Setelah melalui proses lelang, bulan Oktober 2015 mendatang pembangunan Kampung Bahari di Tambak Lorok akan mulai dilakukan. Pengerjaan proyek akan dimulai dengan pembangunan tanggul berbentuk huruf U yang berfungsi sebagai pencegah masuknya air rob ke pemukiman yang akan dijadikan kampung bahari. Kabid PJSA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Bambang Astoto, saat ini proses lelang pembangunan tanggul sudah selesai dengan waktu pengerjaan fisik tiga tahun. ?Dana dari APBN program Kementrian Pekerjaan Umum (PU) total Rp.156 M. Ini proyek multi years. Lebar tanggul sisi kanan dan kiri itu masing-masing 825 meter,? ujarnya Bambang usai diskusi ?Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok? di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Selasa (4/8). Bambang Astoto mengatakan, awalnya pembangunan tanggul itu direncanakan hanya satu tahun. Namun karena kontur tanah di Tambaklorok mengalami penurunan sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat, yang akhirnya oleh konsultan yang menangani diputuskan tiga tahun untuk pengerjaan fisik tanggung tersebut. ?Tadinya mau setahun. Karena tidak ada desain dan akhirnya mundur-mundur. Lalu pihak konsultan buat desain sesuai kondisi di lapangan,? katanya. Bambang menambahkan, untuk langkah selanjutkan pihaknya meminta komitmen Pemkot Semarang agar segala persoalan terutama masalah sosial nantinya bisa ditangani dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Kabid Perencanaan Bappeda Kota Semarang M Farchan mengatakan, saat ini Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) telah selesai disusun dan akan menjadi petunjuk berkaitan dengan pembangunan fisik seperti tanggul. ?Ini menjadi progress yang bagus bagi kami di Pemkot. Harapannya begitu selesai lelang langsung pengerjaan fisik dimulai,? ujarnya. Farchan menjelaskan, pembangunan tanggul dan fasilitas penunjang untuk pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok akan dibiayai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kementrian PU. ?Fasilitas penunjang itu seperti pembangunan drainase, jalan umum, ruang terbuka hijau. Ya, nanti akan dibangun juga tempat sampah, dan sebagainya,? katanya. Mengenai Kampung Bahari, Farchan mengungkapkan perencanaan kawasan Tambak Lorok didasarkan pada konsep pengembangan kawasan bahari, yakni tempat bermukim dan bermata pencaharian di daerah tepi laut. ?Tambak Lorok merupakan salah satu daerah pantai yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Tempat ini adalah kampung nelayan terbesar yang ada di Kota Semarang,? katanya. Masyarakat yang bermukim di kawasan itu adalah nelayan, kata dia, memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam, khususnya yang berasal dari laut, sebagai tempat untuk mencari ikan. Maka dari itu pembangunan kampung bahari akan menjadi kawasan pemukiman di Tambak lorok menjadi lebih baik secara ekonomi sehingga bisa membantu warga setempat.

Pembangunan Bendungan Logung, di Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, terus dikebut. Sejak dimulainya pembangunan bendungan yang areal luasnya mencapai 196 hektar, pada akhir 2014 lalu, sejumlah alat berat tampak sibuk dipekerjakan, dan sejumlah truk pengangkut material juga hilir mudik keluar masuk lokasi proyek. Data yang tertera di papan proyek yang terpasang di sisi pintu masuk lokasi proyek, menerangkan proyek Bendungan Logung itu berada di bawah naungan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktirat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Pemali Juana. Paket Pekerjaan Kontruksi (PPK) adalah Prasarana konservasi sumber daya air, jenis perkerjaan Pembangunan Bendungan Logung, dengan nilai kon trak sebebar Rp 584.936.972.000, sumber dana APBN Murni 2014-1018 (lima tahun anggaran), dengan waktu pelaksanaan selama 1460 hari. Sebagai penyedia jasa, adalah PT Wjaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero) Kso. Informasi yang diperoleh? dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) Kabupaten Kudus, (4/8), menyebutkan, jika sudah selesai, Bendungan Logung itu nantinya akan menampung debit air dari, daerah genangan Dukuh Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe dan Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Fungsi bendungan, tersebut akan sangat menunjang pendayagunaan sumber-sumber air meliputi penampungan, tataguna, pengembangan dan pengusahaan air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Dengan adanya tampungan waduk, maka akan meningkatkan konservasi lahan pada DAS Bendungan Logung, termasuk sistem pola operasi dan pemeliharaannya. Beberapa manfaat pembangunan Bendungan Logung antara lain memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 2.180 Ha, yang terdiri dari luas Irigasi Logung sekitar 1.200 Ha dan rencana pengembangan irigasi sekitar 982 Ha di wilayah Kabupaten Kudus, serta peningkatan produktivitas tanaman padi. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum 200 liter/detik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus. Bendungan tersebut juga bermanfaat untuk pengendalian banjir serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 0,50 MW. Total kapasitas Bendungan Logung adalah 20,15 juta m3 dengan volume efektif sebesar 13,72 juta m3. Tinggi bendungan 56 meter dan panjang bendungan 350 m. Adapun luas daerah pengaliran sungai seluas 43,81 km2 dengan curah hujan rata-rata tahunan 2.205 mm.

