Berita Balai Wilayah Sungai Maluku Utara > Kementerian PU dan Kejaksaan Agung RI Perkuat Sinergi Lewat Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan PPS
Jumat, 31 Oktober 2025, Dilihat 38 kali
Kementerian PU dan Kejaksaan Agung RI Perkuat Sinergi Lewat Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan PPS
Ternate, Maluku Utara – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia melangkah bersama memperkuat sinergi pengawasan pembangunan nasional melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang berlangsung di Gedung Auditorium Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Momentum ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan setiap program dan proyek pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, aman, dan berintegritas.
Dalam agenda tersebut, pihak Kejaksaan menegaskan bahwa peran Kejaksaan bukan sekadar melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pendampingan hukum agar setiap pelaksanaan proyek pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. Melalui mekanisme PPS, aparat penegak hukum akan terlibat aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Program infrastruktur yang dikelola Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk proyek-proyek irigasi, bendungan, dan jaringan air baku, membutuhkan sinergi lintas lembaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Sinergi antara Kementerian PU dan Kejaksaan Agung RI adalah bagian dari upaya memastikan setiap pekerjaan publik berjalan sesuai koridor hukum, efisien dalam pelaksanaan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Integritas adalah fondasi utama dalam setiap pembangunan,” ujar M. Saleh Talib.
Melalui penguatan sinergi antara Kementerian PU dan Kejaksaan Agung RI, diharapkan pelaksanaan proyek-proyek strategis dapat berlangsung tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, dan tepat sasaran, serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun negeri dengan penuh integritas—Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#MengelolaAirUntukNegeri
#IrigasiUntukSwasembadaPangan
#setahunberdampak


 
             
                                 
                                .jpg) 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                .jpg)