tampungan (air) nya, salah satu dampak perubahan iklim itu musim hujannya tambah pendek kemarau tambah panjang, intensitas hujannya tambah tinggi otomatis distribusi airnya tidak merata sepanjang tahun, kalau kita punya waduk ini tampungannya banyak airnya kan kita terjamin sepanjang tahun," kata Mudjiadi. Selanjutnya pembangunan waduk dilaksanakan untuk menunjang ketahanan pangan, saat ini dari 7,4 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang airnya dari waduk. "Kalau masalahanya kemarin kan el nino, el nino itu kering, jadi irigasi yang bukan dari waduk akan kekeringan karena sungainya kering, kalau yang dari waduk kemarin tidak ada yg kekeringan. Jadi pembangunan waduk juga berperan dalam meningkatkan keandalan kita untuk ketahanan pangan," tutup Mudjiadi. (Nrm)

Jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah diminta mengoptimalkan fungsi ratusan bendungan yang tersebar di sejumlah daerah untuk mendukung sektor pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani. "Saat ini masih banyak bendungan di Jateng yang belum dikelola secara optimal karena minimnya tenaga operasional serta kondisi fisik bendungan yang perlu penanganan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Kamis. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 133 bendungan yang kondisi fisiknya banyak yang sudah mengalami penggerusan pada bagian dinding. Selain itu, kata dia, juga terjadi sedimentasi cukup parah yang mengakibatkan fungsi bendungan menjadi tidak optimal. "Jangan dibiarkan kondisi sampai 'sliding' karena akan lebih besar lagi biayanya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Menurut dia, tiap bendungan tersebut rata-rata hanya dijaga oleh seorang petugas saja yang bertugas membuka dan menutup pintu air, padahal idealnya ada tiga petugas untuk tiap bendungan. "Selain petugas pintu air, juga sangat diperlukan pengawas distribusi air dan petugas yang mengontrol dan merawat fisik bendungan," katanya. Hadi berpendapat jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih baik mengoptimalkan fungsi bendungan daripada membangun embung pada program seribu embung pada 2016. Menurut dia, program seribu embung penting, namun jangan sampai melupakan potensi yang sudah ada, sehingga perlu ditinjau prioritas yang digulirkan Pemprov Jateng soal program seribu embung. "Optimalkan yang menjadi kewenangan pemprov, yakni perbaikan tata kelola bendungan dan perbaikan irigasi yang jauh lebih prioritas saat ini," ujarnya. Kepala Dinas PSDA Jateng Prasetyo Budhie Yuwono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa selama ini personel yang bertugas di bendungan sudah disesuaikan sesuai dengan ukuran bendungan. "Jika bendungan berukuran kecil maka hanya ada satu petugas, sedangkan jika ukuran besar ada tiga petugas," katanya. Mengenai sedimentasi dan kondisi fisik bangunan, Prasetyo mengakui memang perlu rehabilitasi karena sebagian besar bendungan dan waduk di Jateng adalah warisan pemerintah zaman Belanda. "Tahun ini Pemprov Jateng telah menganggarkan kegiatan rehabilitasi," ujarnya.

Dalam mengimplementasikan gerakan pemerintahan yang lebih terbuka atau open government, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berperan dalam menyajikan informasi Sumber Daya Air. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, diadakan kegiatan Workshop Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan di Surabaya, 24-26 Februari 2016.

Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi UU mengenai keterbukaan informasi publik. Sistem informasi merupakan inti dari berjalannya organisasi. Sistem ini kini sudah menjadi kebutuhan yang dapat mempermudah akses informasi.

Sistem informasi yang baik dapat menjamin lancarnya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. KIP dengan dukungan sistem informasi membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui lebih banyak informasi terkait jasa konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif dalam menyajikan kebutuhan informasi tersebut.

