Senin 30 April 2018 telah diselenggarakan acara pengelolaan database Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BWS Sumatera VII bertempat di Aula Teramang Muar-Nasal Padang Guci Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan dihadiri oleh 108 orang pegawai.

Para pegawai yang hadir menerima buku pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai PUPR berdasarkan Permen PUPR No. 7/PRT/M/2017 yang isinya memuat rincian aturan-aturan serta larangan yang harus dipatuhi demi mewujudkan insan PUPR yang bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.

Selain itu pegawai yang hadir diminta membawa scan data (SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat, ijazah) dalam format PDF untuk diserahkan ke verifikator Level 1 Sub Bagian Tata Usaha, seperti yang telah disampaikan pihak Sub Bagian Tata Usaha secara tertulis pada undangan acara yang telah diberikan beberapa hari sebelumnya.

Dalam acara tersebut, Kasubbag Tata Usaha, Deky Agusperwira SP, MM menyampaikan beberapa informasi mengenai kepegawaian diantaranya sebagai berikut.

1. Kementerian PUPR kembali membuka formasi CPNS di tahun 2018. “Tahun 2018 ini ada pembukaan CPNS di Kementerian PUPR, silahkan teman-teman yang belum berstatus PNS dan memenuhi kriteria persyaratan untuk ikut bersaing pada tahapan seleksi CPNS mendatang”.
2. BWS Sumatera VII sudah menggunakan tenaga outsourcing untuk pengadaan  pramubakti, pengemudi  dan satpam pihak ketiga dan tidak ada lagi penerimaan pegawai honorer.
3. Pada tahun 2019 mendatang, absensi pegawai langsung terkoneksi ke pusat. Keterlambatan absensi akan berpengaruh dengan tunjangan kinerja.
4. Rencana kenaikan tunjangan kinerja pegawai sebesar 80% akan terealisasi pada tahun ini.
5. ASN wajib mengikuti pelatihan (diklat) minimal 20 jam per tahun terkait dengan upaya peningkatan kompetensi. Dengan upaya seperti ini diharapkan lahir ASN yang kompeten dalam memimpin dan mengelola organisasi pada instansinya. “Kami mengharapkan kepada Ka Satker maupun PPK kalau ada stafnya yang dipanggil untuk mengikuti diklat mohon diizinkan untuk mengikuti diklat tersebut karena hal tersebut merupakan kewajiban dari ASN”.

Pada akhir acara, Staf Sub Bagian Tata Usaha, Wiji Lestari menghimbau pegawai yang belum melengkapi data kepegawaiannya untuk segera melengkapi data-data tersebut dan apabila masih terdapat kesalahan diharapkan untuk memperbarui data tersebut karena data kepegawaian yang telah diinputkan akan berpengaruh ketika melakukan proses kenaikan pangkat dan pensiun.