Musim kemarau tahun ini tak sertamerta menyusutkan volume air di Waduk Jatibarang, Gunungpati. Terbukti seperti yang dikatakan oleh Dody Indrawirawan, Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, elevasinya masih bertahan d level 149,15 meter. Hal itu bukan tanpa alasan, ?Karena perhitungan hidrologi, prediksi musim kemarau dan hujan tepat. Termasuk curah hujan di atas pun juga tepat. Ini baru tahun pertama (sejak elevasi terpenuhi). Mudah-mudahan tahun berikutnya akan sama,? kata Dody, Senin (3/8). Elevasi muka air normal 149,3 meter di Waduk Serbaguna Jatibarang Semarang terpenuhi sejak 3 Januari 2015 lalu. Waduk Jatibarang dengan desain banjir 170 m3/detik serta dapat menambah pasokan air baku 1.050 liter/detik, dengan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTMH 1,5 MW, serta meningkatkan pariwisata kota Semarang. Waduk ini dibangun di hulu sungai, di kawasan Dusun Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, di wilayah pegunungan.

SEJUMLAH pekerja mengangkat drum-drum kosong dari pesisir Tambaklorok, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara, Selasa (30/6) sore. Pekerja telah pulang ke rumah masingmasing setelah memindahkan buis beton dengan bantuan drum. Drum dimasukkan ke buis beton kemudian dimasukkan air dan digeser ke titik sabuk pantai yang dibangun. Kini kawasan Tambaklorok telah memiliki sabuk pantai dari bahan buis beton. Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Semarang membangun sabuk pantai 115 meter. Pembangunan dilanjutkan pada tahun ini dengan panjang 300 meter dengan dana dari APBD Kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut Kepala Bidang Kelautan DKP Kota Semarang, Siswanto mengatakan sabuk pantai yang tengah digarap dengan bahan buis beton akan diisi dengan batu. Pada proyek tahun sebelumnya, buis beton diisi dengan pasir dan tanah urug, tetapi kurang kuat menahan ombak yang menerpa pesisir. ?Rencananya akan diteruskan sampai tahun 2016 untuk wilayah di RW 16 atau di Kampung Tambakrejo,? katanya. Siswanto memaparkan hal tersebut dalam kunjungan Dewan Pertimbangan dan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang di Tambaklorok dan Polder Banger, Selasa (30/6) sore. Dalam kunjungan itu, hadir juga perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Bappeda Kota Semarang, Dinas PSDA ESDM Kota Semarang, Kelurahan Tanjung Mas dan Camat Semarang Utara. Rencananya BBWS akan membangun tanggul berbentuk huruf U di sungai yang telah mati yang berada di Tambaklorok. Sungai tersebut menjadi tempat bersandar perahu-perahu milik warga Tambaklorok. Dana yang dibutuhkan untuk membangun tanggul mencapai Rp 300 miliar. Pembangunan tanggul merupakan bagian dari penataan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Semarang, M Farchan mengatakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa digagas menjadi Kampung Bahari. Daerah pesisir itu akan diproteksi dari ancaman rob, penurunan tanah dan kekumuhan. Mulai 2015-2017 akan ada pembangunan tanggul yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Tahun ini, kata Farchan, ada pengerjaan perbaikan drainase dan jalan lingkungan oleh Dirjen Ciptakaru Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 22,7 miliar. ?Kami mengusulkan konsep Kampung Bahari setelah mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Usulan ini juga berdasar masukan warga melalui musrenbang. Konsep tersebut lalu kami usulkan ke pusat. Banyak instansi yang akan mendukung konsep tersebut,? ujarnya. Merujuk data Bappeda Kota Semarang, Tambaklorok berpenduduk 8.576 jiwa dengan luas tanah 46,8 hektare. Kawasan hilir Semarang ini berada 0,5 meter dari