Pembangunan Kampung Bahari di Tambaklorok merupakan langkah awal sebelum menuju penanganan normalisasi Banjir Kanal Timur. Sebab, jika pelaksanaan Kampung Bahari tersebut dapat berhasil maka akan menular dan menjadi contoh dalam pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur. Hal tersebut disampaikan Kabid Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang M Farchan, di acara Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Pengembangan Drainase Tambaklorok Kota Semarang bertempat di Kelurahan Tanjungmas, Minggu (8/11).

M Farchan juga menambahkan, warga juga menyambut baik pelaksanaan program pengembangan Drainase Tambaklorok tersebut. Drainase ini bisa mengurangi dampak sedimen banjir dan rob di wilayah Tambaklorok. Dan melindungi sebanyak 2000 kepala keluarga (kk), yang mendiami wilayah yang akan dikembangkan menjadi daerah wisata laut. ?Adapun anggarannya dari Kementerian PU Pusat sebesar Rp 151 miliar, yaitu untuk konstruksi dan supervisi sebesar Rp 6 miliar,? ungkapnya.

Sementara itu, pelaksana proyek, Bambang Astoto menjelaskan, penadatanganan kontrak dilakukan pada 23 Oktober 2015 lalu, dengan lama pekerjaan selama 716 hari kerja, yaitu sampai 7 Oktober 2017. Yakni melakukan normalisasi Banjir Kanal Timur lama, sepanjang 700 meter sampai muara. ?Adapun bentuk pengerjaan, pengerukan alur sepanjang 700 meter, dengan kedalaman 3 meter, ke bawah dari titik awal sekarang, agar perahu nelayan bisa leluasa bergerak dan tidak kandas saat akan melaut. Kemudian memperkuat tebing sungai dengan tiang pancang sepanjang 1.700 meter,? katanya.

Hadir juga dalam acara itu, perwakilan PSDA-ESDM Kota Semarang, BBWS Pemali-Juana dan Camat Semarang Utara Djaka Sukawijana, serta pemerintah setempat.

Sumber : SuaraMerdeka.Com

Daerah Aliran Sungai (DAS) Jatijajar yang mengalir di tengah pemukiman Desa Jatijajar, Bergas saat ini kondisinya berwarna hitam pekat. Warga setempat menduga, perubahan warna air tersebut disebabkan oleh limbah dari sejumlah perusahaan. Kondisi air yang berwarna dan berbau tersebut dikeluhkan warga, mengingat mereka tidak bisa digunakan untuk mencuci termasuk mengganggu sektor pertanian. Samsul Anwar (36) salah satu warga Desa Jatijajar mengatakan, dugaan pencemaran tersebut oleh masyarakat sudah dilaporkan ke Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (Opsi). ?Kami berharap aliran sungai bisa kembali normal, tidak berwarna dan berbau,? katanya, Minggu (1/11). Nurkholis (45) warga RT 2 RW V Desa Jatijajar menambahkan, dari pengamatannya kondisi sungai yang tidak sehat itu sudah berlangsung setahun terakhir. Selain berwarna dan berbau, terkadang menurut dia, air yang mengalir juga berbuih. ?Jika tidak kuat, kulit yang terkena air sungai bisa gatal bahkan iritasi,? ucapnya.

