Bendungan Randugunting yang terletak di Kec. Japah Kab. Blora, pembangunannya dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC) dari tahun 2018 dan direncanakan selesai pada 2022.

Bendungan Randugunting dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi yaitu PT. Wijaya Karya Tbk. - PT. Andesmont Sakti KSO dengan nilai kontrak sebesar 858 miliar rupiah, progress pembangunan bendungan per akhir Januari 2021 telah mencapai 53%

"Pelaksanaan pembangunan Bendungan Randugunting berjalan dengan baik, dan rencananya bulan Maret akan dilakukan penimbunan pertama di tubuh bendungan di zona 1 yang merupakan titik penting dan kritis untuk penimbunan ke depannya sampai elevasi puncak bendungan," tutur Nedy Hidayat selaku PPK Bendungan 1.

Bendungan ini nantinya akan bermanfaat untuk irigasi DI Kedungsapen Kab. Rembang sebesar 630 ha, penyediaan air baku Kab. Blora 100 lt/detik dan Kab. Pati 50 lt/detik, serta mereduksi debit banjir sebesar 81.42 m3/detik.

BBWS Pemali Juana melalui bidang PJSA melakukan monitoring dan evaluasi di Paket Pekerjaan Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan

Dalam Kunjungannya, Kepala Bidang PJSA, Ferry Syahrrizal didampingi PPK Sungai Pantai II, Dani Prasetyo dan Sub koordinator Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai, Heny Krisyani menjelaskan progres proyek pengendalian banjir dan ROB Kabupaten Pekalongan telah mencapai 43,29% pada 1 Feb 2021 mencakup pembangunan Rumah Pompa Mrican yang terdiri dari 3 pompa dengan kapasitas masing masing pompa 2 m3 per detik dan pembangunan CCSP Sungai Meduri sisi kanan sepanjang 1200 m dan sisi kiri sepanjng 607 direncanakan pekerjaan ini selesai pada tahun 2021

Kepala Bidang OP SDA Dina Noviadriana beserta PPK OP 2 Rendra Arif, melakukan Monitoring dan Evaluasi Remedial Waduk Banyukuwung, Kab. Rembang pada Selasa 2 Februari 2021.

Pekerjaan remedial waduk ini dilakukan selama 240 hari sejak 5 Oktober 2020 hingga Mei 2021 dengan menggunakan anggaran sebesar 9 miliar rupiah dari dana DOISP (Dam Operational Improvement and Safety Project). Progress yang sudah berjalan sebesar 62,5% dan meliputi pekerjaan :

1. Membuka saluran di hilir dari spillway yang kapasitasnya saat ini sudah berkurang agar tidak terjadi limpasan dan banjir lagi
2. Pengamanan tubuh bendungan, dengan membangun pagar di sepanjang tubuh bendungan untuk mengurangi akses orang masuk, dan pemasangan portal di jalan tubuh bendungan untuk mengamankan serta mensterilkan bendungan agar terjaga kelestarian dan manfaatnya
3. Melengkapi saluran drainase untuk mengamankan bendungan agar berfungsi secara optimal.

Kepala Bidang OP SDA BBWS Pemali Juana, Dina Noviadriana bersama PPK OP SDA 2 Rendra Arif, melakukan pemantauan/monitoring pada Selasa 2 Februari 2021 di lokasi luapan Sungai Dawe yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Pada kesempatan ini, Kabid OP SDA melakukan koordinasi dengan Camat Kec. Mejobo, Mintoro terkait penanganan luapan Sungai Dawe.

Luapan Sungai Dawe ini berdampak pada beberapa pemukiman warga yang tergenang, meliputi Desa Golentapus Kec. Mejobo, Desa Mejobo Kec. Mejobo, dan Desa Ngembalrejo Kec. Bae.

Sebagai penanganan ke depannya, rencananya akan dilakukan normalisasi Sungai Dawe dan perbaikan kondisi jembatan pantura yang melintang Sungai Dawe. Kegiatan ini akan dikoordinasikan dengan Pemkab Kudus agar penanganan banjir bisa optimal.

