SEMARANG- Titik lokasi yang paling sulit untuk penanganan rob di sepanjang Jl Kaligawe terletak di kawasan Genuksari atau sekitar Mapolsek Genuk.

Di lokasi tersebut terdapat saluran kali Sringin yang dekat dengan muara. ?Posisi kawasan Genuksari ini memang paling parah terkena rob, karena di tempat tersebut terdapat aliran Kali Sringin yang selalu meluap saat rob seperti beberapa pekan terakhir,?? jelas oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, saat bersama Pakar hidrologi Universitas Diponegoro, Robert Kodoati ketika meninjau area Kaligawe, Senin (27/6).

Perparah Rob

Menurut Ni Made Sumiarsih, pihaknya kurang sependapat jika penyedotan rob di Jl Kaligawe membuat kawasan Genuksari menjadi lebih parah tergenang rob. Sebab, saat melakukan penyedotan Satgas BBWS juga membuat tanggul di sepanjang selokan pembuangan agar air buangan dari jalan raya tidak masuk ke kawasan permukiman. ??Rob di Genuksari sudah sejak lama terjadi karena letaknya lebih rendah dari jalan. Jadi, kami kurang setuju jika proses penyedotan kemudian dituding membuat rob beralih ke permukiman,?? jelasnya.

Meski demikian, lanjut Ni Made Sumiarsih, Satgas BBWS akan mencari solusi terbaik agar tidak merugikan semua pihak. Tim yang bekerja selama 24 jam tersebut, saat ini terus bekerja keras menyedot rob dari Jl Kaligawe karena lalu lintas pemudik mulai padat. ??Kami tentu akan komunikasikan dengan warga untuk mencari solusi demi kebaikan bersama,??jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ni Made Sumiarsih mengungkapan, sebanyak 17 pompa berkapasitas 100-250 liter per detik telah disiagakan di sepanjang Jalan Kaligawe untuk mengatasi rob selama arus mudik. Saat ini baru terdapat 13 pompa yang beroperasi secara situasional. ??Untuk empat pompa lainnya akan segera didatangkan. Dua dari Jakarta dan dua lainnya dari Surabaya. Kami dan Pemkot Semarang juga menyiapkan sejulah pompa berukuran kecil,?? ujarnya.

Ni Made Sumiarsih menerangkan, pihaknya diberi tugas dalam penanganan rob pada arus mudik di jalur yang membentang sepangang 40 Km tersebut. Beberapa titik rob yang akan dipantau seperti bawah Jembatan Tol Kaligawe, depan Universitas Sultan Agung, dan Terminal Terboyo. Selain itu akan ada empat titik yang akan dipantau yakni Banjirkanal Timur, Kali Tenggang, Kali Sringin, dan Kali Babon.

Sesuai prediksi dari BMKG puncak rob tertinggi akan terjadi saat Lebaran. ??Untuk pompa kami letakan di belakang Terminal Terboyo ada dua pompa dengan kapasitas 800 liter per detik dan 250 liter per detik dan kami buat tanggul darurat. Kemudian di bawah jembatan tol Kaligawe satu pompa berkapasitas 160 liter per detik, di sekitar Kali Sringin dan Polsek Genuk,??imbuhnya.

Pakar hidrologi Undip Robert Kodoati mengatakan, saat ini total debit air yang bisa diambil pompa sekitar 2.500 liter meter per detik. Jika terjadi genangan di area satu hektare dengan kapasitas pompa yang ada saat ini, rob bisa ditangani sekitar kurang dari satu jam. Dia menerangkan, kemacetan yang terjadi di Jalan Kaligawe tidak melulu disebabkan karena rob. ??Intinya transportasi atau lalu lintas harus diatur juga, BBWS Pemali-Juana hanya menangani permasalahan air. Kemacetan tidak hanya disebabkan rob saja, ini saja kondisi kering macet panjang,??paparnya.

