Kepala PPLS, Ir. T. Maksal Saputra, S.T, M.T mengatakan, program penanganan infrastruktur dilanjutkan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak, perhatian pemerintah tidak berkurang tetap menjadi prioritas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo, katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja Komite II DPD di Kabupaten Sidoarjo, (25/4/2023).
Menurut T. Maksal Saputra, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp287 miliar untuk penanganan kegiatan utama berupa, pengaliran lumpur ke Kali Porong kurang lebih mencapai 20 juta kubik/tahun. Kemudian melakukan peningkatan tanggul penahan lumpur dan yang telah dilaksanakan kurang lebih mencapai 2 km per tahun serta pembangunan 10 embung secara bertahap.
Tanggul tipe urugan homogen dengan panjang 11 kilometer (km), lebar puncak tanggul mencapai 5 meter, dan luas waduknya mencapai 5.557,848 m2 (557,7 hektar). Selain itu, tanggul tersebut memiliki kapasitas tampung 44.622.788 m2.
T. Maksal Saputra menambahkan, upaya pengembangan wilayah Kementerian PUPR melalui PPLS merencanakan kawasan yang sudah dibebaskan menjadi kawasan geowisata, tujuannya yaitu, menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat, pengembangan ekonomi daerah sekitar, sebagai upaya konservasi dan edukasi.
Kawasan Geowisata nantinya akan terbagi menjadi beberapa zona yaitu, zona anjungan pusat semburan, zona musium lumpur Sidoarjo, zona green house dan outbond, zona embrio museum, zona pemanfaatan lumpur, zona sport, zona RTH, zona kolam tampung dan konservasi fauna, dan zona RTH perairan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI sekaligus pimpinan rombongan Abdullah Puteh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang terus berupaya melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo, berharap kedepannya PPLS lebih optimal lagi dalam mengatasi dampak luapan lumpur.
Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Hendra Ahyadi.