RILIS PUPR 2
2 FEBRUARI 2021
SP.BIRKOM/II/2021/54

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan yang menggunakan sistem polder berupa long storage dengan tanggul pembatas atau disebut tanggul rob sepanjang 7,2 km. Pembangunan tanggul bertujuan untuk mengeringkan kawasan yang selama ini selalu tergenang rob, serta memisahkan antara zona pemukiman penduduk yang kering dan zona tambak yang dibiarkan tergenang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan ketinggian tanggul rob yang tepat, diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang.

“Biasanya polder itu berbentuk kolam, tetapi karena berada di wilayah permukiman dan tambak, kita buat long storage dimana pada bagian ujungnya kita pasang pompa,” terang Menteri Basuki.

Jumlah pompa yang dipasang sebanyak 7 x 2 m3/detik atau 14 m3/detik yang melayani catchment area seluas 35 ribu hektar. Secara keseluruhan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meletakkan beberapa rumah pompa di sepanjang jalur tanggul, yakni di Silempeng (2 x 2.000 liter/detik), di Sengkarang (3 x 2.000 liter/detik), dan di Pabean (2 x 2.000 liter/detik).

Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi mengatakan, untuk saat ini juga tengah diselesaikan tambahan satu rumah pompa di Mrican sebanyak 3 unit pompa yang masing-masing berkapasitas 2.000 liter/detik. “Saat ini progresnya sebesar 46% dan ditargetkan rampung akhir tahun 2021,” ujarnya.

Adek menyatakan, warga sekitar yang selama ini terdampak Banjir Rob Pekalongan merasa sangat bersyukur dengan adanya pembangunan tersebut. “Setelah pompa selesai sudah langsung kami fungsikan dan sudah terlihat manfaatnya terjadi pemisahan antara kawasan basah dan kering, serta berkurangnya dampak banjir rob,” tuturnya.

Pembangunan pengendali banjir dan rob Pekalongan terbagi menjadi tiga paket kontraktual. Paket I berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,85 km lebar 30 m, normalisasi Sungai Silempeng dan pemasangan parapet Sungai Mrican, pembangunan rumah pompa Mrican dan rumah pompa Silempeng. Pekerjaan dilakukan kontraktor PT. Bina Mitra Indosejahtera-PT. Aset Prima Tama, KSO dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 145,47 miliar.

Paket II berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,2 km lebar 30 meter, dan pemasangan parapet Sungai Bremi dan Meduri sepanjang 4,46 km, pembangunan rumah pompa Sengkareng. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. PP – PT. SAC Nusantara, KSO dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 193 miliar.

Paket III berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,31 km dan lebar 10 meter dan pembangunan rumah pompa, serta pekerjaan parapet Jalan Kunti sepanjang 800 m. Dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 127,5 miliar. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Bupati Grobogan Sri Sumarni melakukan kunjungan ke lokasi Banjir akibat jebolan tanggul kanan saluran irigasi klambu kiri, di Kel. Klompok Kabupaten Grobogan. Dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Bidang OP BBWS Pemali Juana Dina Noviadriana bersama staff jajarannya pada Senin 01 Februari 2021.

Bupati berharap agar BBWS Pemali Juana dapat segera melakukan penanganan darurat secepat mungkin. Kabid OP Dina Noviadriana menyampaikan bahwa saat ini penanganan darurat berupa pemancangan bambu di sisi luar dan dalam tanggul kemudian diisi dengan sandbag tanah urugan yang didatangkan. Tanggul ini jebol pada Hari Minggu, 31 Januari pukul 02.12 WIB. Panjang jebolan sekitar 16 m dan lebar 15 serta kedalaman 5 m.

Saat ini debit air yang masuk ke saluran irigasi masih besar. Pengerjaan penanganan darurat ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari dengan mendatangkan alat berat berupa amphibius excavator.

Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Edy Juharsyah, memimpin kegiatan Serah Terima Jabatan PPK Pengadaan Tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Jumat 29 Januari 2021.

Di BBWS Pemali Juana, kegiatan Serah Terima Jabatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kedung Ombo Gedung A dan terhubung secara virtual.

Serah terima jabatan PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan di BBWS Pemali Juana dilakukan antara Dadang Ismu Hardiyanto dan Erin Prihandini, dengan disaksikan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Ardhyta Agus Setiawan, yang mewakili Kepala BBWS Pemali Juana.