Dia meminta semua pihak terkait untuk mengantisipasi prediksi rob yang tertinggi pada saat Lebaran nanti. Dinas perhubungan, bina marga, dan BBWS Pemali Juana harus terus berkoordinasi. ??Tapi saya yakin dengan kapasitas pompa dari BBWS sekitar 2500 liter per detik bisa mengatasi rob atau genangan dalam keadaan darurat cukup memadai. Yang penting saat ini kita menyelamatkan agar arus mudik dan balik nanti bisa lancar,?? tandasnya.

Peringatan Hari Air Dunia ke-24 juga diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud kontribusi terhadap agenda 21 yang dicetuskan pada UN Conference on Environment and Development pada tahun 1992 di Rio de Janeiro atau yang lebih dikenal dengan The Earth Summit. Pada sidang umum PBB tersebut, ditetapkan bahwa pelaksanaan Hari Air Dunia atau World Water Day wajib diperingati oleh setiap negara anggota PBB pada tanggal 22 Maret mulai tahun 1993. Puncak Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan pada 22 Mei 2016 di Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang dipusatkan di Sungai Serayu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan maklumat Serayu sebagai hasil Kongres Sungai Indonesia pertama yang dilaksanakan di Banjarnegara pada bulan Agustus 2015 yang lalu dan menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha agar tercipta sinergitas dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lolly Martina Martief, MT yang hadir menyampaikan sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya. Musnahnya sumber daya air akan mengakibatkan musnahnya semua makhluk hidup serta lingkungannya dan semua aktivitas manusia. Air dan Lapangan Pekerjaan sangat terkait baik dari sisi ekonomi, lingkungan ataupun sosial. Berdasarkan laporan World Water Development edisi 2016, setengah dari seluruh tenaga kerja yaitu satu setengah miliar orang di seluruh dunia bekerja di delapan bidang industri yang sangat bergantung pada air dan sumber daya alam. Air erat hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Dengan kuantitas dan kualitas air yang lebih baik maka akan terbuka jalan menuju pekerjaan yang lebih baik pula. Selain itu, terlepas dari jenis profesi apapun yang kita lakukan, kita dapat pula berkontribusi dalam melestarikan dan meningkatkan potensi dan daya guna sumber daya air. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan kelestarian sumber daya air menjadi tanggung jawab kita bersama. Berawal dari hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan sungai-sungai dan demi mewujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif. Terlebih lagi apabila kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama maka kita akan mendapatkan hasil signifikan bagi kelestarian air yang berkelanjutan dan terjamin kelangsungannya untuk semua lapisan masyarakat, lanjut Lolly dalam sambutannya. Turut hadir dalam Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, Bupati Banyumas, Bupati Barjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, Perum Jasa Tirta, BUMN, BUMD, BBWS, SKPD, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli Sungai, dan para tokoh masyarakat. Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang ini merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi Revolusi Sungai Serayu oleh Bupati yang daerahnya dialiri sungai Serayu yaitu Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah. Penandatanganan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melaksanakan revolusi pengelolaan kawasan dan sungai Serayu secara bersama-sama. Dengan komitmen tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas sumber daya air menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Festival Serayu Banyumas (FSB) 2016 & HAD 2016 21-22 Mei 2016 "Festival yang ditujukan untuk memromosikan eksotisme wisata Sungai Serayu itu dipastikan bakal meriah karena dibarengkan dengan peringatan Hari Air Sedunia Tingkat Jawa Tengah. Acara ini akan di hadiri oleh Gubernur Jateng serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Konsep penyelenggaraan FSB 2016 sama seperti kegiatan serupa yang digelar pada 2015, yakni adu ketangkasan lomba perahu pengangkut pasir dan karnaval perahu hias di sepanjang aliran Sungai Serayu mulai dari Desa Sokawera hingga Bendung Gerak Serayu. Lomba ketangkasan berupa balap perahu pengangkut pasir akan digelar pada 21 Mei di Bendung Gerak Serayu sedangkan karnaval perahu hias pada 22 Mei 2016. Ia mengatakan jika calon peserta karnaval perahu hias kesulitan memperoleh perahu, sejumlah penambang pasir siap menyewakan perahu mereka. "Perahu wajib dihias sesuai kreativitas yang mencerminkan adat, seni, dan budaya Banyumasan. Peserta karnaval perahu hias wajib menampilkan atraksi seni budaya di atas perahu mulai dari start di Desa Sokawera hingga finis di Bendung Gerak Serayu [gallery link="file" ids="1176,1177,1178"]

