Serangkaian gangguan pendistribusian air irigasi dari waduk Kedungombo yang mengaliri sawah seluas 60.095 hektare di kabupaten Grobogan, Kudus, Pati, Demak dan sebagian Jepara pada musim tanam (MT) I 2015 ? 2016, menguatkan wacana revitalisasi pada infrastruktur yang ada. Meskipun saat sekarang gangguan pada turbin sudah dapat diatasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang akan terjadi perulangan masalah yang sama.Koordinator Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A) sistem Kedungombo, Kaspono, menyatakan hal itu kepada Suara Merdeka, Minggu (27/9). Pengkritisiannya terhadap kerusakan pada turbin sehingga mengakibatkan ketersendatan proses tanam, tidak dimaksudkan untuk menyudutkan salah satu pihak atau komponen. ?Dampak dari kerusakan itu sangat dirasakan petani di bagian hilir,? jelasnya. Secara terbuka, dia juga mengaku beberapa kali mempertanyakan mengapa sampai hal tersebut terjadi. Namun, setelah instansi terkait yang mengelola infrastruktur tersebut melakukan perbaikan, dia juga secara terbuka mengapresiasinya. ?Kami berharap agar bila terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki,? jelasnya. Menurutnya, usia waduk yang mulai digunakan sejak 1990 sudah bukan muda lagi. Beberapa komponen di dalamnya diyakini banyak mengalami kerusakan. Wajar, bila banyak pihak yang selama ini bersentuhan dengan keberadaan waduk mengharapkan perbaikan. ?Sudah 25 tahun, wajar kalau sudah ada yang rusak,? paparnya. Hal lain yang perlu dilakukan yakni seberapa daya tampung waduk Kedungombo sebenarnya. Gambaran sederhana sebenarnya dapat dilihat saat elevasi air mencapai 67,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Saat itu, air untuk kepentingan irigasi akan dihentikan digelontorkan. Pemanfaatan hanya sebatas untuk air minum saja. Sudah terlihat batu-batuan pada elevasi tersebut di sejumlah titik. Volume air dimungkinkan tidak seperti perhitungan sejak sarana pengairan tersebut digunakan. Satu-satunya jalan yakni dengan pengerukan sedimentasi tersebut. Terkait kondisi seperti itu, dia beberapa kali mengusulkan sistem irigasi teknis waduk Kedungombo diusulkan dikaji ulang. Kemampuan daya tampung sarana pengairan tersebut untuk dapat memasok irigasi seluas 60.095 juga akan diteliti ulang. Usulan kebijakan itu diharapkan dapat merumuskan sistem irigasi yang lebih efisien dan maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan daya tampung, kebutuhan irigasi dan kondisi lapangan. Banyak faktor yang berubah di lapangan. ?Salah satunya mengenai kondisi volume riil waduk,? tandasnya. Sumber : SuaraMerdeka.Com

Aksi penebangan pohon secara liar di lahan yang hendak dibangun Waduk Logung Kudus, Jawa Tengah, masih terjadi dan meluas hingga ke pepohonan milik warga setempat. Harjono, warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kudus, Kamis, membenarkan bahwa aksi penebangan pohon secara liar tidak hanya menyasar pohon di lahan yang hendak dijadikan lokasi pembangunan Waduk Logung, melainkan merambah hingga ke pohon milik warga yang lahannya tidak terkena pembangunan waduk. Kondisi tersebut, kata dia, tentu mengkhawatirkan warga yang di lahannya terdapat sejumlah pepohonan yang berusia cukup