Empat perusahaan di Ungaran diduga mencemari sebuah sungai di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Satu di antara perusahaan yang diduga mencemari sungai Jatijajar adalah perusahaan yang memproduksi minuman berkarbonasi dengan merek terkenal. Akibat pencemaran, sungai yang dulu bisa dimanfaatkan untuk mencuci dan mengairi lahan pertanian, saat ini tidak bisa digunakan. Sebab, kini air sungai berubah berwarna hitam keruh dan bau. "Sudah setahun sungainya begini. Airnya hitam dan bau, terkadang putih berbuih. Kulit bisa gatal jika terkena air sungai," kata Nurkholis (45), salah seorang warga Desa Jatijajar, Minggu (1/11/2015). Padahal sebelum tercemar limbah, sungai Jatijajar sering dimanfaatkan warga untuk mencuci karpet saat menjelang Ramadhan dan mencuci jeroan hewan kurban. Air sungai juga dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian warga. "Namun sejak tercemar limbah pabrik, air sungai sudah tak bisa dimanfaatkan lagi. Petani kulitnya gatal jika terkena air sungai, bahkan belum lama ini banyak ikan di sungai mati," ucap warga Jatijajar lainnya, Samsul Anwar (36). Dugaan pencemaran limbah di sungai tersebut sudah dilaporkan ke Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (OPSI) Kabupaten Semarang. Samsul berharap OPSI ikut mengawasi dan melakukan upaya agar air sungai bersih kembali. "Kami ingin kondisi sungainya bersih seperti dulu lagi," ujar Samsul. Sementara itu Humas OPSI Kabupaten Semarang, M Amin mengatakan, pihaknya sudah mengecek ke sungai Jatijajar dan membenarkan laporan warga. Dari kondisi fisik air sungai, diduga kuat air sungai tercemar limbah pabrik di sekitar aliran sungai tersebut. "Guna memastikan limbah yang mencemari sungai dari perusahaan mana perlu ada penelusuran," ujar Amin. "Sebab ada beberapa perusahaan yang pembuangan limbahnya dialirkan ke Sungai Jatijajar. Ada juga perusahaan yang membuang kotoran ternak ke sungai," kata dia. Dugaan pencemaran limbah pabrik di Sungai Jatijajar tersebut juga sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Semarang. Pihak BLH sudah menggelar mediasi dengan mendatangkan sejumlah perusahaan yang diduga membuang limbahnya ke aliran Sungai Jatijajar. "Saat audiensi dan pantauan lapangan bersama, hanya satu pabrik yang tidak mau datang," ujar Amin. Anggota OPSI lainnya, Suwardi, memdesak Pemkab Semarang bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah pencemaran limbah. Selama ini, menururt Suwardi, masalah pencemaran limbah penyelesaiannya tidak pernah tuntas. "Kita minta pemkab serius menangani pencemaran limbah di Sungai Jatijajar. Sehingga ke depan tidak ada lagi pabrik yang berani mencemari sungai," tuturnya.

SEMARANG ? Normalisasi Sungai Beringin yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan terancam molor. Ketua LSM Biota Foundation Abdul Aziz mengatakan, normalisasi yang saat ini dalam pembebasan lahan terancam molor karena adanya permasalahan di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Padahal normalisasi tinggal menyisakan tujuh pemilik lahan.

Dia menegaskan, harus ada pengerukan dari hulu hingga hilir pada Sungai Plumbon dan Beringin. Aziz menerangkan, saat ini kondisi kedua sungai tersebut terus menyempit. ??Harapannya 2015 pembebasan lahan selesai dan 2016 dimulai pengerjaan fisik.

Namun karena ada masalah di Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang proyek itu pasti bakal molor. Padahal sampai saat ini tinggal menyisakan tujuh orang yang belum bebas lahannya,??ujarnya.

Menghadapi musim hujan ini beberapa masyarakat meninggikan tanggul, namun hal itu belum cukup untuk mengantisipasi banjir. Dia mengatakan, untuk pembebasan lahan pada proyek normalisasi juga terancam molor.

Sungai Beringin termasuk dalam wilayah drainase Semarang Barat dengan subsistem drainase wilayah Tugu. Sistem drainase Kali Beringin memiliki luas DAS 32,5 km2 dengan panjang sungai utama 15,5 km. Kali Beringin berawal di Kecamatan Mijen dan bermuara di Laut Jawa di bagian utara Kecamatan Tugu.

Gufron (30) warga Mangkang Wetan mengatakan, Setiap kali musim penghujan, dia bersama keluarganya yang tinggal tidak jauh dari sungai itu terpaksa harus selalu membuat gundukan tanah yang dicampur pasir di depan pintu rumahnya agar luapan sungai tidak masuk ke rumah.

??Normalisasi yang dijanjikan juga sampai saat ini belum dilakukan. Padahal, beberapa saat lagi memasuki musim penghujan. Tentu, kami tidak ingin kejadian awal 2014 lalu, banjir yang membawa korban terulang lagi,?? paparnya.

Harus Mengungsi

Akan tetapi, upaya itu ternyata hanya beberapa saat. Luapan air sungai berulangkali membuat dia dan seluruh anggota keluarganya harus mengungsi ke rumah tetangga yang telah ditinggikan. ??Karena sering tergenang banjir, sampai saat ini kami sudah pindah rumah kontrakan sampai tiga kali,?? ujarnya.