Juara 1 Calvin L- Minahasa, Sulawesi Utara

Juara 2 Gede Sudika Pratama ? Mataram, Lombok, NTB

 Juara 3 Seno Teguh ? Bandung, Jawa Barat   

SEMARANG- Pemprov Jateng menerima usulan pembangunan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) lebih dari 13 ribu kegiatan dengan nominal Rp 23 triliun. Padahal APBD hanya mampu mendanai usulan senilai Rp 2 triliun. Dari Rp 23 triliun, setelah verifikasi, tinggal 10.464 kegiatan dan membutuhkan Rp 11,674 triliun. Padahal, Pemprov hanya sanggup mencukupi seperenam dari usulan tersebut. Nominalnya Rp 2 triliun dari prediksi APBD Jateng tahun 2017 sebesar Rp 24 triliun. ?Kalau dihitung berdasar persentase (dari usulan) ya kecil. Maka saya meminta rapat Desk Bappeda untuk mendiskusikan skala prioritasnya,? ujar Gubernur setelah Acara Musrenbang Provinsi Jateng di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (26/4). Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bambang Priambodo, Dirjen Bina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Muspida Jateng, kepala SKPD Jateng, 35 bupati/walikota, tokoh masyarakat, dan pengamat ekonomi. Usulan Rp 11,674 triliun itu terbagi menjadi enam, yakni Rencana Kerja 59 SKPD Rp 6,749 triliun (4.233 Kegiatan), sepuluh prioritas Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk 35 kabupaten/kota Rp 3,026 triliun, Hasil reses DPRD Rp 1,337 triliun (4.089 kegiatan), hasil kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Rp 38,78 miliar (75 kegiatan), usulan masyarakat Rp 42,36 miliar (62 kegiatan), serta hibah dan bansos Rp 481,46 miliar (2.005 kegiatan) Terobosan Lantaran APBD minim, Ganjar meminta ada terobosan dan inovasi. Sebagaimana usulan yang dia terima, dana CSR diarahkan untuk prioritas pembangunan. Saat ini Perda CSR masih pembahasan di DPRD. Pelibatan perbankan juga sangat diperlukan. Khusus Bank Jateng, dia ingin ada program untuk mendukung kebijakan Pemprov. Sekda Jateng Sri Puryono menjelaskan, rencana priorotas anggaran APBD 2017. Terbesar anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta layanan sosial dasar Rp 2,627 triliun (38,93%), Infrastruktur dan lingkungan hidup Rp 1,641 triliun (24,32%), pedukung prioritas Rp 1,143 triliun (16,95%), ketahanan pangan Rp 726,94 miliar (10,77%), reformasi birokrasi Rp 419,30 miliar (6,21%), ekonomi kerakyatan Rp 120,50 miliar (1,79%) dan ketahanan energi Rp 69,17 miliar (1,02%). Dalam kesempatan itu, Bambang Priambodo meminta musrenbang bukan hanya seremonial. Usulan-usulan yang diterima harus diperas lagi sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Sesuai Prioritas ?Sekarang penggunaan anggaran bukan money follow function. Tidak efektif. Namun diubah menjadi money follow program. Anggaran tak perlu dibagi rata, tapi dialokasikan sesuai prioritas? kata Bambang. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip FX Sugiyanto mengatakan, musrenbang yang menampung usulan dari bawah memang krusial. Namun kekuatan anggaran menjadi kendala. Untuk menyaring prioritas maka perlu dibentuk desk khusus. Untuk kriteria penyaringan setidaknya bisa dibagi menjadi empat. Tahap pertama adalah usulan dari bawah. Kedua, usulan itu sesuai prioritas program gubernur. Ketiga, menjawab persoalan kemiskinan dan keempat adalah pemerataan pendanaan program antara kabupaten/kota satu dengan yang lain. Dari tahapan itu akan diketahui usulan yang bisa direalisasikan. ?Usulan yang belum, akan menjadi residu dan menjadi stok (usulan) yang dapat diajukan kembali untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya,?kata Sugiyanto.

