SEMARANG--Kawasan Kampung Bahari di Tambaklorok, Tanjung Mas bakal dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki. "Kami sedang menyiapkan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)," kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang M. Farchan, Rabu (3/6/2015). Ia menjelaskan penyusunan RTBL yang dianggarkan senilai Rp250 juta itu bisa dirampungkan awal Juli 2015 sehingga pembangunan tanggul dan fasilitas lainnya bisa segera dilakukan. Menurut dia, pembangunan tanggul dan fasilitas penunjang untuk pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok akan dibiayai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Ditjen Cipta Karya. "Rencananya, pembangunan tanggul dibiayai BBWS Pemali Juana dengan alokasi anggaran Rp75 miliar, sementara pembangunan drainase, jalan umum, ruang terbuka hijau dari Dirjen Cipta Karya," katanya. Untuk pembangunan fasilitas dan sarana penunjang dari Ditjen Cipta Karya, kata dia, dialokasikan anggaran sekitar Rp18 miliar, namun penyusunan RTBL harus dirampungkan terlebih dulu. "Ya, nanti akan dibangun juga tempat sampah, dan sebagainya. Itu kan fasilitas penunjang, dibiayai Ditjen Cipta Karya. Namun, RTBL kan harus selesai dulu, Target kami Juli 2015 rampung," katanya. Farchan mengatakan Pemkot Semarang juga akan merintis nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pelindo untuk pembangunan tanggul pantai yang menjadi milik badan usaha milik negara (BUMN) tersebut. Mengenai Kampung Bahari, ia mengungkapkan perencanaan kawasan Tambaklorok didasarkan pada konsep pengembangan kawasan bahari, yakni tempat bermukim dan bermata pencaharian di daerah tepi laut. "Tambaklorok merupakan salah satu daerah pantai yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Tempat ini adalah kampung nelayan terbesar yang ada di Kota Semarang," katanya. Masyarakat yang bermukim di kawasan itu adalah nelayan, kata dia, memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam, khususnya yang berasal dari laut, sebagai tempat untuk mencari ikan. Pengembangan kawasan Tambaklorok, kata dia, memang rencana pemerintah pusat yang siap menggelontorkan dana setidaknya Rp70 miliar untuk menjadikannya sebagai salah satu kampung bahari di Indonesia.

SEMARANG ? Memasuki musim kemarau, per akhir Juni ini, lima dari 39 waduk di Jateng mengering. Debit air di 10-15 waduk lainnya diperkirakan akan habis pada Agustus mendatang. Tiga dari lima waduk yang kering berada di Sragen, Waduk Brambang, Blimbing, dan Botok. Dua waduk lain yang mengering Waduk Gunungrowo Pati dan Waduk Sanggeh Grobogan. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budie Yuwono mengatakan, keringnya lima waduk tersebut belum mengganggu suplai air untuk pertanian. Kecuali, Waduk Gunungrowo yang sejak beberapa bulan lalu dikeringkan lantaran ada kebocoran. Untuk mengantisipasi, BBWS Pemali Juana sudah membuat sumur pantek dan saluran suplesi dari Waduk Gembong, kata Prasetyo, Selasa (30/6). Dinas PSDA memperoleh laporan jika ada persoalan air di wilayah Pati. Lantaran ada demplot pertanian yang tidak mendapat aliran air dan dikhawatirkan gagal panen. Sebagai upaya penyelamatan, diambilkan air dari Waduk Kedungombo. Namun, aliran ini akan dihentikan per 1 Juli. Cadangan air Kedungombo akan digunakan untuk masa tanam pertama (MT I) 2016 pada Oktober nanti. Laporan juga diterima dari masyarakat pemilik area sawah irigasi di Kecamatan Siwalan, Pekalongan dan diatasi dengan memompa air dari Kali Sragi. Yang jadi persoalan mungkin air bersih di pemukiman sekitar waduk yang sudah mengering. Kalau sejauh ini, untuk pertanian bisa diatasi, lanjutnya. Puso Meski kini belum ada pertanian yang terganggu, namun beberapa bulan ke depan diperkirakan akan terjadi. Diperkirakan, ada 10-15 waduk ukuran kecil yang akan kering mulai Juli- Agustus nanti. Sementara debit air waduk besar masih tersisa untuk cadangan MT I, di antara Waduk Kedungombo Boyolali-Sragen, Gajah Mungkur Wonogiri, Rawa Pening Kabupaten Semarang, Mrica Banjarnegara, Sempor Kebumen, Wadaslintang Wonosobo, Cacaban Kabupaten Tegal, dan Malahayu Brebes. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Jateng, Suryo Banendro mengatakan, musim kemarau menyebabkan lahan pertanian dilanda kekeringan, seperti di wilayah Semarang, Grobogan, Pati, Rembag, Blora, dan Sukoharjo. Namun, dia tak menyebutkan berapa luas lahan yang mengering. Dari lahan pertanian yang sudah mengalami kekeringan, lanjut Suryo, sudah ada 10 hektare yang mengalami puso, di daerah Pati. Namun jumlah lahan yang puso lebih sedikit dari tahun lalu yang mencapai 2.900 hektare. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas PSDA agar bisa menyuplai air saat ada laporan kekeringan, ujar Suryo.