permukaan laut. Laju penurunan tanah diperkirakan sebesar 10-12 sentimeter pertahun. Rob rawan terjadi saat sore hari. Mendesak Ditata Ketua Harian DP2K Semarang, Sudharto PHadi mengatakan kawasan Tambaklorok mendesak untuk ditata. Pihaknya telah menelaah sejumlah dokumen pembangunan di Tambaklorok. Kunjungan tersebut untuk melihat kondisi di lapangan dan menyerap masukan dari warga. Hasil kajian akan diserahkan dan rekomendasi akan diserahkan kepada Wali Kota Semarang. ?Kami mencermati masalah-masalah besar di Semarang saat ini. Salah satunya Tambaklorok yang dirancang sebagai Kampung Bahari. Kami mendesak kepada Pemkot untuk segera menata kawasan tersebut. Tapi jangan fisiknya saja, manusianya juga diperhatikan,? ungkapnya. (Zakki Amali-64 )

Kudus,-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana melakukan identifikasi lahan yang belum masuk dalam daftar pembebasan untuk pembangunan Waduk Logung. Hal itu dilakukan dengan tujuan pembebasan lahan segera selesai dan proses pembangunan waduk segera bisa dikerjakan. ?Saat ini kita fokus mengetahui status lahan seluas 3,3 hektare yang masuk wilayah Kabupaten Pati dan belum dibebaskan. Yang perlu diketahui apakah tanah tersebut statusnya tanah negara yang digarap warga atau sudah hak milik,? tegas Kepala Satuan Kerja (Satker) Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Duki Malindo, Senin (8/6). Setelah mengetahui kepastian status tanahnya, lanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati. Pasalnya, lahan tersebut berada di Desa Bremi, Kecamatan Gembong, Kabupeten Pati. ?Proses pembebasan lahannya akan dianggarkan melalui pusat,? imbuhnya. Lahan yang belum dibebaskan tersebut, lanjutnya, memang berada di daerah tapak bangunan waduk, sehingga memang perlu dibebaskan secepatnya karena ketika seluruh tahapan pembangunan dilalui lahan tersebut harus sudah bebas. Sementara itu menurut Staf Ahli Pembangunan Setda Kudus Hari Triyoga menambahkan, bahwa terkait lahan yang belum dibebaskan tersebut, Gubernur Jateng sudah mengirim surat ke Kementerian PU pada 25 Mei 2015 tentang permohonan bantuan dana penyelesaian pengandaan tanah Waduk Logung. Ketika permohonan tersebut dikabulkan, kata dia, anggaran untuk pembebasan tentunya ditanggung pusat. Hal terpenting, lanjut dia, dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan waduk tersebut bisa dituntaskan dengan baik tanpa melanggar norma hukum. Berdasarkan data dari BPWS Pemali Juwana, lahan yang belum dibebaskan ada 25 bidang dengan luas 7,3 hektare. Dari jumlah tersebut, enam bidang tanah di antaranya berada di lokasi yang hendak dibangun bangunan pelimpah (spillway), sedangkan 19 bidang lainnya di daerah genangan. ?Sembilan bidang lahan yang masuk wilayah Kabupaten Pati, informasi yang ada pemiliknya adalah warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe Kudus. Sedang yang berada di Desa Bremi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati tersebut diharapkan bisa dituntaskan tahun 2015 agar tidak mengganggu proses pembangunan fisik,? tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Waduk Logung dianggarkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar Rp 558,9 miliar. Tahapan pekerjaan yang dilakukan saat ini, sudah mencapai 3 persen dan dinilai masih sesuai perencanaan. Berdasarkan kontrak kerja, pembangunan waduk dikerjakan selama 1.460 hari kalender yang dijadwalkan selesai tahun 2018. Pembangunan Waduk Logung yang berlokasi di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe dan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo membutuhkan lahan seluas 196 hektare atau 697 bidang yang sebagian besar adalah milik warga.