Selain itu, Kasatker Pengadaan Tanah, Arif Ichwandoko, dan Kasubdit Pemantauan Evaluasi dan Pengadaan Tanah, Heru Setiawan juga hadir dan menyaksikan serah terima jabatan ini.

Turut hadir pula Ika Wilasari selaku PPK Pengadaan Tanah Sungai dan Pantai, dan Dina Faelasufa selaku PPK Pengadaan Tanah BBWS Pemali Juana.

Dalam sambutannya, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Edy Juharsyah mengatakan bahwa perlu dilakukan percepatan pekerjaan pengadaan tanah karena hal tersebut perlu dilakukan sebelum dimulai pembangunan konstruksi, khususnya bagi tanah yang belum dibebaskan, menjadi prioritas utama.

Edy Juharsyah juga berpesan bagi para pejabat PPK Pengadaan Tanah untuk terus melakukan koordinasi dan melaporkan segala kendala yang terjadi baik dalam tingkat daerah maupun provinsi.

Dalam rangka mewujudkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di bidang keairan, Kepala BBWS Pemali Juana, M. Adek Rizaldi didampingi Kabid. KPI SDA Anggraeni Achmad dan Kasatker PJSA Yulius, menerima kunjungan dari The Netherlands Delegated Representative Water for Indonesia, Mr. Rien Dam, pada Rabu 27 Januari 2021 di Ruang Rapat Kedung Ombo Gedung A BBWS Pemali Juana.

Dalam kunjungan ini, dilakukan diskusi dan pembahasan terkait penanganan banjir dan rob serta penurunan tanah/land subsidence yang terjadi di pantura Jawa, khususnya di Kota dan Kab. Pekalongan, Kota Semarang, dan Kab. Demak, dan permasalahan pengelolaan air sekitar kawasan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak.

Pada kesempatan ini juga dibahas rencana-rencana terkait pekerjaan berikutnya untuk penanganan pantai di sepanjang utara Jawa.

Kerja sama ini diharapkan dapat menuntaskan permasalahan rob dan penurunan tanah/land subsidence yang terjadi, serta sebagai sarana bertukar pengetahuan, saran, dan masukan agar pelaksanaan pekerjaan ke depannya dapat berjalan lebih maksimal.

BBWS Pemali Juana mengikuti kegiatan Pengukuhan Sub Koordinator yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada 26 Januari 2020, bertempat di Ruang Rapat Jragung Gedung B Lantai 2, dan terdapat 11 pegawai yang mengikuti pengukuhan tersebut, yaitu :

1. Muhammad, SH., MH sebagai Subkoor. Kepegawaian dan Umum
2. Arianto, SR., M.Si sebagai Subkoor. Keuangan dan Pengelolaan BMN
3. Budhie Santoso, SE., M.Si sebagai Subkoor. Hukum dan Komunikasi Publik
4. Rantika Rakhmawati, ST, MT sebagai Subkoor. Perencanaan Umum
5. Widi Pradipta, ST., M.Eng sebagai Subkoor. Program
6. Heny Krisyani, ST, MT sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai
7. Ir. Wisnu Widoyono, ME sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau
8. Dini Mandrianawati, ST sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa
9. Agus Heri Sutopo, ST sebagai Subkoor. Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku
10. Mujari, ST, M.Si, MT sebagai Subkoor. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan
11. Pontjo Witjaksono A.R, ST, MT sebagai Subkoor. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan serah terima jabatan (sertijab) pejabat perbendaharaan. Dalam arahannya, Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi mengingatkan untuk kerja cepat, keluar dari zona nyaman, namun tetap menjaga soliditas. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat administrator, para subkor yang dilantik, serta para pejabat perbendaharaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

BBWS Pemali Juana membuka Klinik eHRM dan Klinik SKP untuk memperbarui data eHRM masing-masing pegawai, agar pembaruan data ini dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Sementara itu, Klinik SKP bertujuan untuk penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2020 (baik secara online dan manual), serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2021 melalui e-Kinerja secara cepat dan tepat.

Acara ini dilaksanakan pada 22 Januari 2021 dan bertempat di Ruang Subkoor Kepegawaian dan Umum, dan diikuti oleh para pegawai di lingkungan BBWS Pemali Juana.