tua dan laku dijual dengan harga mahal. Pohon yang menjadi sasaran penjarahan, awalnya pohon jati dan sengon laut dengan diameter antara 30 sentimeter hingga 40 cm, kini merambah pohon randu karena pohon jati dan sengon mulai berkurang. Selain itu, kata dia, pohon yang diincar juga tidak hanya yang berukuran besar, kini yang berukuran kecil juga ikut ditebang. Informasinya, kata dia, aksi penebangan liar tersebut juga terjadi di lahan milik Perum Perhutani. Ia mencatat, pohon yang ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencapai puluhan pohon. "Saya juga sempat menangkap tangan pelaku penebangan liar di lahan milik keluarga, namun ketika sudah berhasil mengamankan peralatan mereka dan hendak memanggil warga, ternyata kayu yang sudah ditebang raib dibawa pelaku penebangan liar tersebut," ujarnya. Untuk menghindari kasus serupa terulang, kata dia, warga yang memiliki sejumlah pohon di lahannya berkumpul untuk membahas upaya pengamanan secara bergiliran, namun karena belum ada kesepakatan akhirnya penjagaan menjadi tanggung jawab masing-masing warga yang memiliki lahan yang ada pohonnya. Ia berharap, ada aksi nyata dari pihak terkait untuk mengatasi maraknya pembalakan liar ini. Menanggapi hal itu, Kapolsek Dawe AKP Sunar mengatakan, belum lama ini Polsek sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kudus melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus. Hasilnya, lanjut dia, pihak dinas berjanji segera turun ke lapangan, untuk memastikan lahan yang sudah dibebaskan dan yang belum atau tidak masuk areal proyek pembangunan waduk. "Hanya saja, hingga kini rencana tersebut belum juga terlaksana," ujarnya. Meskipun demikian, kata dia, upaya patroli tetap dilakukan dan menempatkan petugas di sekitar lokasi yang menjadi sasaran penebangan liar. "Kami juga melakukan tindakan pencegahan memanfaatkan keberadaan anggota bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas)," ujarnya.

Proyek sistem penyediaan air minum Dadi Muria (SPAM Dadi Muria) diupayakan tidak mengusik pengguna lama waduk Kedungombo. Hal itu dilakukan dengan mengambil air jauh sebelum bendung Klambu. Pengambilan air baku akan diambil di pertigaan sungai Lusi dan Serang beberapa kilometer sebelum bendung Klambu. Koordinator SPAM Dadi Muria, Achmadi Safa, mengemukakan hal itu kepada suaramerdeka.com, Minggu (16/8). Ditambahkan, pihaknya tetap menghormati pengguna lama yakni petani irigasi teknis waduk Kedungombo. ?Pengambilan air di titik tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi gesekan dengan pengguna lama,? katanya. Mengenai teknis pengambilan air baku, sepenuhnya dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana di Semarang. Mereka pula yang menentukan neraca pengambilan air baku untuk Kabupaten Grobogan, Jepara dan Kudus. ?Kami hanya menjalankan pendistribusiannya saja,? paparnya. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan kajian terkait penggunaan air dari sumber tersebut untuk kepentingan SPAM. Hasilnya, diperoleh kesepakatan untuk pengambilan sebesar 500 liter per detik. Rinciannya, Kabupaten Kudus dan Jepara masing-masing mendapatkan 200 liter per detik, sedangkan Grobogan memperoleh 100 liter per detik.