BLORA ? Musim kemarau mulai berdampak serius. Puluhan embung di Blora kini mulai krisis air. Jika ada air, stoknya sudah sangat minim. Menurun dan mengeringnya air secara drastis, tidak hanya karena sudah tidak turun hujan (kemarau), namun juga dampak dari kerusakan, dan tidak adanya perawatan. Hasil pantauan Koran Wawasan Sabtu (6/6), embung yang krisis air antara lain Embung Tambaksari, Embung Rowo, Embung Sendangsari, Embung Sonokidul, Embung Berbak Ngawen, Embung Muraharjo, Embung Kemiri, dan embung lainnya. Embung yang airnya habis dan mengering, selain dimanfaatkan warga untuk program tanam pagi walik dami (musim tanam II), juga karena minimnya perawawatan. Tanggul/plengsengan embung bodol, pecah, rusak, dan longsor serta terjadi pendangkalan yang sangat serius. ?Memang membangun itu mudah, tetapi untuk merawat eksistensi bangunan seringkali bermasalah, terabaikan, contohnya proyek embung,? tandas Djoko Supratno, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora yang kini kembali aktif di pertanian, Sabtu (6/6). Menurutnya, di lapangan banyak proyek embung, yang fisiknya mengalami rusak serius, longsor dan sedimen (pengdangkalan lumpur) parah, antara lain Embung Tambaksari, Embung Rowo (Karangjati), Embung Ngawen, Embung Jepon, Embung Kemiri, Embung Sonorejo, Embung Gabus dan lokasi lain. ?Silakan dicek, banyak embung yang kondisi fisiknya tidak terurus, dangkal dan rusak,? tambah Djoko Supratno. Dana Desa Sudarwanto, aktivis pemerhati linkungan dan pembangunan pertanian di Blora berkomentar sama, banyak pembangunan embung masa depannya terbengkalai, minim program perawatan, dan bahkan sama sekali tidak ada pengamanan. Sehgingga banyak embung yang airnya cepat habis. Menurutnya, tanah Blora itu bersifat forus, air cepat habis, kebetulan mulai tahun ini ada dana desa lumayan besar, desa yang ada embungnya sebaiknya sebagian untuk perawatan/pengelolaan embung. Puluhan embung dan sekitar 2.000 sumur lapang sudah dirintis sejak Bupati H Soekardi HP, Basuki Widodo (alm), Bupati Yudhi Sancoyo, dan diteruskan H Djoko Nugroho. Fungsi proyek embung sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Kini sudah ada 60 embung lebih yang tersebar di desa-desa, namun semakin tahun kodisi embung terabaikan, perawatan minim dan air cepat habis, saat kemarau airnya hanya bertahan 1-2 bulan saja. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunakikan) Reni Miharti membenarkan sifat tanah Blora bersifat forus, berdamampak menyebabkan air dalam embung cepat habis. Namun demikian embung-embung itu sangat membantu petani dan warga sekitarnya. ?Ada embung yang diubangun Pemkab, dan ada embung yang dibangun Pemprov dari dana APBN, maka kami akan koordinasikan untuk program perawatan rutin,? kata mantan Kepala Dinas Kehutanan setempat.