Surat Klinik eHRM

Diadakan agenda rutin Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Jratunseluna Sidang pleno III TKPSDA  WS Jratunseluna  Periode 2018 – 2023 diselenggarakan pada Hari Rabu dan Kamis, Tanggal 21 – 22 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aston Inn, Jl. Pandanaran No. 40, 50174 Kota Semarang, acara sidang membahas, Prakiraan Cuaca Tahun 2019 – 2020, Alokasi Air DAS Jragung, Tuntang, Serang , Lusi, Juana, Garang, Kesiap-Siagaan Banjir Dan Kekeringan Pada WS Jratunseluna Tahun 2019 – 2020, Abrasi Pantai Sarang Rembang, Perumusan Hasil Sidang Komisi Ke-II.

            Undangan yang hadir sebanyak 68 orang, terdiri dari anggota TKPSDA WS Jratunseluna unsur Pemerintah : 18 orang, anggota TKPSDA WS Jratunseluna  unsur non Pemerintah : 17 orang, undangan  instansi 10 orang dan Tim Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna : 15 orang dan pendukung administrasi : 8 orang, kehadiran Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana membuat anggota TKPSDA WS Jratunseluna menambah euforia yang di dampingi oleh Kepala Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna, pimpinan sidang dipimpin oleh Nathan Setiawan, ST, M.Eng. Nampak  hadir dari Dinas PU SDA TARU mewakili Ketua Harian TKPSDA WS Jratunseluna. Pada Sidang Pleno III TKPSDA WS Jratunseluna merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Alokasi Air DAS Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, Juana dan Garang
2. TKPSDA WS Jratunseluna menyetujui Hasil Penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2019-2020 di DAS Serang Lusi, DAS Tuntang dan DAS Garang dijadikan sebagai pedoman pelaksanakan alokasi air.
3. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengusulkan penetapan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tahun 2019-2020 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya disosialisasikan kepada para Petugas/Operator Bendung dan Bendungan terkait.
4. Untuk mendukung rencana Alokasi Air tahun 2019-2020, telah disepakati sebagai berikut :

• Penentuan awal Musim Tanam (MT) I Daerah Irigasi Sistem Waduk Kedungombo Tahun 2019/2020 dengan mempertimbangkan prakiraan awal musim hujan dari BMKG Tahun 2019 jatuh di Bulan November 2019.
• Awal Musim Tanam (MT) I Daerah Irigasi Sistem Waduk Kedungombo Tahun 2019/2020 dimulai tanggal 15 Oktober 2019.
• Rilis Air Irigasi Sistem Waduk Kedungombo dimulai tanggal 15 Oktober 2019 dari bendung layanannya sesuai dengan perhitungan ketersediaan air.

2. Prakiraan Cuaca Tahun 2019 – 2020
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di WS Jratunseluna perlu memonitoring Hari Tanpa Hujan serta mewaspadai kekeringan ekstrim pada daerah yang lebih dari 60 hari tidak hujan dan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan.
4. Perlu kewaspadaan potensi banjir dan longsor saat transisi musim kemarau – musim penghujan dan puncak musim hujan tahun 2020.

3. Kesiapsiagaan Banjir dan Kekeringan pada WS Jratunseluna Tahun 2019-2020
4. Perlu memperkuat Tim Siaga Banjir di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Banjir.
5. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Banjir Tahun 2019–2020.
6. Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melakukan Penyiapan Bahan Banjiran, Penyiapan Peralatan, Inventarisasi Tanggul Kritis dan Penyiapan Radio Komunikasi.
7. Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pemanfaatan bangunan Penampung Air Hujan (PAH) dan Bangunan Resapan Air.
8. Para Petani (GP3A dan IP3A) di WS Jratunseluna harus mematuhi Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota.