SEMARANG- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara resmi mengoperasionalkan Bendungan Jatibarang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Senin (11/5). Waduk itu menjadi pertama yang diresmikan dan beroperasi dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Operasionalisasi Jatibarang ditandai secara simbolik dengan penekanan sirine oleh Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, dan Asisten II Pemerintah Kota Semarang, Ayu Entys. Kemudian disertai dengan pelepasan burung merpati dan balon ke udara di kawasan Bendungan Jatibarang. Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi mengatakan, sesuai ??Nawa Cita??pemerintah akan membangun 49 bendungan, dan saat ini yang sedang berlangsung sebanyak 16 bendungan. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan bisa membangun sebanyak 65 bendungan. Dia menerangkan, setelah bendungan dioperasionalkan, pihaknya menginginkan agar pengelola bisa menjaga waduk tersebut termasuk kualitas air dan laju sedimentasi. Dia juga berpesan agar bendungan tidak tercemar oleh berbagai jenis limbah, baik padat dan cair sehingga ekosistem dalam air bisa terus terjaga. ??Saya minta agar bendungan yang biasanya untuk keramba apung agar dilarang. Itu penting, sebagai pemenuhan air baku suplai, agar air benarbenar terjamin kualitasnya, dan proses sedimentasi tidak terlalu cepat,??imbuhnya. Antisipasi Banjir Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko juga menginginkan agar pengelola Bendungan Jatibarang bisa mengantisipasi masalah banjir di Kota Semarang pada khususnya. Selain dijadikan sebagai wahana wisata baru yang sudah banyak dikenal, kawasan tersebut juga bisa sebagai wadah edukasi untuk generasi muda untuk memikirkan dan menjaga kelestarian air. Apalagi lokasi waduk dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. ??Waduk sudah jadi, sudah diisi air, bagus, dan indah. Bagaimana juga yang sudah dibangun dipelihara dengan baik. Dengan demikian, bangunan ini manfaatnya terjaga. Tidak tercemari limbah,??paparnya. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budhie menerangkan, Bendungan Jatibarang memiliki tiga fungsi utama, yakni penanggulangan banjir dengan mengurangi debit air Sungai Kaligarang. Kemudian, konservasi sumber daya air dengan menyediakan air baku hingga 1.050 liter per detik serta sebagai Pembangikit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 1,5 megawatt. ??Untuk pengembangan air baku dan listrik, masih menunggu investor,??tambahnya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Bobby Prabowo menerangkan, Bendungan Jatibarang memunyai kapasitas tampung air sebesar 20,4 juta meter kubik. Waduk tersebut nantinya menghasilkan sekitar 1.050 liter/detik air baku. ??Adanya bendungan berkolerasi positif dengan upaya peningkatan perekonomian sekitar. Air bisa digunakan untuk penyedia air baku, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan tempat pariwisata,?? tandasnya.

