Jajaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah diminta mengoptimalkan fungsi ratusan bendungan yang tersebar di sejumlah daerah untuk mendukung sektor pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani. "Saat ini masih banyak bendungan di Jateng yang belum dikelola secara optimal karena minimnya tenaga operasional serta kondisi fisik bendungan yang perlu penanganan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Kamis. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 133 bendungan yang kondisi fisiknya banyak yang sudah mengalami penggerusan pada bagian dinding. Selain itu, kata dia, juga terjadi sedimentasi cukup parah yang mengakibatkan fungsi bendungan menjadi tidak optimal. "Jangan dibiarkan kondisi sampai 'sliding' karena akan lebih besar lagi biayanya," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. Menurut dia, tiap bendungan tersebut rata-rata hanya dijaga oleh seorang petugas saja yang bertugas membuka dan menutup pintu air, padahal idealnya ada tiga petugas untuk tiap bendungan. "Selain petugas pintu air, juga sangat diperlukan pengawas distribusi air dan petugas yang mengontrol dan merawat fisik bendungan," katanya. Hadi berpendapat jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih baik mengoptimalkan fungsi bendungan daripada membangun embung pada program seribu embung pada 2016. Menurut dia, program seribu embung penting, namun jangan sampai melupakan potensi yang sudah ada, sehingga perlu ditinjau prioritas yang digulirkan Pemprov Jateng soal program seribu embung. "Optimalkan yang menjadi kewenangan pemprov, yakni perbaikan tata kelola bendungan dan perbaikan irigasi yang jauh lebih prioritas saat ini," ujarnya. Kepala Dinas PSDA Jateng Prasetyo Budhie Yuwono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa selama ini personel yang bertugas di bendungan sudah disesuaikan sesuai dengan ukuran bendungan. "Jika bendungan berukuran kecil maka hanya ada satu petugas, sedangkan jika ukuran besar ada tiga petugas," katanya. Mengenai sedimentasi dan kondisi fisik bangunan, Prasetyo mengakui memang perlu rehabilitasi karena sebagian besar bendungan dan waduk di Jateng adalah warisan pemerintah zaman Belanda. "Tahun ini Pemprov Jateng telah menganggarkan kegiatan rehabilitasi," ujarnya.

Dalam mengimplementasikan gerakan pemerintahan yang lebih terbuka atau open government, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berperan dalam menyajikan informasi Sumber Daya Air. Sebagai upaya mencapai hal tersebut, diadakan kegiatan Workshop Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan di Surabaya, 24-26 Februari 2016.

Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi UU mengenai keterbukaan informasi publik. Sistem informasi merupakan inti dari berjalannya organisasi. Sistem ini kini sudah menjadi kebutuhan yang dapat mempermudah akses informasi.

Sistem informasi yang baik dapat menjamin lancarnya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. KIP dengan dukungan sistem informasi membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan masyarakat mengetahui lebih banyak informasi terkait jasa konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih aktif dalam menyajikan kebutuhan informasi tersebut.

Nantinya Kementerian PUPR akan membentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi. Pengintegrasian ini dapat membuka dan memperluas informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

[gallery link="file" ids="1050,1051,1052,1053,1054"]

 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan Jratunseluna Tahun Buku 2015 di laksanakan di gedung Gor BBWS Pemali Juana tanggal 19 Februari 2015. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain: a. Menetapkan anggaran dasar b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas c. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
Di dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut : a. Mentaati peraturan koperasi b. Menghadiri rapat anggota c. Membayar iuran atau simpanan pokok dan simpanan wajib
Sedangkan hak-hak anggota koperasi antara lain sebagai berikut: a. Mengajukan usul dalam suatu rapat b. Mendapat keuntungan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) c. Dipilih menjadi pengurus koperasi d. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi  

Setelah tinggi muka air Sungai Wulan dalam kondisi mengkhawatirkan dan masuk siaga satu, mulai kemarin berangsur turun. Meski begitu status sungai masih siaga mengingat intensitas curah hujan masih relatif tinggi.

Koordinator relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, Chairil Anam, menyampaikan, tinggi muka air Sungai Wulan di viskal Jembatan Bengkal pada Jumat (12/2) sekira pukul 15.00 sudah turun dari sebelumnya 535 cm menjadi 525 cm. Sedangkan debit air di Bendung Klambu dan Wilalung sebelum masuk ke Sungai Wulan masing-masing sebesar 450 meter/detik dan 268 meter/detik.