4. Penanganan Abrasi Pantai dan Konservasi Kawasan Pesisir Kabupaten Rembang, melalui :
5. Penghijauan pantai melalui penanaman mangrove di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang dan masyarakat.
6. Penanganan lanjutan abrasi Pantai Sarang meliputi Pantai Desa Kalipang dan Desa Sendangmulyo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Penanganan abrasi Pantai Desa Karanglincak, Karangharjo, Kragan dan Tegalmulyo Kecamatan Kragan melalui pembangunan break water dan jalan inspeksi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

5. Hasil Sidang Komisi Ke-2 TKPSDA WS Jratunseluna Periode 2018-2023
6. Komisi I : Konservasi DAS Serang Kali Simuncar

• Pengkayaan pohon endemik yang mampu menyimpan/meresapkan air pada Zona Rehabilitasi Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) disesuaikan dengan Rencana Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) oleh Balai TNGMb bersama TNI dan masyarakat penyangga.
• Pengawasan terhadap vegetasi pada daerah tangkapan air Sipendok dan Simuncar oleh Balai TNGMb bersama TNI, Polisi Kehutanan, Rempala, Komunitas Penggiat Lingkungan dan Masyarakat Peduli Api.

1. Komisi II : Penataan Pemanfaatan Air di Hulu Sungai Simuncar dan Sipendok

• Melakukan Sosialisasi dan Penertiban Pemanfaatan Mata Air oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb).
• PDAM Kabupaten Boyolali dan Kelompok masyarakat pemanfaat mata air lainnya segera mengajukan perizinan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rekomendasi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu.
• Pembenahan terhadap pemanfaatan sumber mata air oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.64/MENHUT-II/2013 berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Komisi III : Pengendalian Daya Rusak Kali Serang Hulu

• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan kajian teknis bekas sungai (Kalimati) di Sungai Serang (sekitar Bendung Klambu).
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai Serang (Hulu, Tengah, Hilir)
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengembalikan fungsi 9 Pintu Pengendali Banjir Wilalung yang mengarah ke Sungai Juana dan didukung sistem elektrik.
• Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana melakukan normalisasi Sungai Juana mulai dari Pintu Pengendali Banjir Wilalung sampai dengan hilir.
• Penertiban bangunan liar dan tanaman liar di bantaran sungai sekitar Bendung Wilalung oleh Tim Terpadu difasilitasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.
• Penertiban dan pelarangan karamba jaring apung di Kalimati, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan oleh Tim Terpadu difasilitasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

Demikian Berita Acara  Hasil Sidang Pleno III TKPDA WS Jratunseluna dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan kegiatan sidang sebelumnya Sidang pleno II TKPSDA  WS Jratunseluna  Periode 2018 – 2023 diselenggarakan pada Hari Kamis dan Jumat, Tanggal 27 – 28 Juni 2019 bertempat di Hotel Harris, Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36, 50241 Semarang, acara sidang meliputi Operasi Pengaturan Pintu  Banjir Bendung Wilalung, Perumusan Hasil Sidang I Komisi TKPSDA WS Jratunseluna, Rencana Tindak Lanjut PERGUB Jawa Tengah No. 68 Th.  2017 Pelaksanaan Pengelolaan Sistem lnformasi H3 Provinsi Jawa Tengah, Perkembangan Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrologi Provinsi Jawa Tengah, Perkembangan Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrogeologi WS Jratunseluna.

Undangan yang hadir sebanyak 66 orang, terdiri dari anggota TKPSDA WS Jratunseluna unsur Pemerintah : 19 orang, anggota TKPSDA WS Jratunseluna  unsur non Pemerintah : 16 orang, undangan  instansi 10 orang dan Tim Sekretariat TKPSDA WS Jratunseluna : 15 orang dan pendukung administrasi : 6 orang, pimpinan sidang dipimpin oleh Nathan Setiawan, ST, M.Eng dan di hadiri Ketua TKPSDA Jratunseluna Dr. Prasetyo Aribowo, SH,M.Soc,SC ( Bappeda Provinsi Jawa Tengah ). Ir Noviyanto  Sp.1 dari Dinas BPU SDA TARU Seluna mewakili Ketua Harian TKPSDA WS Jratunseluna. Terlihat juga Kepala Sekretariat WS Jratunseluna Teguh SST, MT. Pada Sidang Pleno II TKPSDA WS Jratunseluna merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

I. Hasil Sidang Komisi Ke-1 TKPSDA WS Jratunseluna Periode 2018-2023 :

a)    Komisi I    :   Konservasi Sumber Daya Air DAS Jragung

1)   Pemerintah Pusat,   Provinsi Jawa Tengah,   Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah  Kabupaten  Grobogan,    Pemerintah  Desa, Perum       Perhutani  dan Masyarakat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan Daerah Tangkapan  Air Bendungan Jragung.