embangunan sejumlah proyek infrastruktur sarana air baik waduk dan bendungan mulai menampakkan hasil. Salah satunya, Bendungan Jatibarang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bendungan ini resmi dioperasikan, Senin (11/5/2015), setelah pembangunan sejak tahun 2009 lalu. "Bendungan Jatibarang ini, bendungan pertama yang beroperasi di era Kabinet Kerja Pak Jokowi. Sesuai 'nawa cita', kita nanti akan bangun 49 waduk baru, yang 16 waduk di antaranya sudah dikerjakan," kata Direktur Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mujadi, di Semarang, siang ini. Operasionalisasi Bendungan Jatibarang ditandai secara simbolik dengan penekanan sirine disertai dengan pelepasan burung merpati dan balon. Bendungan yang dibangun sejak 15 Oktober 2009 itu rampung proses pembangunanya pada 5 Mei 2014. Lalu, pada 8 Januari 2015, air di bendungan telah teraliri penuh. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir melalui sistem drainase. Bendungan mampu menyerap air sebanyak 270 meter kubik per detik, yang diyakini mampu mengendalikan banjir selama 100 tahun ke depan. Bendungan yang dikelola secara terpadu itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga hydro berkapasitas 1,5 KW, penyediaan air baku sebanyak 10,9 juta meter kubik dan untuk program pariwisata. Menurut Mujadi, setelah bendungan dioperasikan pengelola bendungan diharapkan mampu menekan laju sedimentasi. "Saya minta agar permukaan di waduk yang biasanya untuk keramba apung agar dilarang. Itu penting, sebagai pemenuhan air baku suplai, agar air benar-benar terjamin kualitasnya," kata dia. Dia juga minta agar pengelola waduk bisa mengendalian limpah padat maupun cair, sehingga air yang ada kualitasnya bisa terjaga. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juwana, Bobby Prabowo mengatakan, pembangunan Bendungan Jatibarang disertai dengan normalisasi Sungai Kaligarang dan Sungai Banjir Kanal Barat. Dana yang digunakan melalui skema pinjaman dari Jepang. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko berharap agar pengelola Bendungan Jatibarang bisa mengantisipasi masalah-masalah lingkungan agar kualitas air bisa terjaga. Hal yang membuatnya risau karena Bendungan berada dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPS) Jatibarang. "Kami mohon itu bisa diantsipasi jauh-jauh hari, kalau bendungan dekat dengan TPA. Mungkin sekarang belum bermasalah, tapi perlu diantisipasi. Rasio debit air harus terjaga, penghijauan di kawasan hulu juga terjaga. Kalau bisa lestari, waduknya bisa awet," kata dia. Bendungan Jatibarang berada persis di tengah Kota Semarang, yakni masuk di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen. Lima desa terdampak antara lain Kelurahan Talunkacang, Kandri, Jatirejo untuk Gunungpati, Kelurahan Kedungpane dan Jatibarang untuk Kecamatan Mijen.

SEMARANG ? Pemerintah Kota Semarang terus mengkaji rencana normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur Semarang untuk mengatasi banjir yang menjadi salah satu permasalahan di wilayah itu. ?Memang ada beberapa kendala dalam perencanaan normalisasi ini,? kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang M. Farchan di Semarang seperti dikutip Antara, Jumat (8/5/2015). Menurut dia, persoalan sosial menjadi salah satu kendalanya, yakni keberadaan permukiman dalam bentuk bangunan permanen dan semipermanen yang ada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang. Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Semarang akan melakukan identifikasi masalah sosial yang anggarannya disiapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2016. ?Hasil studi, baik analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) akan menjadi pijakan Pemkot Semarang dalam mengambil kebijakan,? katanya. Persiapan lain yang dilakukan, antara lain pembebasan lahan di Jalan Barito dan Jalan Onta Raya dan rencana pembuangan sedimentasi yang ada di sepanjang Sungai Banjir Kanal Timur. ?Pada anggaran tahun ini, kami juga sudah memulai persiapan dengan penanganan daerah hilir Sungai Banjir Kanal Timur, khususnya di wilayah Kemijen dan persiapan operasional Polder Banger,? katanya. Farchan berharap pembangunan bisa berjalan dengan terpadu sehingga ketika Sungai Banjir Kanal Timur dinormalisasi sudah ada persiapan tempat pembuangan sedimentasi dan penanganan sosial. Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Bambang Astoto menjelaskan perkiraan anggaran normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur besar.

Normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) membutuhkan anggaran Rp 600 miliar. Jumlah itu baru perkiraan dengan asumsi normalisasi seperti di Banjir Kanal Barat (BKB). Untuk mengetahui jumlah anggaran sebenarnya harus menunggu hasil studi. Dua studi yang sedang dilakukan yakni analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan land acquisition and resettlement action plan (LARAP). Studi yang dilaksanakan?Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan konsultan?ini berlangsung 16 bulan hingga Agustus 2016. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana Bambang Astoto menjelaskan, perkiraan anggaran tersebut hampir dua kali lipat dari yang dibutuhkan untuk menormalisasi BKB. Penyebabnya, panjang sungai yang akan dinormalisasi juga dua kali lebih panjang. Normalisasi BKB sepanjang 9,3 Km menghabiskan Rp 300 miliar, sedangkan BKT sepanjang 15 Km. ?Studi juga akan menentukan desain, teknik, dan anggaran,? kata Bambang di sela-sela kunjungan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di BKT, Kamis (7/5). Untuk proyeksi jangka panjang, kapasitas tampungan air BKT juga akan ditingkatkan dari di bawah 200 meter kubik/detik menjadi 600 meter kubik/detik. ?Saat ini, menyentuh 200 meter kubik/detik saja, air sudah luber,? jelasnya.

GROBOGAN? - Tanggul Sungai Cabean di Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu, Senin (27/04/2015) kembali jebol sepanjang 40 meter. Sekitar 355 rumah di Desa Tajemsari dan Karangpasar tergenang setinggi 50-75 cm. Ratusan warga harus mengungsi ke balai desa setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat langsung mengerahkan belasan personil angota SAR untuk membantu evakuasi warga dan membuka dapur umum. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana juga sudah mendatangkan dua alat berat jenis bego ke lokasi tanggul yang jebol. ?Sebenarnya elevasi Sungai Cabean sudah mulai surut. Namun genangan banjir di pemukiman penduduk dan lahan pertanian masih sekitar 50 cm. Hal ini karena areal genangan posisinya lebih rendah dibanding dasar Sungai Cabean,? kata Kepala BPBD Grobogan Agus Sulaksono kepada KRjogja.com di lokasi banjir. Jebolnya tanggul Sungai Cabean akibat tidak mampu menahan arus dan volume air dari arah hulu. Saat itu daerah hulu Pegunungan Kendeng Selatan di Kecamatan Tanggungharjo dan Kedungjati curah hujan cukup tinggi. Air bah berwarna kuning keruh langsung meluber ke pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Sebanyak 260 rumah penduduk di Desa Tajemsari dan 95 rumah di Desa Karangpasar ternedam setingi 50-75 cm. ?Banjir yang menggenangi pemukiman penduduk dan lahan pertanian belum juga surut karena posisi kedua desa tersebut lebih rendah dari dasar Sungai Cabean. Solusinya harus membuat saluran dan membedah tanggul agar air bisa mengalir menuju Sungai Cabean bagian hilir wilayah Demak. Saat ini dua bego milik Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana masih fokus memperbaiki dan meninggikan tanggul yang jebol. Setelah itu baru membuat saluran dan membedah tanggul agar air segera bisa surut,? terang Agus.

BREBES ? Rusaknya talang air Poncol di Desa Kedung Bokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes menyebabkan hilangnya air irigasi dalam jumlah yang signifikan.

Debit air di talang itu berkurang dari 21.895 m3/detik, kini tinggal 9.000-an m3/detik yang sampai ke area irigasi. Adapun sisanya mengalir terbuang ke Sungai Pemali yang letaknya tepat di bawah talang air itu.

Kerusakan itu disebabkan gerusan aliran air pada pilar nomor dua. Posisinya tepat di tengah-tengah talang maupun tepat di tengah aliran Sungai Pemali. Untuk perbaikan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengalokasikan Rp 129,6 miliar.

Renovasi talang yang dulunya dibangun oleh Pemerintahan Belanda pada 1893 ini dilakukan secara tahun jamak dan ditarget rampung pada 2016. ?Talang air ini mampu mengairi areal pertanian seluas 17.596 hektare. Jadi fungsinya sangat penting sekali. Gara-gara banyak air yang hilang, maka musim tanam ada yang bergeser,? ujar Gubernur Ganjar Pranowo saat meninjau Talang Poncol, Brebes, Kamis (2/4).