Rowi, warga RT2 RW7 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu menerangkan, sampah di Sungai Beringin memprihatinkan. Menurutnya, sungai tersebut kurang mendapatkan perhatian meski saat ini pembebasan lahan untuk normalisasi terus berlangsung.

Lurah Mangkang Kulon Abdul Malik mengutarakan, sepanjang aliran Sungai Plumbon terjadi pendangkalan lantaran tidak ada normalisasi. Warga juga kurang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan. ??Harapan kami, Sungai Plumbon segera dinormalisasi karena setiap musim hujan warga selalu was-was,?? tandasnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang di dampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Made Sumiarsih dan Kepala Dinas SDA Jawa Tengah Prasetyo Budiono melakukan kunjungan lapangan meninjau Sungai Jragung di Desa Rejosari, Kabupaten Demak Sabtu, 26 September 2015.

Kesempatan tersebut dilakukan setelah Menteri PUPR menyaksikan Penandatanganan kerjasama? MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak UNTAG Semarang dengan 23 Perusahaan jasa kontruksi untuk bidang Jasa kontruksi yang ditandatangani dari pihak Universitas oleh Rektor UNTAG Semarang sedangkan dari pihak jasa kontnruksi oleh perwakilan ke-23 perusahaan Kontruksi.

Sungai Jragung saat ini sedang dinormalisasi untuk ruas Tajemsari hingga Guntur karena mengalami sedimentasi. Hal ini menyebabkan berkurangnya kapasitas Sungai Jragung menjadi sangat berkurang sehingga menyebabkan banjir yang terjadi hampir setiap tahun.? Pekerjaan Normalisasi sungai tersebut dirancang untuk debit banjir 10 tahunan dengan besar 200 m3/ detik. Wilayah DAS Jragung sendiri memiliki luas 1.180 km2 dengan sungai utama dan memiliki anak sungai yaitu Kali Cabean, Kali Jragung lama, KB.1 dan KB 15. Sedangkan untuk panjang sungai Jragung yakni 21.44 km dan kapasitas sungai 100 m3/detik. Di bagian hulunya terdapat dam pengendali banjir yang dinamai Dam Ploso sebagai pengatur air banjir antara Kali Cabean dan Kali Jragung Lama.

Namun kondisi saat ini Dam Ploso tidak berfungsi dengan baik menyebabkan air banjir tidak dapat masuk ke Kali Jragung Lama. Selain normalisasi saat ini sedang dilakukan kajian menyeluruh sistim Sungai Jragung untuk mengatasi masalah banjir dan sedimentasi. Upaya mengatasi kekeringan juga sedang dilakukan yaitu dengan perencanaan Bendungan Jragung di Kedungjati Kecamatan Pringapus dimana telah sampai pada penyusunan detail desain.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan masalah banjir, kekeringan dan sedimentasi di Sungai Jragung dapat segera diatasi. (ddg)

Serangkaian gangguan pendistribusian air irigasi dari waduk Kedungombo yang mengaliri sawah seluas 60.095 hektare di kabupaten Grobogan, Kudus, Pati, Demak dan sebagian Jepara pada musim tanam (MT) I 2015 ? 2016, menguatkan wacana revitalisasi pada infrastruktur yang ada. Meskipun saat sekarang gangguan pada turbin sudah dapat diatasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang akan terjadi perulangan masalah yang sama.Koordinator Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) sistem Kedungombo, Kaspono, menyatakan hal itu kepada Suara Merdeka, Minggu (27/9). Pengkritisiannya terhadap kerusakan pada turbin sehingga mengakibatkan ketersendatan proses tanam, tidak dimaksudkan untuk menyudutkan salah satu pihak atau komponen. ?Dampak dari kerusakan itu sangat dirasakan petani di bagian hilir,? jelasnya. Secara terbuka, dia juga mengaku beberapa kali mempertanyakan mengapa sampai hal tersebut terjadi. Namun, setelah instansi terkait yang mengelola infrastruktur tersebut melakukan perbaikan, dia juga secara terbuka mengapresiasinya. ?Kami berharap agar bila terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki,? jelasnya. Menurutnya, usia waduk yang mulai digunakan sejak 1990 sudah bukan muda lagi. Beberapa komponen di dalamnya diyakini banyak mengalami kerusakan. Wajar, bila banyak pihak yang selama ini bersentuhan dengan keberadaan waduk mengharapkan perbaikan. ?Sudah 25 tahun, wajar kalau sudah ada yang rusak,? paparnya. Hal lain yang perlu dilakukan yakni seberapa daya tampung waduk Kedungombo sebenarnya. Gambaran sederhana sebenarnya dapat dilihat saat elevasi air mencapai 67,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Saat itu, air untuk kepentingan irigasi akan dihentikan digelontorkan. Pemanfaatan hanya sebatas untuk air minum saja. Sudah terlihat batu-batuan pada elevasi tersebut di sejumlah titik. Volume air dimungkinkan tidak seperti perhitungan sejak sarana pengairan tersebut digunakan. Satu-satunya jalan yakni dengan pengerukan sedimentasi tersebut. Terkait kondisi seperti itu, dia beberapa kali mengusulkan sistem irigasi teknis waduk Kedungombo diusulkan dikaji ulang. Kemampuan daya tampung sarana pengairan tersebut untuk dapat memasok irigasi seluas 60.095 juga akan diteliti ulang. Usulan kebijakan itu diharapkan dapat merumuskan sistem irigasi yang lebih efisien dan maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan daya tampung, kebutuhan irigasi dan kondisi lapangan. Banyak faktor yang berubah di lapangan. ?Salah satunya mengenai kondisi volume riil waduk,? tandasnya. Sumber : SuaraMerdeka.Com