Nantinya Kementerian PUPR akan membentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi. Pengintegrasian ini dapat membuka dan memperluas informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

[gallery link="file" ids="1050,1051,1052,1053,1054"]

 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Jratunseluna Tahun Buku 2015 di laksanakan di gedung Gor BBWS Pemali Juana tanggal 19 Februari 2015. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain: a. Menetapkan anggaran dasar b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas c. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
Di dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut : a. Mentaati peraturan koperasi b. Menghadiri rapat anggota c. Membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib
Sedangkan hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut: a. Mengajukan usul dalam suatu rapat b. Mendapat keuntungan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) c. Dipilih menjadi pengurus koperasi d. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi  

Setelah tinggi muka air Sungai Wulan dalam kondisi mengkhawatirkan dan masuk siaga satu, mulai kemarin berangsur turun. Meski begitu status sungai masih siaga mengingat intensitas curah hujan masih relatif tinggi.

Koordinator relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, Chairil Anam, menyampaikan, tinggi muka air Sungai Wulan di viskal Jembatan Bengkal pada Jumat (12/2) sekira pukul 15.00 sudah turun dari sebelumnya 535 cm menjadi 525 cm. Sedangkan debit air di Bendung Klambu dan Wilalung sebelum masuk ke Sungai Wulan masing-masing sebesar 450 meter/detik dan 268 meter/detik.

?Secara SOP kalau debit air dari Bendung Klambu 850 meter/detik, maka pintu air Bendung Wilalung dibuka ke arah Juwana dengan syarat Kudus tidak hujan lebat. Besar kemungkinan tinggi muka air Sungai Wulan turun karena air dari kedua bendung tersebut dibagi ke kabupaten tetangga,? ujarnya, Jumat (12/2).

Dandim 0716/Demak, Letkol Inf Nanang TT Wibisono melalui Danramil Mijen, Kapten Arm Sukartiyo menambahkan, pihaknya bersama warga dan BPBD melakukan kerja bakti di lokasi amblesan tanggul. Animo masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya banjir begitu besar. ?Tidak sedikit warga dari Desa Jetak dan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung ikut kerja bakti memperkuat tanggul yang longsor dengan karung berisi tanah. Mereka menyadari kalau tanggul di Mijen itu jebol bisa berimbas sampai ke desa tersebut,? terangnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Demak, Anjar Gunadi melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Mahfud mengatakan, ketinggian genangan di areal persawahan warga Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet kian berangsur turun. Begitu pula dengan tinggi muka air Sungai Wulan di Mijen.

Terkait kondisi tanggul Sungai Wulan, pihaknya sudah mengkomunikasikannya dengan pihak BBWS. Pihaknya mengajukan permohonan untuk pembangunan tanggul permanen di sepanjang sungai, mengingat Wulan adalah penyangga buangan air dari berbagai anak sungai. ?Persoalan tanggul Sungai Wulan tidak bisa ditangani secara parsial, tapi butuh campur tangan Pemerintah Pusat,? jelasnya.

Sekdes Setrokalangan, Abdul Hamdi, mengatakan tanggul Sungai Wulan yang berada di wilayahnya mengalami longsor di tiga titik. Menurut dia, longsor tersebut terjadi sudah cukup lama.

"Sudah kami laporkan ke dinas terkait, tapi belum ada tindakan sampai sekarang," katanya.

Hanya, diakuinya longsor yang terjadi masih dalam skala kecil, dan secara keseluruhan belum membahayakan.

"Longsoran kecil-kecil, tapi di salah satu titik cukup panjang area yang longsor, mungkin hampir dua ratusan meter," ucap dia.

Kepala BPSDA Seluna, Noviyanto belum mendapat laporan adanya tanggul longsor tersebut. Menurut dia, jika memang ada tanggul longsor di Setrokalangan, maka masyarakat bisa mengusulkan perbaikan, melalui musrenbang. "Diusulkan saja, nanti akan kami tindaklanjuti," katanya.

sediakan ribuan karung

Dinas Binamarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BPESDM) Kudus, turut menyiapkan antisipasi untuk mengatasi banjir. BPESDM sudah menyiapkan ribuan karung berisi tanah.