Selain menyelamatkan daerah pertanian, lanjut Ganjar, talang air itu juga berfungsi menopang rel kereta api. Warga sekitar juga memanfaatkannya sebagai jembatan untuk menyeberangi Sungai Pemali.

Mencapai 10 Persen

Untuk menjaga keamanan talang, pada 2.000, pemerintah membangun jembatan jalan raya di sampingnya.

Renovasi Talang Air Poncol itu dilaksanakan oleh PT Bumi Karsa bekerja sama dengan PT Basuki Rahmanta Putra. Sampai akhir Maret 2015, pekerjaan sudah mencapai 10 persen.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jateng Prasetyo Budhie menjelaskan, talang baru yang nantinya dibangun posisinya berbeda dengan sebelumnya. Talang akan melengkung, mengitari posisi talang saat ini.

Talang baru akan mengalirkan air dengan debit yang sama, 21.895 m3/detik. Namun, ukurannya lebih? lebar, dari 6 meter menjadi 6,6 meter.

Personel Polres Grobogan bersama Kodim 0717 Purwodadi mengerahkan 100 personel guna membantu mengatasi musibah banjir di Desa Karangpasar Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, kemarin. Bantuan itu berupa perbaikan tanggul dan penyiapan tempat evakuasi bagi korban banjir. Sasarannya, adalah warga korban banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Jragung, terutama warga Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Personel Polres Grobogan yang diturunkan ke lokasi banjir antara lain Sabhara, Binmas, Bhabinkamtibamas, Lalu Lintas, dan jajaran Polsek Tegowanu. Mereka bekerja di bawah koordinator Kasatsabhara, AKP Sugiyanto, dan Kasatbinmas, AKP Sudarwati. Personel gabungan mengatasi banjir dengan melakukan perbaikan, aparat Kodim 0717 Purwodadi bersama-sama masyarakat terhadap Tanggul Sungai Jragung yang jebol sepanjang 6 meter. Tanggul itu jebol setelah dihantam luapan air Sungai Cabean dan Kali Buangan 1 (KB 1), Jumat 20 Maret 2015 pukul 07.00. ?Tanggul Sungai Jragung tersebut jebol setelah tidak kuat menahan derasnya laju air sungai yang kedalamannya mencapai 2 meter yang merupakan kiriman dari Sungai Cabean dan KB 1,? kata Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan, kepada media, kemarin. Diisi Tanah Perbaikan, lanjut dia, dilakukan dengan cara menutup area tanggul yang jebol dengan tumpukan karung yang diisi tanah. Peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa. ?Namun, mengakibatkan kerugian materiil sekitar 30 hektare areal persawahan terendam banjir. Areal itu terdiri atas sekitar 10 hektare persawahan siap panen dan 20 hektare sisanya selesai panen. Selain itu, lanjut Kapolres, sebanyak 92 rumah penduduk tergenang air. Rata ketinggian air sekitar 20cm-30cm. Selain membuat tanggul sementara, jelas Indra, personel Polres Grobogan juga dikerahkan untuk menyiapkan lokasi evakuasi di Balai Desa Karangpasar. Lokasi itu untuk warga yang akan mengungsi serta memberikan bantuan logistik berupa 500 kg beras dan 10 dus mi instan. ?Warga korban banjir di lokasi itu menyambut antusias dan menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat Polres yang telah membantu,? tambah Kasatbinmas AKP Sudarwati.

Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2015 kali ini dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan kampanye mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan sumber air. Kampanye yang dilakukan Kementerian PUPR juga mengajak masyarakat untuk peduli pada mata air.

?Mari kita bersama-sama peduli air kita, jangan tinggalkan air mata untuk generasi selanjutnya. Mari sama-sama kita menjaga sumber daya air saat ini,? ujar Dirjen Sumber Daya Air PUPR Moedijadi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Peringatan Peduli Air yang diikuti oleh 100 orang ini juga melakukan aksi tanda tangan sebagai komitmen untuk menjaga sumber air. Acara dimeriahkan juga oleh pentas musik dari KementerianPUPR.

Hari Air Sedunia merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha untuk menarik perhatian publik tentang pentingnya air bersih dan usaha untuk menyadarkan pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Peringatan ini di umumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio De Janiero, Brasil.