2)  Semua  Perusahaan/lndustri  di  wilayah  Daerah  Tangkapan  Air  Bendungan Jragung wajib melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup    (UKL-UPL I Amdal) dan melaporkan secara berkala kepada instansi terkait,  khususnya dalam memfungsikan IPAL.

 3)  Dinas Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan   Provinsi   Jawa  Tengah, Dinas  Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang,  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  Kabupaten Grobogan dan serta Satpol PP Kabupaten Semarang perlu untuk  memantau IPAL  Perusahaan/lndustri secara periodik dan melakukan penegakan hukum bila  terjadi.  

 b) Komisi II   :  Pendayagunaan Sumber Daya Air Terhadap Pertanian dan Pemanfaatan Lainnya di Kawasan Daerah lrigasi Jragung

1)   Pemerintah dan Masyarakat berkewajiban membantu kelancaran pembangunan Bendungan Jragung di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo,  Kecamatan Pringapus,  Kabupaten Semarang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera melaksanakan  Rehabilitasi Jaringan lrigasi di Daerah lrigasi Jragung.

3)  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  membuat  bangunan Check Dam Pengendali Sedimen di Hulu Bendung Jragung.

4)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanaan sosialisasi teknis dan penegakan hukum terkait pelanggaran penggunaan daerah sempadan sungai  dan/atau  saluran  irigasi,   sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku.

5)    Pemerintah Kabupaten Demak melaksanaan sosialisasi teknis dan penegakan hukum terkait pelanggaran alih  fungsi lahan di Daerah lrigasi Jragung,  sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c) Komisi III  :   Pengendalian Banjir Sistem Sungai Dolok Penggaron

1)   Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala di Bendung Barang.

2)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan proses penyediaan lahan dan pembangunan konstruksi Bendungan Dolok.

3) Pemerintah  Kabupaten Semarang,  Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan Peraturan Pemanfaatan Lahan Sesuai  Dengan   RTRW  masing-masing  dalam   rangka  mengendalikan  laju sedimen di hulu Bendung Barang.

II. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana menetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Operasi Bangunan Pengendali Bendung Wilalung dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan instansi terkait,  melakukan normalisasi Sungai Juana  untuk meningkatkan  kapasitas pengaliran air  banjir,  membangun  check dam  dan embung potens

III. Dalam Penerapan dan Tindak Lanjut Peraturan Gubernur No.  68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrologi,  Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi Di Provinsi Jawa Tengah,  Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Hidrologi),  Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Hidrogeologi) dan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I    Semarang (Hidrometeorologi) di Provinsi Jawa Tengah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1)      Optimalisasi portal Sistem lnformasi Hidrologi,   Hidrometeorologi dan  Hidrogeologi(SIH3) Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi antara 3 (tiga) koordinator, sehingga mempermudah masyarakat luas mengakses informasi terkait SIH3 di Provinsi Jawa Tengah,  harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

      a) Sumber Daya  Manusia  yang  handal dan  jumlah  memadai,  menguasai  ilmu Hidrologi,  Hidrometeorologi  dan Hidrogeologi (SIH3) dan disiplin ilmu lain yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.b)  Peralatan Kerja (hardware, software dan jaringan internet) yang berfungsi baik, jumlah mencukupi dan memadai, guna menunjang kelancaran arus

      b) Alokasi Pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan.

      c) Sistem Manajemen  Mutu  yang  baik,  agar  pelaksanaan  pengelolaan  sistem informasi dapat

2)  Masing-masing koordinator yang membidangi SIH3 menyusun Buku Petunjuk yang merupakan Panduan Pengoperasian Sistem lnformasi Hidrologi,  Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang terintegrasi,  data dan informasi sharing berbasis web secara aktif,  efisien dan informatif.

3)  Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan SIH3   pada masing-masing  koordinator dengan  melibatkan  pihak-pihak  lain yang terkait  dengan sistem informasi sumber daya air.