Aksi penebangan pohon secara liar di lahan yang hendak dibangun Waduk Logung Kudus, Jawa Tengah, masih terjadi dan meluas hingga ke pepohonan milik warga setempat. Harjono, warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kudus, Kamis, membenarkan bahwa aksi penebangan pohon secara liar tidak hanya menyasar pohon di lahan yang hendak dijadikan lokasi pembangunan Waduk Logung, melainkan merambah hingga ke pohon milik warga yang lahannya tidak terkena pembangunan waduk. Kondisi tersebut, kata dia, tentu mengkhawatirkan warga yang di lahannya terdapat sejumlah pepohonan yang berusia cukup tua dan laku dijual dengan harga mahal. Pohon yang menjadi sasaran penjarahan, awalnya pohon jati dan sengon laut dengan diameter antara 30 sentimeter hingga 40 cm, kini merambah pohon randu karena pohon jati dan sengon mulai berkurang. Selain itu, kata dia, pohon yang diincar juga tidak hanya yang berukuran besar, kini yang berukuran kecil juga ikut ditebang. Informasinya, kata dia, aksi penebangan liar tersebut juga terjadi di lahan milik Perum Perhutani. Ia mencatat, pohon yang ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencapai puluhan pohon. "Saya juga sempat menangkap tangan pelaku penebangan liar di lahan milik keluarga, namun ketika sudah berhasil mengamankan peralatan mereka dan hendak memanggil warga, ternyata kayu yang sudah ditebang raib dibawa pelaku penebangan liar tersebut," ujarnya. Untuk menghindari kasus serupa terulang, kata dia, warga yang memiliki sejumlah pohon di lahannya berkumpul untuk membahas upaya pengamanan secara bergiliran, namun karena belum ada kesepakatan akhirnya penjagaan menjadi tanggung jawab masing-masing warga yang memiliki lahan yang ada pohonnya. Ia berharap, ada aksi nyata dari pihak terkait untuk mengatasi maraknya pembalakan liar ini. Menanggapi hal itu, Kapolsek Dawe AKP Sunar mengatakan, belum lama ini Polsek sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kudus melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus. Hasilnya, lanjut dia, pihak dinas berjanji segera turun ke lapangan, untuk memastikan lahan yang sudah dibebaskan dan yang belum atau tidak masuk areal proyek pembangunan waduk. "Hanya saja, hingga kini rencana tersebut belum juga terlaksana," ujarnya. Meskipun demikian, kata dia, upaya patroli tetap dilakukan dan menempatkan petugas di sekitar lokasi yang menjadi sasaran penebangan liar. "Kami juga melakukan tindakan pencegahan memanfaatkan keberadaan anggota bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas)," ujarnya.