SEMARANG ? Ratusan orang pemancing setiap hari bisa berdatangan di Waduk Serbaguna Jatibarang, sehingga pihak pengelola waduk yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana bekerja keras melakukan pemantauan, terkait dengan potensi terjadinya penyemaran lingkungan dan keamanan. ?Tentunya kami juga membutuhkan dukungan masyarakat sekitar, karena tidak mungkin para pengunjung (pemancing) melalui satu pintu masuk, karena mereka bisa masuk dari areal perkampungan sekitar waduk, dan itu sering lepas dari pantauan kami,? kata Dodhy Indrawirawan, konsultan BBWS, Sabtu (6/6). Keterlibatan masyarakat ini, kata Dodhy, sesuai dengan program pengelolaan berbasis kemasyarakatan yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini melalui BBWS Pemali Juana. Para pemancing ini berdatangan tidak saja dari Semarang, tapi juga dari Solo, Klaten, Wonogiri. Karna mereka juga ingin berwisata di waduk dna Goa Kreao. ?Jadi keberadaan waduk ini menjadi penyumbang PAD (Pendapan Asli Daerah) cukup besar,? pungkas Dodhy Indrawirawan. Sumber : suaramerdeka.com

SEMARANG--Kawasan Kampung Bahari di Tambaklorok, Tanjung Mas bakal dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki. "Kami sedang menyiapkan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)," kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang M. Farchan, Rabu (3/6/2015). Ia menjelaskan penyusunan RTBL yang dianggarkan senilai Rp250 juta itu bisa dirampungkan awal Juli 2015 sehingga pembangunan tanggul dan fasilitas lainnya bisa segera dilakukan. Menurut dia, pembangunan tanggul dan fasilitas penunjang untuk pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok akan dibiayai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Ditjen Cipta Karya. "Rencananya, pembangunan tanggul dibiayai BBWS Pemali Juana dengan alokasi anggaran Rp75 miliar, sementara pembangunan drainase, jalan umum, ruang terbuka hijau dari Dirjen Cipta Karya," katanya. Untuk pembangunan fasilitas dan sarana penunjang dari Ditjen Cipta Karya, kata dia, dialokasikan anggaran sekitar Rp18 miliar, namun penyusunan RTBL harus dirampungkan terlebih dulu. "Ya, nanti akan dibangun juga tempat sampah, dan sebagainya. Itu kan fasilitas penunjang, dibiayai Ditjen Cipta Karya. Namun, RTBL kan harus selesai dulu, Target kami Juli 2015 rampung," katanya. Farchan mengatakan Pemkot Semarang juga akan merintis nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pelindo untuk pembangunan tanggul pantai yang menjadi milik badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Mengenai Kampung Bahari, ia mengungkapkan perencanaan kawasan Tambaklorok didasarkan pada konsep pengembangan kawasan bahari, yakni tempat bermukim dan bermata pencaharian di daerah tepi laut. "Tambaklorok merupakan salah satu daerah pantai yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Tempat ini adalah kampung nelayan terbesar yang ada di Kota Semarang," katanya. Masyarakat yang bermukim di kawasan itu adalah nelayan, kata dia, memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam, khususnya yang berasal dari laut, sebagai tempat untuk mencari ikan. Pengembangan kawasan Tambaklorok, kata dia, memang rencana pemerintah pusat yang siap menggelontorkan dana setidaknya Rp70 miliar untuk menjadikannya sebagai salah satu kampung bahari di Indonesia.

SEMARANG ? Memasuki musim kemarau, per akhir Juni ini, lima dari 39 waduk di Jateng mengering. Debit air di 10-15 waduk lainnya diperkirakan akan habis pada Agustus mendatang. Tiga dari lima waduk yang kering berada di Sragen, Waduk Brambang, Blimbing, dan Botok. Dua waduk lain yang mengering Waduk Gunungrowo Pati dan Waduk Sanggeh Grobogan. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budie Yuwono mengatakan, keringnya lima waduk tersebut belum mengganggu suplai air untuk pertanian. Kecuali, Waduk Gunungrowo yang sejak beberapa bulan lalu dikeringkan lantaran ada kebocoran. Untuk mengantisipasi, BBWS Pemali Juana sudah membuat sumur pantek dan saluran suplesi dari Waduk Gembong, kata Prasetyo, Selasa (30/6). Dinas PSDA memperoleh laporan jika ada persoalan air di wilayah Pati. Lantaran ada demplot pertanian yang tidak mendapat aliran air dan dikhawatirkan gagal panen. Sebagai upaya penyelamatan, diambilkan air dari Waduk Kedungombo. Namun, aliran ini akan dihentikan per 1 Juli. Cadangan air Kedungombo akan digunakan untuk masa tanam pertama (MT I) 2016 pada Oktober nanti. Laporan juga diterima dari masyarakat pemilik area sawah irigasi di Kecamatan Siwalan, Pekalongan dan diatasi dengan memompa air dari Kali Sragi. Yang jadi persoalan mungkin air bersih di pemukiman sekitar waduk yang sudah mengering. Kalau sejauh ini, untuk pertanian bisa diatasi, lanjutnya. Puso Meski kini belum ada pertanian yang terganggu, namun beberapa bulan ke depan diperkirakan akan terjadi. Diperkirakan, ada 10-15 waduk ukuran kecil yang akan kering mulai Juli- Agustus nanti. Sementara debit air waduk besar masih tersisa untuk cadangan MT I, di antara Waduk Kedungombo Boyolali-Sragen, Gajah Mungkur Wonogiri, Rawa Pening Kabupaten Semarang, Mrica Banjarnegara, Sempor Kebumen, Wadaslintang Wonosobo, Cacaban Kabupaten Tegal, dan Malahayu Brebes. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Jateng, Suryo Banendro mengatakan, musim kemarau menyebabkan lahan pertanian dilanda kekeringan, seperti di wilayah Semarang, Grobogan, Pati, Rembag, Blora, dan Sukoharjo. Namun, dia tak menyebutkan berapa luas lahan yang mengering. Dari lahan pertanian yang sudah mengalami kekeringan, lanjut Suryo, sudah ada 10 hektare yang mengalami puso, di daerah Pati. Namun jumlah lahan yang puso lebih sedikit dari tahun lalu yang mencapai 2.900 hektare. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas PSDA agar bisa menyuplai air saat ada laporan kekeringan, ujar Suryo.

