Pada hari kamis 6 Desember 2018 bertempat di Aula Teramang Muar-Nasal Padang Guci, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018  di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dengan menghadirkan Narasumber dari KPPN Bengkulu yakni, Bapak Ahmad Fahmi selaku Kepala KPPN Bengkulu.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Ir. Abustian, ME, serta dihadiri oleh Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) dan staf di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.

Dalam Acara ini kepala KPPN  Bengkulu, Ahmad Fahmi menjelaskan secara singkat mengenai Tugas dan Kewenangan Pejabat Inti Satuan kerja, serta menyampaikan dan menjelaskan beberapa materi, yaitu :

1. Mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
2. Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2018 (Perdirjen No.PER-13/PB/2018)

Dalam pemaparannya Ahmad Fahmi menjelaskan apa saja mekanisme pembayaran yang dimaksud dapat dilakukan dengan 4 cara yakni :

1. Langsung (LS)
2. Uang Persediaan (UP)
3. Tambahan Uang Persediaan ( TUP)
4. Ganti Uang Persediaan (GUP)

Serta Ahmad Fahmi mengingatkan kembali kepada seluruh Satker di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mengenai batas akhir pengajuan  SPM Ke KPPN Bengkulu untuk tahun anggaran 2018. Adapun table batas waktu pengajuan SPM pada akhir Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Dalam sesi tanya jawab, Lanjar Budi Raharjo, mengajukan pertanyaan, “Apa saja persyaratan pengajuan termijn 100 % jika pekerjaan di lapangan belum mencapai 100 %”

Ahmad Fahmi menanggapi pertanyaan dari Lanjar Budi Raharjo “ untuk pengajuan yang pekerjaannya belum mencapai 100 %, maka pada saat pengajuan harus melampirkan Bank Garansi dan Jaminan Pelaksanaan.