Sabtu 23 Desember 2017, Menteri PUPR, Ir. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu dengan didampingi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, DR. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA beserta para pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan Satker Cipta Karya Provinsi Bengkulu. Adapun rangkaian kegiatan dari kunjungan kerja ini diawali dengan melihat program-program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah provinsi Bengkulu, seperti penyediaan perumahan khusus nelayan dan penataan kawasan kumuh di Pulai Baai. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat bangunan pengaman pantai di Pantai Panjang Bengkulu.

Dari ketiga program yang telah dilaksanakan tersebut, Basuki melihat program-program yang telah dihasilkan pekerjaannya sudah cukup baik. Basuki juga menambahkan bahwa rencananya di tahun 2018 akan dilakukan pembangunan jalan Tol Indralaya-Lubuk Linggau-Bengkulu sepanjang 140 Km yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). “Jadi kan kita punya jalan tol Palembang Indralaya, nah itu akan diteruskan ke Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau akan diteruskan ke bengkulu. Saya sudah telepon BPJT, sekarang Hutama Karya sedang menyusun survey alignment-nya. Mudah-mudahan februari, maret ini selesai. Terus saya akan kirim ke Pak Gubernur untuk ditetapkan lokasinya. Dan akan berkoordinasi dengan ATR supaya diprogramkan masalah pembebasan lahan” jelas Basuki.

Kunjungan kerja ini juga dilakukan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah kepada 3000 masyarakat di 9 kapupaten dan 1 Kota Bengkulu. Acara ini serentak dilakukan di 5 kota di Indonesia yaitu Bengkulu, Padang, Semarang, Yogyakarta dan Bau-Bau, yang dilakukan langsung bersama Presiden Joko Widodo yang mewakili di kota Semarang melalui video conference.

Dalam sambutannya Jokowi mengingatkan kepada penerima sertifikat tanah agar memanfaatkan sertifikat yang telah didapat untuk digunakan sebaik mungkin. “Kalau sertifikat akan digunakan sebagai agunan ke Bank, tolong diperhitungkan dulu bisa mengangsurnya setiap bulan atau tidak. Kalau tidak bisa, jangan diagunkan, kalau bisa silahkan. Karena untuk meningkatkan usaha dan menambah income keluarga itu juga perlu” tuturnya.

Menteri PUPR bersama Gubernur, Bupati dan Walikota yang mewakili pada hari itu menyerahkan 57.356 sertifikat tanah kepada 3000 penerima sertifikat yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Kepahiang, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.