Banjir yang melanda Dukuh Wangun Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Demak pada pertengahan Januari lalu akibat Sungai Cabean yang tidak mampu menahan debit air.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Budie Yuwono ME saat melakukan tinjauan proyek Sungai Jragung di Bendung Ploso dan Guntur bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, Rabu (18/3) mengatakan Sungai Cabean tidak dapat menampung debit air karena sistem alur Sungai Jragung belum bisa membagi banjir secara optimal. Saat dibangun proyek Jratunseluna, harapannya dapat membagi debit air. Namun, faktanya tidak berhasil.

"Dulu dibangun Jratunseluna itu dibagi debit. Faktanya tidak berhasil. Air tidak mau belok kanan. Seharusnya belok ke arah Sungai Jragung dan Sungai Cabean adalah sudetan untuk membagi Sungai Jragung. Tapi sekarang Sungai Cabean justru menjadi sungai utama. Padahal dulu direncanakan Sungai Jragung mampu menampung 60 persen debit air dan 40 persen sisanya ditampung Sungai Cabean," paparnya.

Kegagalan Jratunseluna, terangnya, membuat tanggul sepanjang 10 km kritis. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, sementara ini telah dilakukan upaya menutup bobolan tanggul di sebelah kiri Sungai Cabean oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana dengan konstruksi ledam bronjong dan peninggian tanggul.

Prasetyo menjelaskan perbaikan sistem alur Sungai Jragung sudah masuk dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini memasuki tahap Detail Engineering Desaign (DED). Proyek rencananya mulai dikerjakan pada 2018 oleh BBWS Pemali Juwana.

"Secara konseptual penanganannya terbagi dalam tiga kegiatan. Yakni, membuat Waduk Jragung di bagian atas, menyudet Bendung Ploso untuk mengembalikan aliran ke Sungai Jragung dan melakukan normalisasi Sungai Jragung dan Sungai Cabean," katanya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan untuk meminimalisir banjir dirinya mengimbau agar masyarakat tidak menanam tanaman di atas tanggul. Sebab, hal itu menyebabkan tanggul menjadi gembur dan tidak mampu menahan debit air yang tinggi saat terjadi hujan lebat. Mengenai tingginya sedimentasi, Ganjar menuturkan harus dilakukan pengerukan.

"Bendung Ploso dan Guntur sedimentasinya tinggi. Mau tidak mau kita keruk. Selain sedimentasi, tumpukan sampah di Bendungan Guntur juga mengerikan. Sampah itu dari hulu. Kira-kira dari perhutani. Maka saya minta Demak dengan perhutani bicara. Kalau perlu difasilitasi pemprov," jelasnya.

Ganjar berharap dengan adanya dialog antara Pemerintah Kabupaten Demak dan Perhutani dapat menyelesaikan persoalan tumpukan sampah yang berpotensi merusak seluruh bangunan sumber daya air yang sudah dibangun.

Tanggul Sungai Cabean, Demak sepanjang 10 kilometer berada dalam kondisi kritis. Penyebabnya, sistem alur Sungai Jragung belum bisa membagi banjir secara optimal. ?Sistem alur Sungai Jragung akan diperbaiki. Perbaikan sudah masuk dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini memasuki tahap detail engineering design (DED). Proyek rencananya mulai dikerjakan pada 2018 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana,? kata Prasetyo Budie Yuwono Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah.

Menurutnya, saat proyek Jratunseluna (Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana) dibangun, diharapkan dapat membagi debit air sehingga banjir tidak terjadi. Namun, faktanya proyek tersebut tidak berhasil membagi debit air. Perencanaan awal, Sungai Jragung mampu menampung 60 persen debit air, sedang 40 persen sisanya ditampung Sungai Cabean. ?Tiap air tidak mau belok kanan, padahal seharusnya belok ke arah Sungai Jragung dan Sungai Cabean yang menjadi sudetan, untuk membagi Sungai Jragung. Tapi sekarang Sungai Cabean justru menjadi sungai utama,? ujarnya.

Kegagalan Jratunseluna mengakibatkan tanggul sepanjang 10 kilometer kritis. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, sementara ini telah dilakukan upaya menutup bobolan tanggul di sebelah kiri Sungai Cabean oleh BBWS Pemali Juwana. Konstruksi yang digunakan ledam bronjong dan peninggian tanggul.