?Secara SOP kalau debit air dari Bendung Klambu 850 meter/detik, maka pintu air Bendung Wilalung dibuka ke arah Juwana dengan syarat Kudus tidak hujan lebat. Besar kemungkinan tinggi muka air Sungai Wulan turun karena air dari kedua bendung tersebut dibagi ke kabupaten tetangga,? ujarnya, Jumat (12/2).

Dandim 0716/Demak, Letkol Inf Nanang TT Wibisono melalui Danramil Mijen, Kapten Arm Sukartiyo menambahkan, pihaknya bersama warga dan BPBD melakukan kerja bakti di lokasi amblesan tanggul. Animo masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya banjir begitu besar. ?Tidak sedikit warga dari Desa Jetak dan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung ikut kerja bakti memperkuat tanggul yang longsor dengan karung berisi tanah. Mereka menyadari kalau tanggul di Mijen itu jebol bisa berimbas sampai ke desa tersebut,? terangnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Demak, Anjar Gunadi melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik, Mahfud mengatakan, ketinggian genangan di areal persawahan warga Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet kian berangsur turun. Begitu pula dengan tinggi muka air Sungai Wulan di Mijen.

Terkait kondisi tanggul Sungai Wulan, pihaknya sudah mengkomunikasikannya dengan pihak BBWS. Pihaknya mengajukan permohonan untuk pembangunan tanggul permanen di sepanjang sungai, mengingat Wulan adalah penyangga buangan air dari berbagai anak sungai. ?Persoalan tanggul Sungai Wulan tidak bisa ditangani secara parsial, tapi butuh campur tangan Pemerintah Pusat,? jelasnya.

Sekdes Setrokalangan, Abdul Hamdi, mengatakan tanggul Sungai Wulan yang berada di wilayahnya mengalami longsor di tiga titik. Menurut dia, longsor tersebut terjadi sudah cukup lama.

"Sudah kami laporkan ke dinas terkait, tapi belum ada tindakan sampai sekarang," katanya.

Hanya, diakuinya longsor yang terjadi masih dalam skala kecil, dan secara keseluruhan belum membahayakan.

"Longsoran kecil-kecil, tapi di salah satu titik cukup panjang area yang longsor, mungkin hampir dua ratusan meter," ucap dia.

Kepala BPSDA Seluna, Noviyanto belum mendapat laporan adanya tanggul longsor tersebut. Menurut dia, jika memang ada tanggul longsor di Setrokalangan, maka masyarakat bisa mengusulkan perbaikan, melalui musrenbang. "Diusulkan saja, nanti akan kami tindaklanjuti," katanya.

sediakan ribuan karung

Dinas Binamarga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (BPESDM) Kudus, turut menyiapkan antisipasi untuk mengatasi banjir. BPESDM sudah menyiapkan ribuan karung berisi tanah.

Sungai Lusi yang mengalir melintasi beberapa daerah di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dinilai sering menjadi penyebab musibah. Sungai itu saat musim hujan selalu meluap, hingga menyebabkan banjir dan menggenangi perkampungan.

Tak ayal, banyak warga yang harus mengungusi dan kehilangan berbagai macam harta benda. Bahkan tak jarang, musibah banjir juga memicu korban jiwa.

Kondisi ini terjadi lantaran Sungai Lusi di kawasan tersebut sudah dangkal, sehingga ketika curah hujan tinggi, sungai mudah meluap. Warga pun medesak pemerintah untuk segera melakukan normalisasi dengan mengeruk endapan lumpur di sungai tersebut.

Salah satunya, Fahmi, warga Kelurahan Purwodadi. Ia mendesak pemkab setempat agar segera melakukan upaya pengerukan, agar warga tak terus-terusan menjadi korban banjir.

?Pendangkalan di Sungai Lusi ini cukup parah. Ini terlihat saat kemarau kemarin, yang sedimentasinya sangat tinggi. Untuk itu, upaya normalisasi sudah mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya banjir,? katanya, Jumat (12/2/2016).

Hal serupa juga dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan Agus Sulaksono. Dia menilai cepat naiknya elevasi sungai Lusi dalam beberapa hari terakhir tak hanya disebabkan banyaknya curah hujan semata.

Tetapi, faktor berkurangnya daya tampung sungai, juga jadi salah satu penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan adanya pendangkalan sungai di beberapa titik.