KUDUS ? Pembangunan fisik proyek program sistem penyediaan air bersih (Spam) Dadi Muria ditargetkan mulai tahun depan. Selanjutnya, pemanfaatan air baku untuk warga disiapkan secara bertahap mulai 2017. Koordinator Spam Dadi Muria, Achmadi Safa, mengemukakan, Spam Dadi Muria jadi prioritas program untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. ?Berbagai persiapan masih terus dilakukan saat sekarang,? katanya. Salah satunya, revisi detailed engineering design (DED) induk Spam Dadi Muria. DED sebenarnya sudah dibuat beberapa waktu yang lalu untuk melayani Kabupaten Grobogan, Kudus, Pati dan Jepara. Hanya saja, dalam perkembangannya Spam Dadi Muria hanya melayani Grobogan, Kudus, dan Jepara. Sudah Dipastikan ?Neraca penggunaan air sudah dipastikan yakni total mencapai 500 liter per detik,? imbuhnya. Rinciannya, untuk Kudus mendapat 200 liter per detik, Jepara 200 liter per detik dan Grobogan 100 liter per detik. Satu liter per detik dapat melayani 80 kepala keluarga (KK). Air diambil dari pertemuan sungai Lusi dan Serang, atau sebelum bendung Klambu. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gesekan dengan pengguna lama yakni petani irigasi teknis Kedungombo. ?Dengan pertimbangan seperti itu, revisi DED harus dilakukan,? paparnya. Perubahan Mengenai pembangunan pengambilan airnya menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana, sedangkan jaringan distribusinya akan dilakukan oleh Dirjen SDA dengan melibatkan institusi di bawahnya. Selain Spam, pihaknya juga mempertimbangkan penyelesaian waduk Kedungombo. Pasalnya, dari infrastruktur pengairan itu diharapkan dapat diperoleh air baku sebesar 200 liter per detik. Jika Spam dan waduk Logung selesai, maka penguatan sumber air baku benar-benar dapat diwujudkan. Mengenai dana, sejak awal diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 840 miliar. ?Hanya saja, dengan dinamika terakhir dimungkinkan terjadi perubahan,? jelasnya.

Warga di wilayah Desa Gunungrowo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanfaatkan kekeringan Waduk Gunungrowo menjadi wahana bermain dan lapangan sepakbola. Itu akibat musim kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Tengah, selama tiga bulan terakhir. Waduk Gunungrowo merupakan waduk yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akibat debit air habis, waduk yang dibangun sejak tahun 1918-1925 itu kini kering keronta dan hanya ditumbuhi rerumputan. Sekilas seperti sebuah stadion berukuran raksasa dengan kedalaman yang cukup tinggi. Setiap sore hari, puluhan pemuda dan anak-anak bahkan memanfaatkan keringnya waduk menjadi arena sepakbola. Warga juga memanfaatkan lokasi waduk dengan mencari rumput untuk pakan ternak mereka. "Sudah biasa, tiap kemarau waduk sini pasti kering. Jadi, dimanfaatkan warga untuk olahraga, salah satunya main bola, " ujar Nur Halim, Ketua RT 01/RW 02 Desa Siti Luhur Gunungrowo, Gembong, Pati, kepada VIVA co.id. Menurut Halim, kekeringan Waduk Gunungrowo sudah menjadi langganan tiap kemarau datang. Bahkan, saat kemarau panjang beberapa tahun lalu, warga juga pernah menggunakan area waduk seluas 30 hektare itu untuk bercocok tanam. "Dulu tiap kekeringan ada yang tanam padi dan jagung, serta palawija. Tapi sekarang, sudah dilarang oleh pengelolanya," ujar bapak dua anak itu. Kekeringan waduk tak hanya membuat areal irigasi untuk persawahan seluas 6052 hektare kesulitan air, tetapi aktivitas perikanan dan pariwisata di waduk tersebut juga terhenti. Berdasarkan laporan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng, kekeringan Waduk Gunungrowo tak hanya karena kermarau panjang yang mengakibatkan aliran sungai Pabrik Jolong dan sungai Ceriwik mengalami kekeringan. Namun, keringnya waduk disebabkan oleh kebocoran air yang oleh rusaknya bangunan yang sudah berumur tua. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai tinjauannya mengaku terus mendorong perbaikan waduk yang sangat membantu irigasi warga Pati tersebut. Saat ini, kontruksi kebocoran waduk telah diukur dan dilakukan penambalan agar segera bisa beroperasi. "Tadi sudah diukur oleh pakar Undip dan akan dibangun sesuai ketuaannya. Karena waduk ini rusak di bawah, ya satu-satunya jalan harus dikeringkan airnya," jelas Ganjar. Untuk mengantisipasi kekeringan yang melanda wilayah Pati, lanjut Ganjar, tindakan paling cepet adalah melakukan suplai air kepada warga dan melakukan pengairan sawah melalui pompa-pompa. Sedangkan untuk jangka panjang adalah dengan pembuatan 1.000 embung yang digarap secara bertahap. "Ini momentum kita, karena pusat menyediakan dana. Kita buat sumur resapan, embung, waduk dan penjagaan di wilayah konservasi sumber air juga penting, " kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Koordinator Federasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FP3A), Kaspono mengingatkan semua pihak yang menginginkan penggelontoran air waduk Kedungombo dilakukan lebih awal terkait risiko kebijakan itu. Salah satunya, kekacauan pada musim tanam (MT) I di area irigasi teknis seluas 90.095 hektare.?Segala sesuatunya harus diperhitungkan terlebih dahulu,? katanya kepada suaramerdeka.com, Minggu (9/8). Tanpa kajian dan perhitungan cermat dengan melihat kondisi debit, secara pribadi dia tidak ingin ikut bertanggung jawab. Bahkan, pihaknya ingin melepas posisinya sebagai koordinator FP3A seandainya keinginan untuk menggelontorkan air waduk Kedungombo tetap diberlakukan. ?Kalau nanti terjadi persoalan pada saat musim tanam (MT) I siapa yang mau bertanggung jawab,? katanya. Hal yang paling tepat dilakukan yakni mengundang semua pihak terkait untuk dapat menyampaikan argumennya masing-masing. Dia tetap meyakini keinginan untuk penggelontoran lebih awal didasarkan atas niat baik. Hanya saja, segala sesuatunya tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pihaknya sepakat dengan rencana Balai Besar Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juwana (BPSDA Seluna) yang akan mengundang semua pihak terkait untuk dapat membahas persoalan itu. Data dan fakta terkait volume waduk akan dikaji apakah memungkinkan dilakukan penggelontoran lebih awal, termasuk risiko yang mungkin timbul. Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan yakni sistem operasional yang sudah dibuat selama ini.?Ada alasan mengapa penggelontoran lebih awal dinilai berisiko,? ujarnya. Kajian Alasan pertama, hingga saat sekarang lahan pertanian masih belum sepenuhnya siap. Selanjutnya, di sebagian jaringan irigasi juga masih dilakukan perbaikan. Selanjutnya, bila stok air terbatas dimungkinkan pada musim tanam berikutnya akan menimbulkan banyak persoalan.?Misalnya, ketika proses tanam berlangsung air ternyata sudah habis,? tandasnya. Terpisah, Kepala BPSDA, Novianto saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu menyatakan pihaknya masih akan mendasarkan pada sistem baku yang sudah ada sebelumnya. Air waduk Kedungombo baru dapat digelontorkan pada awal September. Meskipun begitu, pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait pada 12 Agustus mendatang. Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus baru dapat diputuskan apakah permintaan dapat direalisasikan atau ditolak.