Proyek sistem penyediaan air minum Dadi Muria (SPAM Dadi Muria) diupayakan tidak mengusik pengguna lama waduk Kedungombo. Hal itu dilakukan dengan mengambil air jauh sebelum bendung Klambu. Pengambilan air baku akan diambil di pertigaan sungai Lusi dan Serang beberapa kilometer sebelum bendung Klambu. Koordinator SPAM Dadi Muria, Achmadi Safa, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Minggu (16/8). Ditambahkan, pihaknya tetap menghormati pengguna lama yakni petani irigasi teknis waduk Kedungombo. ?Pengambilan air di titik tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan dengan pengguna lama,? katanya. Mengenai teknis pengambilan air baku, sepenuhnya dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana di Semarang. Mereka pula yang menentukan neraca pengambilan air baku untuk Kabupaten Grobogan, Jepara dan Kudus. ?Kami hanya menjalankan pendistribusiannya saja,? paparnya. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan kajian terkait penggunaan air dari sumber tersebut untuk kepentingan SPAM. Hasilnya, diperoleh kesepakatan untuk pengambilan sebesar 500 liter per detik. Rinciannya, Kabupaten Kudus dan Jepara masing-masing mendapatkan 200 liter per detik, sedangkan Grobogan memperoleh 100 liter per detik.

KUDUS ? Pembangunan fisik proyek program sistem penyediaan air bersih (Spam) Dadi Muria ditargetkan mulai tahun depan. Selanjutnya, pemanfaatan air baku untuk warga disiapkan secara bertahap mulai 2017. Koordinator Spam Dadi Muria, Achmadi Safa, mengemukakan, Spam Dadi Muria jadi prioritas program untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. ?Berbagai persiapan masih terus dilakukan saat sekarang,? katanya. Salah satunya, revisi detailed engineering design (DED) induk Spam Dadi Muria. DED sebenarnya sudah dibuat beberapa waktu yang lalu untuk melayani Kabupaten Grobogan, Kudus, Pati dan Jepara. Hanya saja, dalam perkembangannya Spam Dadi Muria hanya melayani Grobogan, Kudus, dan Jepara. Sudah Dipastikan ?Neraca penggunaan air sudah dipastikan yakni total mencapai 500 liter per detik,? imbuhnya. Rinciannya, untuk Kudus mendapat 200 liter per detik, Jepara 200 liter per detik dan Grobogan 100 liter per detik. Satu liter per detik dapat melayani 80 kepala keluarga (KK). Air diambil dari pertemuan sungai Lusi dan Serang, atau sebelum bendung Klambu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gesekan dengan pengguna lama yakni petani irigasi teknis Kedungombo. ?Dengan pertimbangan seperti itu, revisi DED harus dilakukan,? paparnya. Perubahan Mengenai pembangunan pengambilan airnya menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana, sedangkan jaringan distribusinya akan dilakukan oleh Dirjen SDA dengan melibatkan institusi di bawahnya. Selain Spam, pihaknya juga mempertimbangkan penyelesaian waduk Kedungombo. Pasalnya, dari infrastruktur pengairan itu diharapkan dapat diperoleh air baku sebesar 200 liter per detik. Jika Spam dan waduk Logung selesai, maka penguatan sumber air baku benar-benar dapat diwujudkan. Mengenai dana, sejak awal diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 840 miliar. ?Hanya saja, dengan dinamika terakhir dimungkinkan terjadi perubahan,? jelasnya.