SEMARANG- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara resmi mengoperasionalkan Bendungan Jatibarang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Senin (11/5). Waduk itu menjadi pertama yang diresmikan dan beroperasi dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Operasionalisasi Jatibarang ditandai secara simbolik dengan penekanan sirine oleh Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, dan Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Ayu Entys. Kemudian disertai dengan pelepasan burung merpati dan balon ke udara di kawasan Bendungan Jatibarang. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi mengatakan, sesuai ??Nawa Cita??pemerintah akan membangun 49 bendungan, dan saat ini yang sedang berlangsung sebanyak 16 bendungan. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan bisa membangun sebanyak 65 bendungan. Dia menerangkan, setelah bendungan dioperasionalkan, pihaknya menginginkan agar pengelola bisa menjaga waduk tersebut termasuk kualitas air dan laju sedimentasi. Dia juga berpesan agar bendungan tidak tercemar oleh berbagai jenis limbah, baik padat dan cair sehingga ekosistem dalam air bisa terus terjaga. ??Saya minta agar bendungan yang biasanya untuk keramba apung agar dilarang. Itu penting, sebagai pemenuhan air baku suplai, agar air benarbenar terjamin kualitasnya, dan proses sedimentasi tidak terlalu cepat,??imbuhnya. Antisipasi Banjir Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko juga menginginkan agar pengelola Bendungan Jatibarang bisa mengantisipasi masalah banjir di Kota Semarang pada khususnya. Selain dijadikan sebagai wahana wisata baru yang sudah banyak dikenal, kawasan tersebut juga bisa sebagai wadah edukasi untuk generasi muda untuk memikirkan dan menjaga kelestarian air. Apalagi lokasi waduk dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. ??Waduk sudah jadi, sudah diisi air, bagus, dan indah. Bagaimana juga yang sudah dibangun dipelihara dengan baik. Dengan demikian, bangunan ini manfaatnya terjaga. Tidak tercemari limbah,??paparnya. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budhie menerangkan, Bendungan Jatibarang memiliki tiga fungsi utama, yakni penanggulangan banjir dengan mengurangi debit air Sungai Kaligarang. Kemudian, konservasi sumber daya air dengan menyediakan air baku hingga 1.050 liter per detik serta sebagai Pembangikit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 1,5 megawatt. ??Untuk pengembangan air baku dan listrik, masih menunggu investor,??tambahnya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Bobby Prabowo menerangkan, Bendungan Jatibarang memunyai kapasitas tampung air sebesar 20,4 juta meter kubik. Waduk tersebut nantinya menghasilkan sekitar 1.050 liter/detik air baku. ??Adanya bendungan berkolerasi positif dengan upaya peningkatan perekonomian sekitar. Air bisa digunakan untuk penyedia air baku, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan tempat pariwisata,?? tandasnya.