Setelah melalui proses lelang, bulan Oktober 2015 mendatang pembangunan Kampung Bahari di Tambak Lorok akan mulai dilakukan. Pengerjaan proyek akan dimulai dengan pembangunan tanggul berbentuk huruf U yang berfungsi sebagai pencegah masuknya air rob ke pemukiman yang akan dijadikan kampung bahari. Kabid PJSA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Bambang Astoto, saat ini proses lelang pembangunan tanggul sudah selesai dengan waktu pengerjaan fisik tiga tahun. ?Dana dari APBN program Kementrian Pekerjaan Umum (PU) total Rp.156 M. Ini proyek multi years. Lebar tanggul sisi kanan dan kiri itu masing-masing 825 meter,? ujarnya Bambang usai diskusi ?Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok? di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Selasa (4/8). Bambang Astoto mengatakan, awalnya pembangunan tanggul itu direncanakan hanya satu tahun. Namun karena kontur tanah di Tambaklorok mengalami penurunan sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat, yang akhirnya oleh konsultan yang menangani diputuskan tiga tahun untuk pengerjaan fisik tanggung tersebut. ?Tadinya mau setahun. Karena tidak ada desain dan akhirnya mundur-mundur. Lalu pihak konsultan buat desain sesuai kondisi di lapangan,? katanya. Bambang menambahkan, untuk langkah selanjutkan pihaknya meminta komitmen Pemkot Semarang agar segala persoalan terutama masalah sosial nantinya bisa ditangani dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Kabid Perencanaan Bappeda Kota Semarang M Farchan mengatakan, saat ini Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) telah selesai disusun dan akan menjadi petunjuk berkaitan dengan pembangunan fisik seperti tanggul. ?Ini menjadi progress yang bagus bagi kami di Pemkot. Harapannya begitu selesai lelang langsung pengerjaan fisik dimulai,? ujarnya. Farchan menjelaskan, pembangunan tanggul dan fasilitas penunjang untuk pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok akan dibiayai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementrian PU. ?Fasilitas penunjang itu seperti pembangunan drainase, jalan umum, ruang terbuka hijau. Ya, nanti akan dibangun juga tempat sampah, dan sebagainya,? katanya. Mengenai Kampung Bahari, Farchan mengungkapkan perencanaan kawasan Tambak Lorok didasarkan pada konsep pengembangan kawasan bahari, yakni tempat bermukim dan bermata pencaharian di daerah tepi laut. ?Tambak Lorok merupakan salah satu daerah pantai yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Tempat ini adalah kampung nelayan terbesar yang ada di Kota Semarang,? katanya. Masyarakat yang bermukim di kawasan itu adalah nelayan, kata dia, memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam, khususnya yang berasal dari laut, sebagai tempat untuk mencari ikan. Maka dari itu pembangunan kampung bahari akan menjadi kawasan pemukiman di Tambak lorok menjadi lebih baik secara ekonomi sehingga bisa membantu warga setempat.

Pembangunan Bendungan Logung, di Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, terus dikebut. Sejak dimulainya pembangunan bendungan yang areal luasnya mencapai 196 hektar, pada akhir 2014 lalu, sejumlah alat berat tampak sibuk dipekerjakan, dan sejumlah truk pengangkut material juga hilir mudik keluar masuk lokasi proyek. Data yang tertera di papan proyek yang terpasang di sisi pintu masuk lokasi proyek, menerangkan proyek Bendungan Logung itu berada di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktirat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pemali Juana. Paket Pekerjaan Kontruksi (PPK) adalah Prasarana konservasi sumber daya air, jenis perkerjaan Pembangunan Bendungan Logung, dengan nilai kon trak sebebar Rp 584.936.972.000, sumber dana APBN Murni 2014-1018 (lima tahun anggaran), dengan waktu pelaksanaan selama 1460 hari. Sebagai penyedia jasa, adalah PT Wjaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) Kso. Informasi yang diperoleh? dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) Kabupaten Kudus, (4/8), menyebutkan, jika sudah selesai, Bendungan Logung itu nantinya akan menampung debit air dari, daerah genangan Dukuh Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe dan Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Fungsi bendungan, tersebut akan sangat menunjang pendayagunaan sumber-sumber air meliputi penampungan, tataguna, pengembangan dan pengusahaan air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Dengan adanya tampungan waduk, maka akan meningkatkan konservasi lahan pada DAS Bendungan Logung, termasuk sistem pola operasi dan pemeliharaannya. Beberapa manfaat pembangunan Bendungan Logung antara lain memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 2.180 Ha, yang terdiri dari luas Irigasi Logung sekitar 1.200 Ha dan rencana pengembangan irigasi sekitar 982 Ha di wilayah Kabupaten Kudus, serta peningkatan produktivitas tanaman padi. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum 200 liter/detik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus. Bendungan tersebut juga bermanfaat untuk pengendalian banjir serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 0,50 MW. Total kapasitas Bendungan Logung adalah 20,15 juta m3 dengan volume efektif sebesar 13,72 juta m3. Tinggi bendungan 56 meter dan panjang bendungan 350 m. Adapun luas daerah pengaliran sungai seluas 43,81 km2 dengan curah hujan rata-rata tahunan 2.205 mm.