?Upaya normalisasi sungai ini memang bisa meminimalkan terjadinya bencana banjir. Sebab, kalau dinormalisasi, maka daya tampung sungai bisa makin banyak,? ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Grobogan mengaku tak bisa berbuat banyak. Karena menurut Kepala Dinas Pengairan Grobogan Subiyono, normalisasi Sungai Lusi merupakan kewenanganan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana.

?Sungai besar yang melintas antarkabupaten menjadi kewenangan BBWS. Kalau hanya sungai kecil di Grobogan, bisa kami tangani langsung. Beberapa sungai ini sebagian sudah kita normalisasi,? jelasnya.

Guna meminimalkan musibah banjir, Pemkab Grobogan diminta melakukan upaya yang lebih serius. Salah satunya adalah melakukan normalisasi sungai yang melintas di wilayah tersebut. Khususnya, Sungai Lusi yang menjadi ancaman banjir buat warga Kota Purwodadi. ?Ketika musim kemarau lalu, saya melihat kondisi sungai Lusi ini terlihat ada pendangkalan cukup parah. Untuk itu, upaya normalisasi sudah mendesak dilakukan guna mencegah terjadinya banjir,? kata Fahmi, warga Kelurahan Purwodadi yang tinggal tidak jauh dari tanggul sungai tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan Agus Sulaksono ketika dimintai tanggapannya menyatakan sependapat dengan masukan warga tersebut. Dia menilai cepat naiknya elevasi sungai Lusi dalam beberapa hari terakhir bisa jadi bukan disebabkan banyaknya curah hujan semata. Tetapi, faktor berkurangnya daya tampung sungai dirasa juga jadi salah satu penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan adanya pendangkalan sungai di beberapa titik. ?Upaya normalisasi sungai ini memang bisa meminimalkan terjadinya bencana banjir. Sebab, kalau dinormalisasi maka daya tampung sungai bisa makin banyak,? katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Grobogan Subiyono ketika diminta tanggapannya menyatakan, meski setuju dengan pendapat warga namun upaya normalisasi sungai Lusi bukan menjadi kewenangannya. Tetapi menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. ?Sungai besar yang melintas antar kabupaten menjadi kewenangan BBWS. Kalau sungai kecil yang melintas di Grobogan saja bisa kita tangani langsung. Beberapa sungai ini sebagian sudah kita normalisasi,? jelasnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak menetapkan status siaga satu pada Sungai Wulan di tiga kecamatan yakni Karanganyar, Mijen dan Wedung. Warga yang berdomisili di tiga kecamatan itu diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Kepala Pelaksana BPBD Demak, Anjar Gunadi menyampaikan, status siaga satu ini ditetapkan setelah melihat tinggi muka air Sungai Wulan terutama di Mijen yang sudah mengkhawatirkan. Hingga petang kemarin, tinggi muka air di sungai tersebut naik hingga 535 cm. ?Wilayah di sepanjang Sungai Wulan siaga satu. Kami terus memantau perkembangannya terutama debit air di Bendungan Wilalung, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus,? ujarnya, Kamis (11/2). Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Demak, Mahfud menambahkan, hujan deras selama dua hari terakhir membuat Sungai Lusi melimpas ke areal persawahan warga di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet. Sedikitnya 160 hektare sawah tergenang air dengan ketinggian hingga 80 sentimeter. Sebagian besar sawah memang sudah dipanen. Namun masih ada 15% atau sekitar 25 hektare yang gagal dipanen. Kerugian diperkirakan sekitar Rp 800 juta, sebab hasil panen satu bahu rata-rata bisa mencapai Rp 20 juta. Meski begitu, kondisi pemukiman desa tersebut masih aman dari banjir. Tinjau Lokasi Sementara itu, rombongan Muspika Mijen terdiri atas Camat Agung Widodo, Danramil Kapten Arm Sukartiyo, Kapolsek AKPI Nyoman Yasa dan Sekcam Afiv Taufik meninjau Sungai Wulan di Desa Pasir yang tengah berlangsung proyek penguatan tanggul. Proyek kedaruratan itu dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana melalui rekanan, CV Sekawan Megah Perkasa dari Semarang. Menurut Agung, sudah dua hari terakhir, ketinggian debit air di Bendung Wilalung mencapai 800 meter kubik. Air dari bendung itu dibutuhkan waktu 14 jam mengalir sampai ke Sungai Wulan wilayah Demak. Dengan debit sebesar itu cukup mengkhawatirkan mengingat Demak merupakan muara akhir pembuangan air dari berbagai sungai. ?Hingga sore ini (kemarin), tinggi muka air Sungai Wulan di Mijen sudah mencapai 535 sentimeter,? imbuhnya. Dari hasil pantauan, tanggul Sungai Wulan di perbatasan antara Desa Pasir dan Desa Ngelo Kulon mengalami ambles sepanjang sekitar 150 meter. Padahal penguatan tanggul tersebut baru beberapa bulan dikerjakan secara permanen oleh BBWS. Beberapa titik pada tanggul itu juga ada yang jebol namun sudah mendapatkan penanganan. Bagyo, pelaksana dari CV Sekawan Megah Perkasa mengatakan, pihaknya ditunjuk BBWS untuk mengerjakan pemasangan tiang pancang dari bambu sebanyak tiga lapis. Upaya kedaruratan ini mengantisipasi agar air dari Sungai Wulan tidak melimpas ke badan jalan maupun pemukiman warga. Tiang pancang dari bambu akan dipasang tiga lapis sepanjang 100 meter dengan diberi sasak anyaman bambu dan karung berisi tanah. ?Kami sudah menyediakan 7.000 karung di mana 2.000 di antaranya sudah didrop di lokasi,? tukasnya.