Sungai Lusi yang mengalir melintasi beberapa daerah di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dinilai sering menjadi penyebab musibah. Sungai itu saat musim hujan selalu meluap, hingga menyebabkan banjir dan menggenangi perkampungan.

Tak ayal, banyak warga yang harus mengungusi dan kehilangan berbagai macam harta benda. Bahkan tak jarang, musibah banjir juga memicu korban jiwa.

Kondisi ini terjadi lantaran Sungai Lusi di kawasan tersebut sudah dangkal, sehingga ketika curah hujan tinggi, sungai mudah meluap. Warga pun medesak pemerintah untuk segera melakukan normalisasi dengan mengeruk endapan lumpur di sungai tersebut.

Salah satunya, Fahmi, warga Kelurahan Purwodadi. Ia mendesak pemkab setempat agar segera melakukan upaya pengerukan, agar warga tak terus-terusan menjadi korban banjir.

?Pendangkalan di Sungai Lusi ini cukup parah. Ini terlihat saat kemarau kemarin, yang sedimentasinya sangat tinggi. Untuk itu, upaya normalisasi sudah mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya banjir,? katanya, Jumat (12/2/2016).

Hal serupa juga dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan Agus Sulaksono. Dia menilai cepat naiknya elevasi sungai Lusi dalam beberapa hari terakhir tak hanya disebabkan banyaknya curah hujan semata.

Tetapi, faktor berkurangnya daya tampung sungai, juga jadi salah satu penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan adanya pendangkalan sungai di beberapa titik.

?Upaya normalisasi sungai ini memang bisa meminimalkan terjadinya bencana banjir. Sebab, kalau dinormalisasi, maka daya tampung sungai bisa makin banyak,? ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Grobogan mengaku tak bisa berbuat banyak. Karena menurut Kepala Dinas Pengairan Grobogan Subiyono, normalisasi Sungai Lusi merupakan kewenanganan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana.

?Sungai besar yang melintas antarkabupaten menjadi kewenangan BBWS. Kalau hanya sungai kecil di Grobogan, bisa kami tangani langsung. Beberapa sungai ini sebagian sudah kita normalisasi,? jelasnya.

Guna meminimalkan musibah banjir, Pemkab Grobogan diminta melakukan upaya yang lebih serius. Salah satunya adalah melakukan normalisasi sungai yang melintas di wilayah tersebut. Khususnya, Sungai Lusi yang menjadi ancaman banjir buat warga Kota Purwodadi. ?Ketika musim kemarau lalu, saya melihat kondisi sungai Lusi ini terlihat ada pendangkalan cukup parah. Untuk itu, upaya normalisasi sudah mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya banjir,? kata Fahmi, warga Kelurahan Purwodadi yang tinggal tidak jauh dari tanggul sungai tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan Agus Sulaksono ketika dimintai tanggapannya menyatakan sependapat dengan masukan warga tersebut. Dia menilai cepat naiknya elevasi sungai Lusi dalam beberapa hari terakhir bisa jadi bukan disebabkan banyaknya curah hujan semata. Tetapi, faktor berkurangnya daya tampung sungai dirasa juga jadi salah satu penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan adanya pendangkalan sungai di beberapa titik. ?Upaya normalisasi sungai ini memang bisa meminimalkan terjadinya bencana banjir. Sebab, kalau dinormalisasi maka daya tampung sungai bisa makin banyak,? katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Grobogan Subiyono ketika diminta tanggapannya menyatakan, meski setuju dengan pendapat warga namun upaya normalisasi sungai Lusi bukan menjadi kewenangannya. Tetapi menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. ?Sungai besar yang melintas antar kabupaten menjadi kewenangan BBWS. Kalau sungai kecil yang melintas di Grobogan saja bisa kita tangani langsung. Beberapa sungai ini sebagian sudah kita normalisasi,? jelasnya.