Warga di wilayah Desa Gunungrowo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanfaatkan kekeringan Waduk Gunungrowo menjadi wahana bermain dan lapangan sepakbola. Itu akibat musim kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Tengah, selama tiga bulan terakhir. Waduk Gunungrowo merupakan waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akibat debit air habis, waduk yang dibangun sejak tahun 1918-1925 itu kini kering keronta dan hanya ditumbuhi rerumputan. Sekilas seperti sebuah stadion berukuran raksasa dengan kedalaman yang cukup tinggi. Setiap sore hari, puluhan pemuda dan anak-anak bahkan memanfaatkan keringnya waduk menjadi arena sepakbola. Warga juga memanfaatkan lokasi waduk dengan mencari rumput untuk pakan ternak mereka. "Sudah biasa, tiap kemarau waduk sini pasti kering. Jadi, dimanfaatkan warga untuk olahraga, salah satunya main bola, " ujar Nur Halim, Ketua RT 01/RW 02 Desa Siti Luhur Gunungrowo, Gembong, Pati, kepada VIVA co.id. Menurut Halim, kekeringan Waduk Gunungrowo sudah menjadi langganan tiap kemarau datang. Bahkan, saat kemarau panjang beberapa tahun lalu, warga juga pernah menggunakan area waduk seluas 30 hektare itu untuk bercocok tanam. "Dulu tiap kekeringan ada yang tanam padi dan jagung, serta palawija. Tapi sekarang, sudah dilarang oleh pengelolanya," ujar bapak dua anak itu. Kekeringan waduk tak hanya membuat areal irigasi untuk persawahan seluas 6052 hektare kesulitan air, tetapi aktivitas perikanan dan pariwisata di waduk tersebut juga terhenti. Berdasarkan laporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng, kekeringan Waduk Gunungrowo tak hanya karena kermarau panjang yang mengakibatkan aliran sungai Pabrik Jolong dan sungai Ceriwik mengalami kekeringan. Namun, keringnya waduk disebabkan oleh kebocoran air yang oleh rusaknya bangunan yang sudah berumur tua. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai tinjauannya mengaku terus mendorong perbaikan waduk yang sangat membantu irigasi warga Pati tersebut. Saat ini, kontruksi kebocoran waduk telah diukur dan dilakukan penambalan agar segera bisa beroperasi. "Tadi sudah diukur oleh pakar Undip dan akan dibangun sesuai ketuaannya. Karena waduk ini rusak di bawah, ya satu-satunya jalan harus dikeringkan airnya," jelas Ganjar. Untuk mengantisipasi kekeringan yang melanda wilayah Pati, lanjut Ganjar, tindakan paling cepet adalah melakukan suplai air kepada warga dan melakukan pengairan sawah melalui pompa-pompa. Sedangkan untuk jangka panjang adalah dengan pembuatan 1.000 embung yang digarap secara bertahap. "Ini momentum kita, karena pusat menyediakan dana. Kita buat sumur resapan, embung, waduk dan penjagaan di wilayah konservasi sumber air juga penting, " kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Koordinator Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A), Kaspono mengingatkan semua pihak yang menginginkan penggelontoran air waduk Kedungombo dilakukan lebih awal terkait risiko kebijakan itu. Salah satunya, kekacauan pada musim tanam (MT) I di area irigasi teknis seluas 90.095 hektare.?Segala sesuatunya harus diperhitungkan terlebih dahulu,? katanya kepada suaramerdeka.com, Minggu (9/8). Tanpa kajian dan perhitungan cermat dengan melihat kondisi debit, secara pribadi dia tidak ingin ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya ingin melepas posisinya sebagai koordinator FP3A seandainya keinginan untuk menggelontorkan air waduk Kedungombo tetap diberlakukan. ?Kalau nanti terjadi persoalan pada saat musim tanam (MT) I siapa yang mau bertanggung jawab,? katanya. Hal yang paling tepat dilakukan yakni mengundang semua pihak terkait untuk dapat menyampaikan argumennya masing-masing. Dia tetap meyakini keinginan untuk penggelontoran lebih awal didasarkan atas niat baik. Hanya saja, segala sesuatunya tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pihaknya sepakat dengan rencana Balai Besar Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juwana (BPSDA Seluna) yang akan mengundang semua pihak terkait untuk dapat membahas persoalan itu. Data dan fakta terkait volume waduk akan dikaji apakah memungkinkan dilakukan penggelontoran lebih awal, termasuk risiko yang mungkin timbul. Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan yakni sistem operasional yang sudah dibuat selama ini.?Ada alasan mengapa penggelontoran lebih awal dinilai berisiko,? ujarnya. Kajian Alasan pertama, hingga saat sekarang lahan pertanian masih belum sepenuhnya siap. Selanjutnya, di sebagian jaringan irigasi juga masih dilakukan perbaikan. Selanjutnya, bila stok air terbatas dimungkinkan pada musim tanam berikutnya akan menimbulkan banyak persoalan.?Misalnya, ketika proses tanam berlangsung air ternyata sudah habis,? tandasnya. Terpisah, Kepala BPSDA, Novianto saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu menyatakan pihaknya masih akan mendasarkan pada sistem baku yang sudah ada sebelumnya. Air waduk Kedungombo baru dapat digelontorkan pada awal September. Meskipun begitu, pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait pada 12 Agustus mendatang. Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus baru dapat diputuskan apakah permintaan dapat direalisasikan atau ditolak.