Pintu air nomor 10 dan 11 di Bendung Wilalung, yang berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus, tampak dipenuhi sampah, Rabu (10/2).

Sampah-sampah yang terbawa arus air tersebut, mayoritas berupa pohon pisang dan batang tanaman jagung, serta plastik dan bekas kemasan air mineral.

Menurut warga setempat, Agung, sampah-sampah tersebut mulai menumpuk di pintu Bendung Wilalung, yang aliran airnya mengarah ke Sungai Wulan itu, pada Selasa (9/2) kemarin. "Dan hari ini semakin bertambah, mungkin kiriman dari banjir di daerah Grobogan," ucapnya.

Saking tebalnya sampah yang ada, bahkan kuat menopang tubuh Agung. Dia bisa berdiri di atas tumpukan sampah, tak bergeming, maupun goyang.

"Ini tebal, kuat, saya seperti tidak berdiri di atas tumpukan sampah di atas sungai," kata warga Kalirejo itu.

Selain sampah yang menumpuk, air di Bendung Wilalung juga tampak penuh. Debit air terpantau di angka 795 meter kubik per detik.

Setelah dikerjakan selama empat bulan, kelima pompa polder Banger diujicobakan untuk menyedot air yang ada dikolam retensi dari saluran Banger, Senin(31/11). Kelima pompa tersebut masing-masing mempunyai kapasitas sedot 2.000 liter air detiknya. Sehingga total mampu menyedot air 10 ribu liter/detiknya. Dari pengamatan dilapangan, lima mesin pompa bersama-sama dihidupkan, hasilnya kurang dari satu menit, kolam retensi surut.

Kontraktor penanggung jawab, Satya mengakui pompa Banger sangat fleksibel pemakainnya. Karena mempunyai sifat pompa hidrolis. Artinya pemompaan air bisa disesuaikan dengan debit air yang ada dipenampungan atau kolam retensi. Pompa bisa diatur dari 750 sampai 2.000 liter per detiknya.?Total ada lima pompa baru, dua pompa bertenaga listrik dan tiga memakai tenaga mesin (engine) solar,? jelasnya.

Ujicoba kelima pompa tersebut dimaksudkan agar semua perfomance pompa mampu untuk melakukan penyedotan serta menyempurnakan bila ada yang kurang sesuai. Satya menambahkan pihaknya siap menyerahkan proyek pompa Banger kepada Pemkot dalam hal ini Dinas PSDA Kota Semarang.

Untuk memaksimalkan kinerja pompa tersebut Satya mengharapkan adanya pengerukan yang dilakukan oleh Dinas PSDA di sekitar jembatan besi Cilosari Dalam sampai kolam retensi. Hal ini agar air dari Kali Banger dapat memenuhi kolam retensi selanjutnya dipompa dan dibuang ke aliran Banjirkanal Timur.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bekerja sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Acara MoU tersebut bertempat di ruang O.R Kajati Jateng dan ditandatangani oleh Kajati Jawa Tengah Bp. HARTADI., SH.MM dan, Ir. Ni Made Sumiarsih,M.Eng. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana. MoU ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejati Jawa Tengah, Asisten dan Koordinator pada Kejati Jawa Tengah, dan para Kasi serta para Jaksa Pengacara Negara pada Asisten Bidang Datun pada Kejati Jawa Tengah (2/12).