Semarang, Antara Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan pembangunan di enam sektor pada 2017 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Realisasi pembangunan enam sektor tersebut akan melibatkan semua satuan kerja perangkat daerah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Selasa. Ia menjelaskan bahwa keenam sektor yang menjadi prioritas pembangunan Pemprov Jateng itu adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang serta pelayanan sosial dasar. "Sektor lainnya adalah penguatan potensi ekonomi kerakyatan untuk pengurangan pengangguran, pemantapan pembangunan iinfrastruktur sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan resiko bencana, dan pemantapan implementasi reformasi birokrasi," ujarnya. Hal tersebut disampaikan Sri Puryono di sela pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja yang antara lain diikuti perwakilan dari 35 pemerintah kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa melalui kegiatan musrenbang tingkat provinsi diharapkan sasaran dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan implementasi program. "Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2017 yang disertai pengendalian, monitoring, dan evaluasi penting dilakukan," katanya. Sebelumnya, telah dilaksanakan musrenbang di enam keresidenan Provinsi Jawa Tengah mulai 31 Maret 2016. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin menambahkan bahwa Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian wilayah. "Fokus prioritas pada peningkatan produktivitas kedelai, peningkatan jaringan irigasi, pemberdayaan nelayan, petani, serta pelaku UMKM, dan infrastruktur pendukung pariwisata," ujarnya.

Dari 13.000 usulan program yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2016, hanya sebagian yang bisa direalisasikan.

Jenis usulan yang masuk antara lain infrastruktur pembangunan jalan, talud, pasar, jembatan, gedung rawat inap rumah sakit, dan pengentasan kemiskinan. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan dari usulan program yang masuk dalam musrenbang tersebut hanya sebagian yang bisa direalisasi karena APBD tidak mencukupi. ?Angkanya 13.000 itu ekuivalen dengan Rp23 triliun lebih, yang kita bantu kira-kira Rp2 triliun, maka dipotong Rp21 triliun. Jadi dari segi prosentase kecil,? katanya kepada wartawan seusai Musrenbang Provinsi Jateng di Gedung Gradikan Bhkati Praja, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (26/4/2016). Untuk itu, sambung Ganjar, semua usulan tersebut akan dibahas lebih detail lagi pada level rapat antardesk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng dan Bappeda kabupaten/kota agar mendiskusikan skala prioritas program yang dilaksanakan. ?Saya minta agar disusun urutan skala prioritas yang harus ditangani. Pada musrenbang sudah saya sampaikan bahwa masih ada 15 kabupaten/kota miskin. Ini [kemiskinan] agar menjadi prioritas terlebih dahulu,? ujarnya. Menurut Ganjar, dengan menjadikan kemiskinan menjadi skala prioritas, maka anggaran dari pemerintah kabupaten/kota bisa diarahkan untuk menangani kemiskinan.??Jadi penanganan kemikinan dikeroyok bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,? tandasnya. Ganjar menambahkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan akan melibatkan perbankan dan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).??Bila selama ini CSR perusahaan untuk olahraga saja akan didorong untuk kemiskinan,? kata Gubernur. Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi menilai musrenbang tidak berjalan efektif karena fakta di lapangan usulan program tersebut didominasi aparat hingga di level terbawah.??Usulan program dari masyarakat dalam musrenbang itu hanya sebuah formalitas saja,? ujar dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan program normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) akan lebih baik daripada Banjir Kanal Barat (BKB), baik dari segi keindahan maupun fungsi utama menuntaskan banjir di wilayah Semarang bagian timur. Menurut Ganjar, pengerjaan normalisasi Sungai BKT ditargetkan selesai pada 2018 nanti. Konsep wisata air akan diterapkan di BKT?persis dengan konsep normalisasi BKB. Saat ini?Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)?Pemali Juana sedang mengerjakan proses Detail Engeneering Desain (DED). ?Proses Larap hingga Izin Analisis Dampak lingkungan (Amdal) dari proyek normalisasi BKT yang ditargetkan selesai 2018 nanti. Nantinya tidak akan ada rumah kumuh. Selain itu akan ada ruang publik yang dapat digunakan warga untuk bersosialisasi maupun berkumpul,? ungkap Ganjar, Senin (25/4). Sementara itu Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menuturkan, Pemkot Semarang akan bertanggung jawab dengan pembebasan lahan yang dibutuhkan. Sedangkan dari pemerintah provinsi yakni melakukan perijinan seperti amdal dan Larap. Sedangkan untuk pengerjaan fisik akan dikerjakan pemerintah pusat. Dengan pola seperti itu semuanya merasa memiliki sehingga progres dapat berjalan dengan cepat. Sampai saat ini kami masih menunggu progres penyelesaian teknis,? pungkasnya.