Musim kemarau tahun ini tak sertamerta menyusutkan volume air di Waduk Jatibarang, Gunungpati. Terbukti seperti yang dikatakan oleh Dody Indrawirawan, Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, elevasinya masih bertahan d level 149,15 meter. Hal itu bukan tanpa alasan, ?Karena perhitungan hidrologi, prediksi musim kemarau dan hujan tepat. Termasuk curah hujan di atas pun juga tepat. Ini baru tahun pertama (sejak elevasi terpenuhi). Mudah-mudahan tahun berikutnya akan sama,? kata Dody, Senin (3/8). Elevasi muka air normal 149,3 meter di Waduk Serbaguna Jatibarang Semarang terpenuhi sejak 3 Januari 2015 lalu. Waduk Jatibarang dengan desain banjir 170 m3/detik serta dapat menambah pasokan air baku 1.050 liter/detik, dengan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH 1,5 MW, serta meningkatkan pariwisata kota Semarang. Waduk ini dibangun di hulu sungai, di kawasan Dusun Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, di wilayah pegunungan.

SEJUMLAH pekerja mengangkat drum-drum kosong dari pesisir Tambaklorok, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara, Selasa (30/6) sore. Pekerja telah pulang ke rumah masingmasing setelah memindahkan buis beton dengan bantuan drum. Drum dimasukkan ke buis beton kemudian dimasukkan air dan digeser ke titik sabuk pantai yang dibangun. Kini kawasan Tambaklorok telah memiliki sabuk pantai dari bahan buis beton. Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Semarang membangun sabuk pantai 115 meter. Pembangunan dilanjutkan pada tahun ini dengan panjang 300 meter dengan dana dari APBD Kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut Kepala Bidang Kelautan DKP Kota Semarang, Siswanto mengatakan sabuk pantai yang tengah digarap dengan bahan buis beton akan diisi dengan batu. Pada proyek tahun sebelumnya, buis beton diisi dengan pasir dan tanah urug, tetapi kurang kuat menahan ombak yang menerpa pesisir. ?Rencananya akan diteruskan sampai tahun 2016 untuk wilayah di RW 16 atau di Kampung Tambakrejo,? katanya. Siswanto memaparkan hal tersebut dalam kunjungan Dewan Pertimbangan dan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang di Tambaklorok dan Polder Banger, Selasa (30/6) sore. Dalam kunjungan itu, hadir juga perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Bappeda Kota Semarang, Dinas PSDA ESDM Kota Semarang, Kelurahan Tanjung Mas dan Camat Semarang Utara. Rencananya BBWS akan membangun tanggul berbentuk huruf U di sungai yang telah mati yang berada di Tambaklorok. Sungai tersebut menjadi tempat bersandar perahu-perahu milik warga Tambaklorok. Dana yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mencapai Rp 300 miliar. Pembangunan tanggul merupakan bagian dari penataan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Semarang, M Farchan mengatakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa digagas menjadi Kampung Bahari. Daerah pesisir itu akan diproteksi dari ancaman rob, penurunan tanah dan kekumuhan. Mulai 2015-2017 akan ada pembangunan tanggul yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Tahun ini, kata Farchan, ada pengerjaan perbaikan drainase dan jalan lingkungan oleh Dirjen Ciptakaru Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 22,7 miliar. ?Kami mengusulkan konsep Kampung Bahari setelah mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Usulan ini juga berdasar masukan warga melalui musrenbang. Konsep tersebut lalu kami usulkan ke pusat. Banyak instansi yang akan mendukung konsep tersebut,? ujarnya. Merujuk data Bappeda Kota Semarang, Tambaklorok berpenduduk 8.576 jiwa dengan luas tanah 46,8 hektare. Kawasan hilir Semarang ini berada 0,5 meter dari permukaan laut. Laju penurunan tanah diperkirakan sebesar 10-12 sentimeter pertahun. Rob rawan terjadi saat sore hari. Mendesak Ditata Ketua Harian DP2K Semarang, Sudharto PHadi mengatakan kawasan Tambaklorok mendesak untuk ditata. Pihaknya telah menelaah sejumlah dokumen pembangunan di Tambaklorok. Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi di lapangan dan menyerap masukan dari warga. Hasil kajian akan diserahkan dan rekomendasi akan diserahkan kepada Wali Kota Semarang. ?Kami mencermati masalah-masalah besar di Semarang saat ini. Salah satunya Tambaklorok yang dirancang sebagai Kampung Bahari. Kami mendesak kepada Pemkot untuk segera menata kawasan tersebut. Tapi jangan fisiknya saja, manusianya juga diperhatikan,? ungkapnya. (Zakki Amali-64 )

Kudus,-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melakukan identifikasi lahan yang belum masuk dalam daftar pembebasan untuk pembangunan Waduk Logung. Hal itu dilakukan dengan tujuan pembebasan lahan segera selesai dan proses pembangunan waduk segera bisa dikerjakan. ?Saat ini kita fokus mengetahui status lahan seluas 3,3 hektare yang masuk wilayah Kabupaten Pati dan belum dibebaskan. Yang perlu diketahui apakah tanah tersebut statusnya tanah negara yang digarap warga atau sudah hak milik,? tegas Kepala Satuan Kerja (Satker) Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Duki Malindo, Senin (8/6). Setelah mengetahui kepastian status tanahnya, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati. Pasalnya, lahan tersebut berada di Desa Bremi, Kecamatan Gembong, Kabupeten Pati. ?Proses pembebasan lahannya akan dianggarkan melalui pusat,? imbuhnya. Lahan yang belum dibebaskan tersebut, lanjutnya, memang berada di daerah tapak bangunan waduk, sehingga memang perlu dibebaskan secepatnya karena ketika seluruh tahapan pembangunan dilalui lahan tersebut harus sudah bebas. Sementara itu menurut Staf Ahli Pembangunan Setda Kudus Hari Triyoga menambahkan, bahwa terkait lahan yang belum dibebaskan tersebut, Gubernur Jateng sudah mengirim surat ke Kementerian PU pada 25 Mei 2015 tentang permohonan bantuan dana penyelesaian pengandaan tanah Waduk Logung. Ketika permohonan tersebut dikabulkan, kata dia, anggaran untuk pembebasan tentunya ditanggung pusat. Hal terpenting, lanjut dia, dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan waduk tersebut bisa dituntaskan dengan baik tanpa melanggar norma hukum. Berdasarkan data dari BPWS Pemali Juwana, lahan yang belum dibebaskan ada 25 bidang dengan luas 7,3 hektare. Dari jumlah tersebut, enam bidang tanah di antaranya berada di lokasi yang hendak dibangun bangunan pelimpah (spillway), sedangkan 19 bidang lainnya di daerah genangan. ?Sembilan bidang lahan yang masuk wilayah Kabupaten Pati, informasi yang ada pemiliknya adalah warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe Kudus. Sedang yang berada di Desa Bremi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati tersebut diharapkan bisa dituntaskan tahun 2015 agar tidak mengganggu proses pembangunan fisik,? tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Waduk Logung dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar Rp 558,9 miliar. Tahapan pekerjaan yang dilakukan saat ini, sudah mencapai 3 persen dan dinilai masih sesuai perencanaan. Berdasarkan kontrak kerja, pembangunan waduk dikerjakan selama 1.460 hari kalender yang dijadwalkan selesai tahun 2018. Pembangunan Waduk Logung yang berlokasi di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo membutuhkan lahan seluas 196 hektare atau 697 bidang yang sebagian besar adalah milik warga.