Dalam sambutannya Kajati Jateng menjelaskan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Pemali-Juana, yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sangat mungkin menghadapi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, menghadapi hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 30 (2) Kejaksaan sebagai pengacara negara dapat mewakili Pemerintah/Lembaga Negara, BUMN maupun BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus.

Rencana program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok, di Kelurahan Tanjungmas Semarang dimulai. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan anggaran sekitar Rp 151 miliar di tahap awal ini, yang akan difungsikan untuk membangun drainase sepanjang 700 meter, perkuatan tebing sungai dengan pancang sepanjang 1.700 meter, dan pemasangan parafet beton sepanjang 1.700 meter. Kurangi Dampak Rob Kabid Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Wilayah Pemali Juwana, Bambang Astoto mengatakan, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dalam rencana pembangunan ini. ?Setelah ditandatangani kontrak kerja pada 23 Oktober 2015, kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan karena akan ada kegiatan pembangunan selama 716 hari kerja, yang akan berakhir 7 Oktober 2016,? katanya saat sosialisasi di Kelurahan Tanjungmas, Jumat (7/11). Pembangunan drainase dan sabuk pantai ini, disiapkan untuk mengurangi dampak sedimen, banjir dan rob di wilayah Tambaklorok.

Nantinya keberadaan sabuk pantai itu sendiri diharapkan bisa melindungi sekitar 2.000 keluarga dari ancaman rob. ?Selain itu, di tahap awal ini juga ada kegiatan normalisasi alur pelayaran, pembenahan kawasan kumuh akibat rob, dan jangka panjangnya menyiapan Tambaklorok sebagai daerah wisata laut,? katanya. Dalam kesempatan tersebut, Kabid Perencanaan Bappeda Kota Semarang, M Farchan mengatakan, pembangunan Kampung Bahari di Tambaklorok merupakan langkah awal sebelum menuju penanganan normalisasi Banjirkanal Timur. Sebab, jika pelaksanaan Kampung Bahari tersebut dapat berhasil, maka akan menjadi contoh dalam pelaksanaan pembangunan Banjirkanal Timur. Ditambahkan, warga juga menyambut baik pelaksanaan program pengembangan drainase Tambaklorok tersebut. Drainase ini diharapkan bisa mengurangi dampak sedimen banjir dan rob di wilayah Tambaklorok. Sementara Bambang Dahlan, Ketua LPMK Tanjungmas mengatakan, pada prinsipnya warga mendukung program ini. ?Diharapkan Tambaklorok sebagai potensi maritim Kota Semarang bisa diangkat dan mengangkat harkat hidup warga sekitar,? tegasnya. Camat Semarang Utara, Djaka Sukawijana mengatakan, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam rencana menjadikan Kampung Bahari Tambaklorok di antaranya sisi fisik, sosial budaya dan perekonomian. ?Kepentingan mayoritas warga yang merupakan nelayan juga harus jadi prioritas penanganan dalam rencana program Kampung Bahari Tambaklorok,? tegasnya.

Sebagai informasi, Kawasan Tambaklorok, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara akan dikonsep menjadi kampung bahari. Perencanaan pengelolaan kawasan Tambaklorok dilaksanakan setelah Pemerintah Kota Semarang memperoleh kepastian hak pengelolaan kawasan tersebut. Sebelumnya, kawasan itu memang ada persoalan status ganda, antara HPLPTPelabuhan Indonesia III Persero dan sertifikat Hak Milik atas nama warga Tambaklorok. Dan, persoalan itu selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan kawasan. Mulai 14 Januari 2015, PT Pelindo telah menyetujui pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan nomor surat PJ.06/19/TMS-2015. Nantinya kawasan tersebut akan resmi menjadi milik warga, dan pengembangan serta pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan konsep peremajaan kawasan yang dikonsep oleh Pemerintah Kota Semarang, juga sejalan dengan program nasional Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di pemerintah pusat. Selain itu program ini diharapkan juga bisa mendukung program Pengembangan Maritim di pemerintah pusat, sehingga nantinya kawasan Tambaklorok menjadi kawasan bahari.

Sumber : SuaraMerdeka.Com