embangunan sejumlah proyek infrastruktur sarana air baik waduk dan bendungan mulai menampakkan hasil. Salah satunya, Bendungan Jatibarang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bendungan ini resmi dioperasikan, Senin (11/5/2015), setelah pembangunan sejak tahun 2009 lalu. "Bendungan Jatibarang ini, bendungan pertama yang beroperasi di era Kabinet Kerja Pak Jokowi. Sesuai 'nawa cita', kita nanti akan bangun 49 waduk baru, yang 16 waduk di antaranya sudah dikerjakan," kata Direktur Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mujadi, di Semarang, siang ini. Operasionalisasi Bendungan Jatibarang ditandai secara simbolik dengan penekanan sirine disertai dengan pelepasan burung merpati dan balon. Bendungan yang dibangun sejak 15 Oktober 2009 itu rampung proses pembangunanya pada 5 Mei 2014. Lalu, pada 8 Januari 2015, air di bendungan telah teraliri penuh. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir melalui sistem drainase. Bendungan mampu menyerap air sebanyak 270 meter kubik per detik, yang diyakini mampu mengendalikan banjir selama 100 tahun ke depan. Bendungan yang dikelola secara terpadu itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga hydro berkapasitas 1,5 KW, penyediaan air baku sebanyak 10,9 juta meter kubik dan untuk program pariwisata. Menurut Mujadi, setelah bendungan dioperasikan pengelola bendungan diharapkan mampu menekan laju sedimentasi. "Saya minta agar permukaan di waduk yang biasanya untuk keramba apung agar dilarang. Itu penting, sebagai pemenuhan air baku suplai, agar air benar-benar terjamin kualitasnya," kata dia. Dia juga minta agar pengelola waduk bisa mengendalian limpah padat maupun cair, sehingga air yang ada kualitasnya bisa terjaga. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana, Bobby Prabowo mengatakan, pembangunan Bendungan Jatibarang disertai dengan normalisasi Sungai Kaligarang dan Sungai Banjir Kanal Barat. Dana yang digunakan melalui skema pinjaman dari Jepang. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko berharap agar pengelola Bendungan Jatibarang bisa mengantisipasi masalah-masalah lingkungan agar kualitas air bisa terjaga. Hal yang membuatnya risau karena Bendungan berada dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Jatibarang. "Kami mohon itu bisa diantsipasi jauh-jauh hari, kalau bendungan dekat dengan TPA. Mungkin sekarang belum bermasalah, tapi perlu diantisipasi. Rasio debit air harus terjaga, penghijauan di kawasan hulu juga terjaga. Kalau bisa lestari, waduknya bisa awet," kata dia. Bendungan Jatibarang berada persis di tengah Kota Semarang, yakni masuk di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen. Lima desa terdampak antara lain Kelurahan Talunkacang, Kandri, Jatirejo untuk Gunungpati, Kelurahan Kedungpane dan Jatibarang untuk Kecamatan Mijen.

SEMARANG ? Pemerintah Kota Semarang terus mengkaji rencana normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Semarang untuk mengatasi banjir yang menjadi salah satu permasalahan di wilayah itu. ?Memang ada beberapa kendala dalam perencanaan normalisasi ini,? kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang M. Farchan di Semarang seperti dikutip Antara, Jumat (8/5/2015). Menurut dia, persoalan sosial menjadi salah satu kendalanya, yakni keberadaan permukiman dalam bentuk bangunan permanen dan semipermanen yang ada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang. Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Semarang akan melakukan identifikasi masalah sosial yang anggarannya disiapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2016. ?Hasil studi, baik analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) akan menjadi pijakan Pemkot Semarang dalam mengambil kebijakan,? katanya. Persiapan lain yang dilakukan, antara lain pembebasan lahan di Jalan Barito dan Jalan Onta Raya dan rencana pembuangan sedimentasi yang ada di sepanjang Sungai Banjir Kanal Timur. ?Pada anggaran tahun ini, kami juga sudah memulai persiapan dengan penanganan daerah hilir Sungai Banjir Kanal Timur, khususnya di wilayah Kemijen dan persiapan operasional Polder Banger,? katanya. Farchan berharap pembangunan bisa berjalan dengan terpadu sehingga ketika Sungai Banjir Kanal Timur dinormalisasi sudah ada persiapan tempat pembuangan sedimentasi dan penanganan sosial. Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Bambang Astoto menjelaskan perkiraan anggaran normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur besar.