Bertempat di Auditorium Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara ?Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan SDA TA 2016? pada Kamis (21/4). Dalam pencangan tersebut, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, menetapkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V sebagai 2 (dua) unit kerja yang menjadi percontohan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan SDA.

Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pembangunan zona integritas dilakukan untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu dari hasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih. Unit Kerja yang dimaksud ialah unit kerja layanan masyarakat yang mandiri, mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya setingkat dengan eselon dua.

Dalam laporannya, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, menjelaskan persiapan yang sudah dilakukan pihaknya untuk pembangunan zona integritas yakni membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas untuk menyusun rencana kerja, penetapan target capaian kerja, jadwal pelaksanaan kerja, dan pelaksanaan pemantauan implementasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang bertujuan sebagai acuan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyebarluasan informasi melalui metode sosialisasi yang bekerjasama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat mengenai komponen ? komponen utama yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Balai, penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, serta sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Zona Integritas yang akan dilanjutkan dengan internalisasi e-performance.

Dalam pidatonya, Mudjiadi, mengajak kepada seluruh tamu yang hadir untuk berkomitmen menghindari praktik korupsi. ?Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk ?hijrah? menjadi lebih baik, mewujudkan wilayah bebas dari KKN dan lebih jauh lagi mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.?

?Perubahan ini tentunya tidak dapat dengan mudah dan cepat, namun perubahan ini harus kita mulai sekarang. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan peran serta seluruh pihak, tidak hanya di unit percontohan, namun juga seluruh pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,? lanjut Mudjiadi.

Turut hadir dalam acara ini Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Insepektorat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mempercepat penyelesaian proyek tanggul sungai Ketiwon penahan air tahun 2016 senilai Rp. 1, 5 miliar lebih, guna mengantisipasi terjadinya banjir. Lokasi bangunan proyek berada di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dikerjakan oleh CV. Putra Sejati asal Kota Bandung. Sementara, Pelaksana Lapangan proyek tersebut,? Jumat (8/04/2016) mengatakan, anggaran pembangunan proyek bersumber dari dana APBN dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5Miliar lebih. ??Sedangkan untuk liding sector pembangunan proyek tersebut dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Semarang,?? kata Agung. Dijelaskan Agung, pekerjaan pembangunan proyek dikerjakan di dua lokasi , yaitu di Kelurahan Slerok dan Kelurahan Panggung. Sedangkan panjang proyek di sungai ketiwon mencapai 90 Meter di bibir sebelah barat sungai ketiwon. ?Namun dalam pelaksanaan pembangunan proyek dilapangan kita mengalami sedikit kendala, permasalahan akses jalan untuk mengangkut bahan matrial menuju ke lokasi proyek. Sebab tanah jalan menuju lokasi proyek tanahnya labil. Sehingga kami mengakali dengan cara membuat jalan, supaya kendaraan pengangkut bahan matrial bias ke lokasi proyek,?? paparnya. Agung menambahkan, sedangkan fungsi dari pembangunan proyek bronjong, untuk mencegah agar tidak terjadi longsor di bibir? sungai akibat terkikis abrasi pasang surut air sungai. ?Kami sangat optimis pekerjaan proyek tersebut bakal selesai sesuai dengan target. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat sekitar lokasi proyek, karena telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan,?? katanya. Agung berharap, mudah ? mudahan di tahun berikutnya pembangunan proyek tersebut dapat dilanjutkan lagi.